Internasional post authorAju 17 September 2021

Sekjen DIO: Indonesia Mesti Waspada, Pasca Isu Sabah dan Sarawak Tuntut Referendum

Photo of Sekjen DIO: Indonesia Mesti Waspada, Pasca Isu Sabah dan Sarawak Tuntut Referendum Dr Yulius Yohanes, M.Si, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization

JAKARTA, SP – Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO), Dr Yulius Yohanes, M.Si, mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia, untuk lebih waspada pasca 23 tokoh di Sabah dan Sarawak, keluarkan memorandum tuntut referendum.

“Jangan sampai merembes dengan kalangan Suku Dayak dan warga lainnya di wilayah Indonesia,” kata Yulius Yohanes, Jumat pagi, 17 September 2021, menanggapi 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh politik keluarkan memorandum, sebagai alasan referendum, memisahkan diri dari Federasi Malaysia, Kamis tengah malam, 16 September 2021.

Menurut Yulius Yohanes, dalam dua dasawarsa terakhir, isu referendum memang sering mencuat ke permukaan.

Tapi baru Kamis tengah malam, 16 September 2021, keluar rilis 23 tokoh menyatakan pernyataan sikap dalam Bahasa Inggris, dengan judul: Memorandum to the Government of Sarawak to Open Negotiations With the Federal Government for a Referendum on Sarawak Independence”.

Memorandum untuk mencapai refendum, memisahkan diri dari Federasi Malaysia, ditandangani Robert Pei, sebagai Presiden Sabah Sarawak Hak Australia Selandia Baru (SSRANZ), Dominique Ng (Presiden: Sarawak Association for People's Aspirasi).

Peter John Jaban (DRAFT Pendiri: Persekutuan Otentik Ritual Dayak, DRAFT Pemimpin: Pasukan Aksi Hak Dayak, Pendiri SAS: Saya orang Sarawak dan orang Sarawak untuk Sarawak).

Patrick Anek (Pengacara, mantan anggota parlemen, pensiun), Bobby Putra William (Ketua PBDS: Parti Bansa Dayak Sarawak Baru), Granda Aing (Presiden Klub Menembak Divisi 1).

Voon Lee Shan (Presiden: Parti Bumi Kenyalang di Sarawak), Daniel John Jambun (Presiden: Borneo's Plight in Malaysia Foundation), Emily E. Edward )Presiden: Sabah Sarawak Borneo Natives Organization Inc Australia).

Lumut P. Anap (Presiden: Perhimpunan Republik Sabah Kalimantan Utara), Nicholas Mujah (Sekretaris Jenderal, Asosiasi Dayak Iban Sarawak, SADIA).

Midi Johnek (Asosiasi Adat Bidoyoh), Alim Ga Mideh (Bulang Birieh Dayak, Bruce Kusel: Amal Dayak,  Insol (Dayak Bukit Kelingkang), Ben Diomedes (SMETAP), Hadie Suboh (Persatuan Ahli Waris Kedayan & Jati Mierek, Kecamatan Miri).

Jessline Sogih (BIKOTO), Francis Paul Siah (Gerakan untuk Perubahan, Sarawak, MoCS), Hapeni bin Fadil (Himpunan Peduli Kesejahteraan Batang Sadong), Ahmad Awang Ali (Koordinator SCRIPS untuk Kuching).

Zulhaidah Suboh (Persatuan Peduli Distrik Sibuti dan Miri, PPSDM), Norhafizah Mohd. Joharie (Sekretaris Sekretaris pada Miri Sibuti Persatuan Sentuhan Cinta, PSKSM).

Memorandum demi terciptanya refendum, memisahkan diri dari Federasi Malaysia, pada bagian pembukaan, menyebut Dalam Memorandum Terbuka untuk Pemerintah Sarawak.

Presiden Asosiasi Aspirasi Masyarakat Sarawak, Sarawak Association of Peoples’ Aspiratio (SAPA) Dominique Ng dan Presiden Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand (SSRANZ) Robert Pei, meminta Pemerintah Sarawak untuk berkonsultasi dengan warga Sarawak mengenai persyaratan untuk membuka negosiasi dengan pemerintah federal untuk Referendum Kemerdekaan Sarawak.

“Geopolitik di Pulau Borneo semakin dinamis, setelah Republik Indonesia, memindahkan Ibu Kota Jakarta Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, sesuai pengumuman Presiden Joko Widodo, Selasa, 26 Agustus 2019. Memang ada kesadaran kolektif atas diskriminasi di alami masyarakat di Sabah dan Sarawak,” kata Yulius Yohanes.

Dikatakan Yulius Yohanes, gejolak politik yang terjadi di Sabah dan Sarawak, harus dijadikan menerapkan program pembangunan yang berkeadilan sosial dan berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di Pulau Borneo.

Tanpa itu, ujar Yulius Yohanes, hanya akan menimbulkan masalah baru. Karena itulah dalam Protokol Tumbang Anoi 2019, kalangan masyarakat Suku Dayak menuntut pemberlakuan otonomi khusus kebudayaan di Pulau Kalimantan, agar ada kepastian pembangunan harus didasarkan akselerasi kapitalisasi dan modernisasi kebudayaan dalam pembangunan nasional.

Dikatakan Yulius Yohanes, bagi masyarakat yang paham akan perlunya sebuah geostrategic yang valid di dalam menjalankan geopolitik regional, nasional dan international, tuntutan memorandum untuk mencapai referendum, tuntutan Sabah dan Sarawak untu keluar dari Malaysia, bukanlah hal yang mengejutkan.

Paling utama tuntuan memorandum untuk mencapai referendum, soal perjanjian Sabah dan Sarawak, bergabung dengan Malaysia tahun 1963 yang dikenal dengan Malaysia Agreement (MA63).

Bagi Sabah dan Sarawak, pemerintahan Federasi Malaysia berkedudukan di Puterajaya, Kuala Lumpur, memang sengaja mengkhianati MA63, karena bagi hasil pertambangan minyak bumi dan pengelolaan sumberdaya alam, sama sekali tidak sesuai perjanjian semula.

Karena pada tahun 1946, delegasi dari Sabah dan Sarawak, menemui Presiden Indonesia di Vietnam (Indochina).

Delegasi dari Sabah dan Sarawak, meminta agar mereka diizinkan bergabung dengan Republik Indonesia.

Tapi dalam perkembangannya, Presiden Indonesia, Soekarno, tidak setuju, karena lebih realistis Sabah dan Sarawak, membentuk dua negara yang berdaulat, dimana Sabah jadi negara sendiri dan Sarawak pun berhak membentuk negara sendiri.

Karena itu, Presiden Soekarno, mendukung sepenuhnya langkah yang ditempuh masyarakat di Sabah dan Sarawak, untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat.

Belakangan, Inggris dan Amerika, memaksa Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia tahun 1963, dengan dalih membendung pergerakan komunis di Asia Tenggara.

Akibatnya, Presiden Indonesia, Soekarno, marah, dan memutuskan perang melawan Malaysia tahun 1964.

Perang dengan Malaysia berhenti setelah Amerika Serikat meledakkan Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, dimana kemudian dituduh sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Gerakan 30 September 1965, membuat Presiden Soekarno digulingkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), melalui penolakan Pidato Nawaksara, 22 Juni 1966 oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Jenderal TNI Abdul Harris Nasution.

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Soeharto, ditunjuk menjadi Penjabat Presiden Indonesia, sejak 1 Juli 1967 hingga dipaksa turun oleh kekuatan massa di Jakarta, 21 Mei 1998. *

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda