Internasional post authorPatrick Sorongan 22 September 2021

Presiden Iran Memaki-maki di 'Kandang Macan': Dunia tak Peduli 'America First'!

Photo of  Presiden Iran Memaki-maki di 'Kandang Macan': Dunia tak Peduli 'America First'! EBRAHIM RAISI - Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi menghadiri konferensi pers di Teheran, Iran 21 Juni 2021.[Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS]

TAK gentar mengamuk di 'kandang macan', beginilah gaya Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi dalam Sidang Umum (SU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 2021, Rabu, 22 September 2021, yang memaki-maki AS terkait politik globalnya.

Padahal, Raisi nota bene  berada di New York, AS, lokasi Markas Besar PBB yang dijaga superketat oleh pasukan keamanan negara adidaya itu. Dalam SU PBB 2021,  yang digelar selama sepekan sejak

Selasa, 21 September 2021, pidato Raisi memfokuskan Iran sebagai kekuatan positif moderat di kawasan. Selain itu, dilansir Suara Pemred dari The Jerusalem Post, Rabu ini, presiden yang dinilai radikal oleh negara-negara lawan ini  telah melukiskan AS sebagai negara yang berperang dengan dunia. 

Raisi: AS Diusir, Gagal 'Baratkan' Timur Tengah"

Hari ini, dunia tidak peduli dengan (slogan AS) America First," kata Raisi. "Selama dekade terakhir, AS telah membuat kesalahan,  dengan memodifikasi 'perang-perangnya dengan dunia, alih-alih mengubah 'cara hidupnya (dunia)." 

"Upaya AS untuk 'membaratkan' Timur Tengah telah gagal," kata Raisi. "Hari ini, AS tidak bisa keluar [dari] Afghanistan, tetapi [lebih] diusir," katanya. 

Raisi mempermasalahkan, khususnya sanksi yang melumpuhkan Iran, yang dikenakan sejak era pemerintahan Presiden AS Donald  Trump dalam upaya menekan Iran untuk menegosiasikan kesepakatan nuklir yang baru. 

Raisi menyatakan, sanksi semacam itu adalah 'kejahatan terhadap kemanusiaan'. AS dinilainya menggunakan sanksi, sebagai 'cara perang baru dengan negara-negara di dunia'.  

Tapi, lanjut  Raisi, Iran  tidak akan menyerah begitu saja atas tekanan itu, ketika mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya. 

Pada  2018, pemerintahan Trump menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)  2015,  yang ditandatangani antara Teheran dan kekuatan utama dunia: China, Rusia, Prancis, Jerman, dan Inggris. 

Sekilas JCPOA

JCPOA juga dikenal dengan sebutan kesepakatan nuklir Iran, adalah sebuah perjanjian mengenai program nuklir Iran yang disepakati di Kota Wina pada 14 Juli 2015 oleh Iran, serta P5 +1 (sebutan untuk, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman), dan Uni Eropa.

Berdasarkan perjanjian ini, Iran menyatakan kesediaannyamemusnahkan cadangan uranium yang diperkaya dengan tingkat sedang, mengurangi 98 persen cadangan uranium yang diperkaya dengan tingkat rendah, dan mengurangi sekitar 2/3 jumlah pemusing gas yang disimpan selama 13 tahun.  

Dalam waktu 15 tahun setelah perjanjian, Iran hanya boleh uranium hingga 3,67 persen. Iran juga menyediakan untuk tidak membangun reaktor air berat baru pada periode yang sama.

Kegiatan pengayaan uranium,  hanya dibatasi di satu fasilitas yang memakai generasi pertama dalam kurun waktu 10 tahun.  

Fasilitas lain akan dialihfungsikan untuk menghindari risiko pembuatan senjata nuklir.

Untuk mengawasi dan memastikan bahwa Iran mematuhi perjanjian ini, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dapat mengunjungi fasilitas nuklir secara berkala.  

Sebagai kompensasinya, Iran menerima bantuan dari AS dan Uni Eropa, sedangkan sanksi Dewan Keamanan PBB juga dapat dikurangi.

Belakangan, 8 Mei 2018, Presiden Trump mengumumkan bahwa AS keluar dari JCPOA. 

Iran dan AS Dimediasi Uni Eropa

Sementara itu, Joe Biden sejak menjabat Presiden AS pada Januari 2021 telah berusaha menghidupkan kembali kesepakatan itu, tetapi pembicaraan tidak langsung,  yang ditengahi oleh UE, diadakan terakhir pada Juni 2021, telah goyah.  

Masih dari The Jerusalem Post, Iran pada Selasa  lalu menyatakan setuju melanjutkan pembicaraan seperti itu dalam beberapa pekan mendatang, tetapi tidak menetapkan tanggal. 

Selama beberapa tahun terakhir, Iran telah berhenti mematuhi pembatasan yang ditetapkan dalam kesepakatan pengayaan uranium, bahkan Iran telah melakukannya ke tingkat yang mendekati tingkat senjata. 

Dalam pidatonya di SU PBB 2021, Biden mengaitkan keringanan sanksi AS jika Iran kembali ke kesepakatan 2015. Biden juga mencatat, hal itu akan menghapus sanksi jika Iran mematuhi batas nuklir yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Sementara Raisi dalam pidatonya membantah bahwa negaranya tidak patuh.

Memang, IAEA terus-menerus melaporkan bahwa Iran telah melampaui batas pengayaan uranium yang ditetapkan oleh kesepakatan itu.

Raisi: Agama Saya (Islam) Larang Senjata Nuklir

Raisi dalam pidatonya bersikeras bahwa IAEA telah menemukan bahwa Iran mematuhi kesepakatan itu.

“Lima belas laporan yang dikeluarkan oleh IAEA telah membuktikan kepatuhan Iran terhadap komitmennya. Namun,  AS belum melepaskan kewajibannya untuk mencabut sanksi, dan mengenakan lebih banyak sanksi terhadap rakyat saya," keluh Raisi.

Raisi menambahkan, negaranya tidak mempercayai AS,  dan janji-janjinya, serta bersumpah bahwa Iran tidak berniat memproduksi senjata nuklir.  

“Adalah kebijakan strategis Republik Islam Iran untuk mempertimbangkan produksi dan penimbunan senjata atom sebagai dilarang berdasarkan doktrin agama oleh Yang Mulia, Pemimpin Tertinggi," lanjutnya.

Masih dengan nada tinggi, kata Raisi: "Dan, nuklir tidak memiliki tempat dalam kebijakan paling terhormat kami. Jadi, Republik Islam menganggap pembicaraan yang bermanfaat, yang hasil akhirnya adalah pencabutan semua sanksi."

Kemenlu Israel: Berbahaya, Iran Bodohi Dunia! 

Menanggapi pidato Raisi, Kementrian Menteri Luar Negeri Israel  dalam pernyataan resminya mengklaim bahwa  Iran adalah 'bahaya nyata bagi Timur Tengah'. 

"Raisi terus membodohi masyarakat internasional dalam pidato yang penuh dengan kebohongan dan sinisme," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel, sebagaimana dilaporkan The Jerusalem Post. 

Iran dinilai mendanai terorisme, menimbulkan ancaman global,  dan tidak boleh diizinkan mendapatkan senjata nuklir.  

 "Rezim ayatollah Iran merupakan ancaman yang jelas,  dan langsung bagi Timur Tengah serta perdamaian dunia," tambah pernyataan.  

Israel menyatakan telah lama prihatin dengan rezim Iran, tetapi lebih khawatir secara khusus ketika  Raisi, tokoh garis keras Iran, menjabat sebagai kepala negara pada Juni 2021.

Apalagi, Raisi diklaim terlibat dalam eksekusi politik pada 1988.

"Pemerintah baru di Iran telah dipimpin oleh 'Penjagal Teheran', dan sebagian besar menterinya  telah melakukan tindakan terorisme,  dan [yang namanya] tercantum dalam daftar sanksi global," demikian pernyataan.  

"Inilah  wajah ekstremis dari rezim yang telah membawa kerugian bagi warga Iran selama lebih dari empat puluh tahun. Iran telah mendorong dan membiayai terorisme, yang mengacaukan seluruh Timur Tengah," tambah pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

"Masyarakat internasional harus mengutuk rezim Iran,  dan mencegah kemungkinan kemampuan nuklir dan senjata jatuh ke tangan para ekstremis ini," lanjut pernyataan.

Republik Islam Iran sendiri tidak pernah mengakui Israel bahkan tidak pernah menyebutnya dengan nama.

Malah di SU PBB, Raisi menyebut Israel sebagai 'rezim penjajah', dan  Zionis disebut pula sebagai adalah penyelenggara terorisme negara terbesar,  yang agendanya membantai wanita dan anak-anak di Gaza dan Tepi Barat.

Raja Salman Dukung Dunia Cegah Nuklir Iran

Sementara dari Kota Neom, Arab Saudi, Raja Salman mendukung upaya internasional untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

Selama pertemuan mingguan yang diketuai olehnya dari Neom, Kabinet Saudi pada Rabu ini menyatakan kembali posisi negaranya yang ditetapkan dalam pertemuan IAEA baru-baru ini.

Dilansir dari Arab News, adapun dalam pertemuan lain pada pekan lalu, Pangeran Abdullah bin Khaled bin Sultan, perwakilan Kerajaan Saudi untuk IAEA mendesak  Iran untuk sepenuhnya mematuhi perjanjian perlindungan IAEA,  berdasarkan Kesepakatan Nuklir 2015.

“Pemerasan nuklir Iran harus dihentikan,” katanya.

Sedangkan dari Teheran, Ibukota  Iran, kantor berita negara IRNA melaporkan,  Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Qaraei Ashtiani memperingatkan musuh terkait tindakan tidak bijaksana, yang justru akan ditanggapi oleh Iran secara 'menghancurkan'.

Menanggapi serangan dari  para pemimpin Israel selama ini ke Iran, Ashtiani menegaskan bahwa Iran telah berulang kali menekankan bahwa kekuatan pertahanan bangsa Iran yang besar dan kemajuan mereka berdasarkan teknologi baru dan inovasi ilmiah dan domestik,  hanyalah untuk melindungi Iran serta untuk menanggapi setiap ancaman dan agresi.

Ashtiani menambahkan,  tidak ada lagi yang diharapkan dari Israel. Sebab, Israel  dinilai selalu kalah melawan bangsa Iran, juga dikalahkan oleh opini publik dunia serta para pencari kebebasan, dan hanya memiliki kekuatan untuk menunjukkan kebenciannya kepada perempuan dan anak-anak yang tertindas dan tak berdaya.

"Rezim-rezim yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan jahat telah putus asa beralih ke retorika dan tuduhan," tegas Ashtiani.***

 

Sumber: The Jerusalem Post, Arab News, Wikipedia, IRNA 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda