Internasional post authorPatrick Sorongan 20 September 2021

China Balas Balas Dendam Masa Lalu, Jepang Menjerit ke AS dan Sekutunya

Photo of China Balas Balas Dendam Masa Lalu, Jepang Menjerit ke AS dan Sekutunya BERDOA - Seorang tentara Jepang bersiap untuk memenggal kepala seorang anak muda di Nanking, China. Anak ini sedang berdoa di depan umum sebelum dipancung.(Foto: Bettmann/Getty Images)

RODA zaman terus berputar. Ibarat ayat sebuah kitab suci, 'tiada yang abadi bawah matahari'. Maka, Jepang pun dikejar oleh dosa masa lalu serta  sangat trauma akan aksi balas dendam China karena kebrutalan tentara dari negara itu selama menduduki Tiongkok.

Kekuatiran Jepang ini wajar karena Tiongkok telah menjelma  menjadi negara adidaya di bidang persenjataan, teknologi, dan ekonomi pada abad ke-21.Kompetitor China pun hanya satu, AS.

Bahkan, menurut Sekjen PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB di Jenewa, Swiss,  Senin, 20 September 2021,sebagaiamana dilansir Suara Pemred dari The Associated  Press, perang antara China-AS,  hanya akan menghancurkan banyak kehidupan di planet bumi.

Pada masa lalu, ekspansi militer Kerajaan Jepang ke negara-negara Asia Timur termasuk China, Filipina atau Indonesia, bukan hanya membunuh. Melainkan juga memperkosa kaum wanita di negara-negara yang ditaklukkan.

Itu sebabnya, sulit bagi China untuk melupakan kekejaman masa lalu Jepang. Peristiwa mengerikan,  yang dikenal sebagai Pemerkosaan Nanking atau Pembantaian Nanking pada dekade 1930-an, misalnya, menewaskan 300 ribu  lebih warga Nanking, dan telah menjadi ganjalan dalam hubungan China-Jepang selama ini: Mayoritas wanita Tiongkok -termasuk anak-anak perempuan- diperkosa secara massal sebelum berbaris untuk ditembak seperti binatang.

Toh ketakutan Jepang ini berusaha ditepis dengan dalih bahwa kekuatan militer sudah  menjadi ancaman dunia. Dilansir  dari koran Inggris, The Guardian, Senin, 20 September 2021, Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengimbau mengatakan masyarakat internasional harus meningkatkan upaya pencegahan terhadap militer Beijing

Kapal Perang China Mengintai dari  Perairan Jepang

Dalam wawancara ekslusif itu, Nobuo Kishi menyatakan, China sedang 'berusaha menggunakan kekuatannya untuk secara sepihak mengubah status quo di Laut China Timur dan Selatan'.

Jepang pun mendesak negara-negara Eropa untuk berbicara menentang agresi China, memperingatkan bahwa masyarakat internasional harus meningkatkan upaya pencegahan terhadap ekspansi militer dan teritorial Beijing di tengah meningkatnya risiko konflik panas.

Menurut Kishi,  China telah menjadi semakin kuat secara politik, ekonomi dan militer, dan 'mencoba menggunakan kekuatannya untuk secara sepihak mengubah status quo di Laut China Timur dan Selatan'.

 

Padahal, dua wilayah yang diklaim China sebagaui teritorial warisan leluhur,  sangat penting untuk pelayaran global,  termasuk perairan dan pulau-pulau yang juga diklaim oleh beberapa negara lain termasuk Indonesia untuk zona Laut Natuna.

"Tokyo memiliki  'keprihatinan yang kuat dalam hal keselamatan dan keamanan tidak hanya negara dan kawasan kita sendiri,  tetapi juga untuk komunitas global," kata Kishi memperingatkan.

"China memperkuat kekuatan militernya baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan dengan cepat meningkatkan kemampuan operasionalnya,” tambahnya.

Komentar Kishi ini adalah sinyal kuat dari meningkatnya kekhawatiran internasional atas ambisi militer China di wilayah yang disengketakan,  seperti Laut China Selatan dan Timur, perbatasan India, khususnya Taiwan.

Pernyataannya digaungkan oleh tokoh-tokoh senior di pulau itu. Mantan kepala angkatan laut dan Wakil Menteri Pertahanan Taiwan juga memperingatkan bahwa diperlukan lebih banyak pencegahan.

Gesekan Kecil, Perang pun Berkecamuk

Meningkatknya  aktivitas militer China di kawasan-kawasan itu, para ahli dan tokoh militer global juga telah memperingatkan bahwa konfrontasi kecil atau kecelakaan maritim,  dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik besar-besaran.

Komentar itu muncul di tengah ketegangan baru atas kemitraan keamanan trilateral baru, di mana AS dan Inggris akan memberi Australia teknologi untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Aliansi ini dipahami secara luas bertujuan untuk melawan China. 

Kishi, yang berbicara kepada Guardian sebelum pakta keamanan baru terungkap, menyatakan bahwa Jepang telah memperoleh pemahaman dan kerja sama dari banyak negara, tetapi jauh lebih banyak diperlukan untuk melawan Beijing.  

Menurutnya, Parlemen Eropa, serta Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda, telah menunjukkan minat untuk mendukung 'Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka', tetapi 'penting bagi banyak negara untuk berbicara tentang situasi tersebut, dan ini sendiri akan menjadi penghalang'. 

Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh penjaga pantai Jepang, jumlah 'serangan' oleh kapal-kapal China ke daerah-daerah yang disengketakan,  telah meningkat secara dramatis sejak 2012.

 

Awal tahun ini,  kapal-kapal China terlihat di dekat Kepulauan Senkaku, yang dikelola Jepang selama 157 hari berturut-turut. dan Jepang baru-baru ini mengajukan protes resmi atas armada tujuh kapal penjaga pantai China – yang terbesar sejak 2016 – berpatroli di zona yang berdekatan pada 30 Agustus 2021.

Jepang telah menjadi lebih vokal secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dan menyerukan keterlibatan yang lebih besar dengan AS,  dan pihak lain dalam melawan apa yang disebut oleh mereka sebagai ekspansionisme China.  

Pada Minggu, 19 September 20221, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, melakukan perjalanan ke Washington  untuk menghadiri pertemuan puncak Quad dengan AS, India, dan Australia.

AS – yang merupakan pemain kunci dalam situasi geopolitik – telah meningkatkan kehadirannya di kawasan itu, mengeluarkan peringatan kepada China,  dan menjanjikan dukungan kepada negara-negara yang dianggap menjadi  sasaran China.  

Inggris juga telah mengumumkan kehadiran militer permanen di Indo-Pasifik,  dan baru-baru ini memimpin kelompok kapal induk – termasuk kapal perang terbesar Inggris dan aset Belanda dan AS – untuk berpartisipasi dalam latihan bersama.

Uni Eropa Bersatu Lawan China

Pada April 2021, Uni Eropa bersama-sama menyatakan bahwa ketegangan di Laut China Selatan mengancam perdamaian dan stabilitas regional, sementara kapal perang Prancis telah berpartisipasi dalam latihan bersama dengan AS dan Jepang, dan Jerman baru-baru ini mengirim kapal perang untuk pertama kalinya dalam dua dekade. 

Sebuah laporan terkait strategi Indo-Pasifik baru pekan lalu,  menunjukkan bahwa China menjadi pusat perhatian Uni Eropa, tetapi blok itu mengambil pendekatan yang hati-hati.

Dokumen tersebut memperingatkan ketegangan regional  'mungkin berdampak langsung pada keamanan dan kemakmuran Eropa', tetapi mendesak 'keterlibatan multifaset' dengan China. 

Kishi menyatakan telah bertemu baru-baru ini dengan beberapa mitra asing, termasuk Inggris, dan 'berbagi bahwa apa yang terjadi di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan,  bukan hanya masalah regional, tetapi pada saat yang sama,  juga masalah internasional. masyarakat'.

“Saya menyatakan bahwa ini juga sesuatu yang terjadi yang relevan dengan Eropa," ujarnya.

Biaya Militer China di  Peringkat II setelah AS

Kalangan  kritikus menyatakan, sulit untuk mengukur dengan tepat berapa banyak yang dihabiskan China setiap tahun untuk pertahanan saat mereka mempertanyakan angka resmi Beijing.

Tetapi,  perkiraan menunjukkan bahwa pengeluaran China untuk militernya merupakan yang tertinggi kedua di dunia - setelah AS - dengan anggaran pada 2020,  lebih dari tiga kali lipat dari Inggris, dan empat kali anggaran Jerman, Prancis, dan Jepang. 

Ini telah meningkatkan anggaran Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) setiap tahun selama dua dekade terakhir, membangun infrastruktur pesisir,  dan kemampuan lainnya.

Laporan baru-baru ini juga menyatakan, China sedang membangun ratusan silo rudal di gurun dalam negerinya, dan mengubah feri penumpang untuk lift amfibi militer, sebuah kemampuan pertahanan utama.

China sendiri menegaskan bahwa  pihaknya mengejar kebijakan militer yang 'bersifat defensif'. “Kami mengembangkan kapasitas militer untuk tujuan pertahanan diri. Kami tidak bermaksud,  dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi negara mana pun,” kata juru bicara Hua Chunying. 

“[Tetapi] dibandingkan dengan 20, 10, atau bahkan lima tahun yang lalu, Beijing hanya memiliki lebih banyak alat – rudal, pesawat tempur, kapal induk, dan sebagainya,” kata Carl Minzner,  seorang senior pengamat China dari Council on Foreign Relations di New York, AD.

“Itu membuat lebih mungkin bagi pejabat China untuk mencoba perlahan-lahan mendorong amplop,  dan pada dasarnya merebut ruang," lanjutnya.

PLA telah meningkatkan latihan militer dan serangan mendadak ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, bentrok dengan pasukan India di wilayah perbatasan, dan mengubah undang-undang penjaga pantai untuk membenarkan penggunaan senjata terhadap kapal lain.  

China juga dinilai telah mengabaikan keputusan pada 2016 oleh Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda,  bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim Laut China Selatan, dan China sendiri terus membangun struktur geografis buatan, mengobarkan ketegangan dengan pengklaim lainnya.

Pada awal 2021, China dilaporkan  mengirim ratusan kapal penangkap ikan yang membawa terduga milisi ke pulau-pulau yang diklaim Filipina.

“Tren militer China ini, termasuk penguatan yang cepat, peningkatan aktivitas dan perluasan kemampuan operasionalnya, dikombinasikan dengan kurangnya transparansi mengenai kebijakan pertahanan dan kemampuan militernya, telah menjadi perhatian keamanan yang kuat bagi Jepang, kawasan dan komunitas internasional, ” kecam Kishi.  

PLA dan penjaga pantai China sering memasuki perairan di sekitar Senkaku yang disengketakan – atau pulau-pulau Diaoyu dalam bahasa China – dan ke zona identifikasi pertahanan udara Jepang, yang mendorong jet-jet Jepang langsung berebut melakukan pemantauan.  

Kishi menambahkan,  Jepang akan mengambil 'semua tindakan terhadap serangan wilayah udara sesuai dengan hukum internasional dan Undang-Undang Pasukan Bela Diri Jepang', dan 'serangan' di sekitar Senkaku adalah 'sangat disesalkan' sebagai pelanggaran hukum internasional yang 'tidak boleh ditoleransi'. 

Hanya saja, Kishi menolak merinci bentuk tindakan Jepang.  “Kami terus terang mengomunikasikan kekhawatiran kami ke China, dan akan terus melakukan komunikasi seperti itu sebanyak mungkin," dalihnya. 

Balas Dendam dari Masa Lalu

Perang Tiongkok-Jepang Kedua (7 Juli 1937 sampai 9 September 1945) adalah perang besar antara Tiongkok dan Jepang, sebelum dan selama Perang Dunia II. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20.

Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945.

Perang ini, dilansir dari  Wikipedia, merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok.

Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. 

Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah Insiden Jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara.

Sejak tahun 1937 sampai 1941, Tiongkok berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor terjadi, Perang Tiongkok-Jepang Kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, Perang Dunia II

 Perang Tiongkok-Jepang Kedua (7 Juli 1937 sampai 9 September 1945) adalah perang besar antara Tiongkok dan Jepang, sebelum dan selama Perang Dunia II. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20.

Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945.  

Obsesi Jepang Dominasi Politik dan Militer

Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok.

Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka.  

Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah Insiden Jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. 

Pada 1937-1941, Tiongkok berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor terjadi, Perang Tiongkok-Jepang Kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, Perang Dunia II.

Dalam bahasa Tionghoa, perang ini dikenal sebagai Perang Perlawanan terhadap Jepang  yang juga dikenal sebagai Perang Perlawanan Delapan Tahun atau lebih singkat Perang Perlawanan.

Di Jepang, Perang Jepang-Tiongkok (Nicchu Sensi) lebih banyak digunakan karena netralitasnya.

Kata 'insiden' digunakan oleh Jepang karena tidak ada negara yang mendeklarasikan perang satu sama lain. Jepang berusaha menghindari campur tangan dari negara lain seperti Inggris dan AS, yang merupakan pengekspor utama besi untuk Jepang.

Presiden AS Franklin Roosevelt pada masa itu akan menjatuhkan embargo berdasarkan serangkaian undang-undang yang disebut Akta Netralitas jika pertempuran tersebut disebut perang.

Dalam propaganda Jepang, penyerbuan terhadap Tiongkok merupakan perang suci (seisen), langkah pertama dari slogan Hakko ichiu (delapan sudut dunia di bawah satu atap). Pada 1940, perdana menteri Konoe membentuk Liga Anggota Parlemen yang Percaya Tujuan Perang Suci.

Ketika kedua belah pihak secara resmi mendeklarasikan perang pada Desember 1941, namanya diubah menjadi Perang Asia Timur Raya (Daitoa Senso).

Pada waktu itu,  Pemerintah Jepang masih menggunakan istilah Insiden Shina dalam dokumen resmi. Berdasarkan alasan penggunaan kata Shina dianggap menghina oleh Tiongkok, media Jepang sering menggantinya dengan istilah-istilah lain,  yang juga pernah digunakan media tahun 1930-an, seperti: Insiden Jepang-China  [Nikka Jihen atau Nisshi Jihen].

Pengumuman Chiang Kai-shek

Chiang Kai-shek mengumumkan kebijakan KMT dalam perlawanan terhadap Jepang di Lushan pada 10 Juli 1937, tiga hari setelah pertempuran Jembatan Lugou.

Pada 1915, Jepang mengeluarkan Dua Puluh Satu Permintaan terhadap Tiongkok untuk menambah kepentingan dalam bidang politik dan perdagangan dengan Tiongkok.

Setelah Perang Dunia I, Jepang merebut kekuasaan daerah Shandong dari Jerman. Tiongkok di bawah pemerintahan Beiyang tetap terpecah-belah,  dan tidak mampu untuk melawan serbuan asing sampai Ekspedisi Utara pada 1926-1928, yang dilancarkan oleh Kuomintang (Partai Nasionalis Tiongkok/KMT), pemerintahan saingan yang berpusat di Guangzhou.

Ekspedisi Utara meluas ke seluruh Tiongkok hingga akhirnya terhenti di Shandong. Pemimpin militer Beiyang, Zhang Zongchang yang didukung Jepang berusaha menghentikan gerak maju Pasukan Kuomintang dalam menyatukan Tiongkok.

Situasi ini mencapai puncaknya,  ketika pasukan Kuomintang dan Jepang terlibat dalam pertempuran yang disebut Insiden Jinan pada 1928.

Pada tahun yang sama, pemimpin militer Manchuria, Zhang Zuolin juga dibunuh karena tidak lagi mau bekerja sama dengan Jepang. Setelah insiden-insiden ini, Pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menyatukan Tiongkok pada 1928.

Tentara Jepang pun memasuki Shenyang selama Insiden Mukden.

Walaupun demikian, sejumlah pertempuran antara Tiongkok dan Jepang terus berlanjut karena meningkatnya nasionalisme Tiongkok, dan untuk memenuhi salah satu tujuan dari Tiga Prinsip Rakyat, yakni  mengeluarkan Tiongkok dari imperialisme asing.

Bagaimanapun, Ekspedisi Utara hanya mampu menyatukan Tiongkok secara nama, dan perang saudara pecah di antara para mantan pemimpin militer dan faksi saingan, Kuomintang.

Sebagai tambahan lagi, para komunis Tiongkok memberontak terhadap pemerintah pusat setelah melakukan pembersihan terhadap anggotanya.

Karena situasi-situasi demikian, pemerintahan pusat Tiongkok mengalihkan banyak perhatian pada perang-perang saudara,  dan mengikuti kebijakan 'pendamaian internal didahulukan sebelum melawan pihak asing'.

Pengangkatan Puyi, Kaisar Boneka

Situasi ini memberikan kesempatan yang mudah bagi Jepang untuk melanjutkan agresinya. Pada 1931, Jepang menginvasi Manchuria segera setelah Insiden Mukden.

Setelah bertempur selama lima bulan, maka pada 1932, negara boneka Manchukuo dibentuk dengan kaisar terakhir Tiongkok, Puyi, diangkat sebagai kepala negara.

Tidak bisa menantang Jepang secara langsung, Tiongkok meminta bantuan kepada Liga Bangsa-Bangsa. Investigasi liga ini,  menerbitkan Laporan Lytton, yang mengutuk Jepang karena telah menyerang Manchuria, dan mengakibatkan Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa.

Sejak akhir dekade 1920-an dan selama dekade 1930-an, ketenangan adalah dasar dari komunitas internasional, dan tidak ada satu negara pun yang ingin menunjukkan pendirian secara aktif, melainkan hanya mengeluarkan kecaman-kecaman kecil.

Jepang menganggap Manchuria sebagai sebuah sumber bahan baku yang tidak terbatas,  dan juga sebagai sebuah negara penyangga terhadap ancaman Uni Soviet.

Konflik yang terjadi menyusul Insiden Mukden,  tidak terhenti. Pada 1932, tentara Tiongkok dan Jepang bertempur dalam sebuah pertempuran singkat dalam Insiden 28 Januari di Shanghai.

Pertempuran ini menghasilkan demiliterisasi Shanghai, yang melarang Tiongkok untuk menempatkan tentara di kota mereka sendiri.

Di Manchukuo, terdapat sebuah kampanye yang sedang berlangsung untuk mengalahkan tentara sukarelawan, yang bangkit karena kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak menentang Jepang.

Pada 1933, Jepang menyerang wilayah Tembok Besar, dan setelah itu, Gencatan Senjata Tanggu ditandatangani, yang memberi Jepang kendali atas Provinsi Rehe,  dan sebuah zona demiliterisasi (DMZ) antara Tembok Besar, dan wilayah Beiping-Tianjin.

Jepang bertujuan untuk membuat wilayah penyangga yang lain, kali ini antara Manchukuo dan pemerintah Nasionalis Tiongkok yang saat itu beribu kota di Nanjing.

Selain itu, Jepang semakin memperalat konflik internal antara faksi-faksi Tiongkok untuk mengurangi kekuatan mereka satu demi satu. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa beberapa tahun setelah Ekspedisi Utara, kekuatan politik pemerintah Nasionalis hanya meluas di sekitar Delta Sungai Panjang (Yangtze).

Sementara wilayah lain Tiongkok, yang memang berada dalam kekuatan regional, Jepang sering membeli atau membuat hubungan khusus dengan kekuatan-kekuatan regional  ini untuk merusak usaha pemerintah Nasionalis pusat untuk menyatukan Tiongkok.

Untuk itu, Jepang mencari berbagai pengkhianat Tiongkok untuk bekerja sama dan membantu mereka memimpin beberapa pemerintahan otonomi yang bersahabat dengan Jepang. Kebijakan ini disebut Pengkhususan Tiongkok Utara, atau yang lebih disebut Gerakan Otonomi Tiongkok Utara.

Provinsi bagian utara yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Chahar, Suiyuan, Hebei, Shanxi, dan Shandong. Pada 1935, di bawah tekanan Jepang, Tiongkok menandatangani Perjanjian He-Umezu, yang melarang KMT untuk menjalankan kegiatan partainya di Hebei,  dan secara langsung mengakhiri kekuasaan Tiongkok atas Tiongkok Utara.

Pada tahun yang sama, Perjanjian Chin-Doihara ditandatangani, dan mengakibatkan KMT disingkirkan dari Chahar.

Dengan demikian, pada akhir 1935, pemerintahan pusat Tiongkok telah disingkirkan dari Tiongkok Utara.

Sebagai gantinya, Majelis Otonomi Hebei Timur dan Majelis Politik Hebei-Chahar dibentuk oleh Jepang.

Pemerkosaan Nanking

Pembantaian Nanking, juga dikenal sebagai Pemerkosaan Nanking, adalah sebuah episode dari pembunuhan massal dan perkosaan massal,  yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap penduduk Nanking (ejaan resmi saat ini: Nanjing) selama Perang Tiongkok-Jepang II.

Dua peristiwa mengerikan ini terjadi selama periode enam minggu sejak tanggal 13 Desember 1937, hari di mana Jepang menguasai Nanking, yang kemudian menjadi Ibu Kota Tiongkok.

Selama periode ini, antara 40 ribu-lebih 300 ribu (perkiraan bervariasi) warga sipil Tiongkok dan kombatan,  dibunuh oleh tentara Jepang.

Perkosaan meluas,  dan penjarahan juga terjadi. Beberapa pelaku kunci dari kekejaman, pada saat dicap sebagai kejahatan perang, kemudian diadili,  dan dinyatakan bersalah di Pengadilan Militer Internasional Timur Jauh,  dan pengadilan Kejahatan Perang Nanjing, kemudian mereka pun dieksekusi.

Pelaku utama lainnya, yakni Pangeran Asaka, anggota dari Keluarga Imperial Jepang, lolos dari penuntutan dengan memiliki kekebalan sebelumnya,  yang telah diberikan oleh Sekutu.

Karena sebagian besar catatan militer Jepang terkait pembunuhan itu sengaja dirahasiakan atau hancur tak lama setelah Jepang menyerah pada 1945, kalangan sejarawan belum bisa secara akurat memperkirakan jumlah korban tewas dalam pembantaian.

Pengadilan Militer Internasional Timur Jauh memperkirakan pada  1948 bahwa lebih dari 200 ribu orang Tiongkok tewas dalam insiden itu. Perkiraan resmi dari Tiongkok lebih dari 300 ribu  tewas berdasarkan evaluasi Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing pada 1947.

Jumlah korban tewas telah aktif diperdebatkan oleh peneliti sejak dekade 1980-an, dengan perkiraan khas mulai dari 40 ribu-300 ribu orang.

Peristiwa ini tetap menjadi isu politik kontroversial dan menjadi batu sandungan dalam hubungan Tiongkok-Jepang,  serta hubungan Jepang dengan negara-negara Asia-Pasifik lainnya,  seperti Korea Selatan, Indonesia, dan Filipina.

Pemerintah Tiongkok dituduh membesar-besarkan aspek pembantaian,  seperti korban tewas, sementara revisionis sejarah dan nasionalis Jepang mengklaim bahwa pembantaian itu dibuat untuk tujuan propaganda.

Pemerintah Jepang sediri telah mengakui tindakan pembunuhan sejumlah besar non-kombatan, penjarahan, dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh tentara Jepang setelah jatuhnya Nanking.

Para veteran tentara Jepang yang bertugas di Nanking pada waktu itu juga telah menegaskan tentang kebenaran dari pembantaian itu.

Tetapi, sekelompok kecil minoritas namun vokal dari masyarakat di Jepang dan Tiongkok berpendapat bahwa korban tewas adalah militer, dan tidak ada kejahatan seperti yang pernah terjadi.

Bantahan dari pembantaian (dan susunan yang berbeda dari laporan revisionis pembunuhan) telah menjadi pokok dari nasionalisme Jepang.

Di Jepang sendiri, pendapat publik tentang pembantaian adalah bervariasi, dan beberapa menyangkal terjadinya pembantaian langsung.

Meskipun demikian, upaya oleh para penegosiasi untuk mempromosikan sebuah sejarah revisionis dari insiden terus dilakukan sehingga menciptakan kontroversi secara berkala yang bergema di media internasional, terutama di Tiongkok, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Timur lainnya. ***

 

Sumber: The Guardian, Wikipedia

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda