Internasional post authorPatrick Sorongan 23 September 2021

Jokowi Pidato di PBB: Dipuji sebagai Kepala Negara Berkredibilitas Tinggi

Photo of Jokowi Pidato di PBB: Dipuji sebagai Kepala Negara Berkredibilitas Tinggi PIDATO JOKOWI - Dalam foto yang diambil dari video dan ditampilkan di markas besar PBB, Presiden Indonesia Joko Widodo berbicaradi sesi ke-76 Majelis Umum PBB lewat pesan yang direkam pada Rabu, 22 September 2021.(UN Web TV via AP)

NEW YORK, SP - Masyarakat pers internasional terutama media korporasi nirlaba AS The Associated Press (AP) memuji Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara berkredibilitas tinggi di mata rakyat Indonesia sehingga terpilih kembali di Pemilu Presiden 2019.

Hal ini terungkap setelah Jokowi -panggilan akrabnya- menyampaikan pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, AS, Kamis, 23 September 2021 waktu setempat.

Menurut AP pada Kamis ini, presiden berusia 60 tahun ini  menampilkan diri sebagai seorang tokoh masyarakat. Sebagian kampanyenya  selama pilpres, berjanji menjalankan pemerintahan yang bersih di negara yang penuh korupsi.

Kredibilitas Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur dan lingkungan di negara terpadat keempat di dunia, dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara,  membantunya memenangkan masa jabatan kedua pada 2019.

Lewat pidato yang direkam pada Rabu, 22 September 2021, Jokowi lebih lanjut menyatakan, inklusivitas dan ekonomi hijau yang berkelanjutan akan menjadi salah satu prioritas,  ketika dirinya menjadi Presiden G-20 pada 2022.

Kelompok Duapuluh (Group of Twenty/ G20), menurut catatan Suara Pemred, adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia,  ditambah dengan Uni Eropa.

Secara resmi, G20 terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

G20  dibentuk pada 1999 sebagai forum antarpemerintah, yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia.

Latar belakang pembentukan G20 berawal dari terjadinya krisis keuangan dunia pada 1998, yang di Indonesia berdampak ada aksi kerusuhan massa yang menumbangkan Pemerintah Orde Baru pimpinan  Presiden HM Soeharto.

Adapun pendapat yang muncul pada forum G20 adalah terkait kurang efektifnya pertemuan itu, jika  tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain.

Hal ini supaya keputusan-keputusan G20 memiliki pengaruh yang lebih besar,  dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak tercakup dalam kelompok kecil itu.

Himpun 90 Persen PNB Dunia

G20 menghimpun hampir 90 persen produk nasional bruto (PNB, GNP) dunia, 80 persen total perdagangan dunia,  dan dua per tiga penduduk dunia.

Sebagai forum ekonomi, G20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi,  dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional.

Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendiskusikan diskusi di antara negara-negara industri dan berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja.

Anggota G-20 tidak memiliki staf tetap. Kursi ketua dirotasi di antara anggota-anggotanya,  dan dipegang oleh badan bernama Troika, beranggotakan tiga anggota: ketua tahun berjalan, ketua tahun lalu, dan ketua tahun berikut.

Sistem ini dipilih untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pengelolaan.  Ketua tahun berjalan membuka sekretariat tidak tetap hanya selama masa pernikahan.  

Sebagian besar anggota G20 adalah negara-negara dengan Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (PPP) terbesar dengan sedikit modifikasi.

Belanda, Polandia, dan Spanyol, yang termasuk 20 Besar, diwakili oleh Uni Eropa.   

Iran dan Taiwan tidak diikutsertakan.

Thailand juga tidak diikutsertakan, walaupun posisinya di atas Afrika Selatan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 diselenggarakan untuk menanggapi krisis finansial 2007–2010,  dan sebagai tanggapan terhadap anggapan bahwa negara berkembang tidak cukup dilibatkan dalam diskusi dan pengaturan inti ekonomi global. KTT G-20.

Tingkat pemerintahan diselenggarakan sebagai tambahan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20,  yang tetap diselenggarakan untuk mempersiapkan KTT, dan menerapkan keputusannya.

Setelah KTT perdana di Washington pada 2008, pemimpin G-20 bertemu dua kali dalam setahun di London dan Pittsburgh pada 2009, Toronto dan Seoul pada 2010.

Mulai 2011, ketika Prancis akan menjadi ketua dan tuan rumah G-20, KTT akan diselenggarakan sekali dalam setahun.

Negara Berkembang dalam Transfer Teknologi 

Sementara itu, Jokowi dalam Sidang Umum PBB ini menyatakan komitmennya  untuk bekerja terkait kepentingan semua pihak, termasuk 'kelompok rentan yang harus diprioritaskan'.

Menyerukan negara-negara untuk bekerja sama, Jokowi  menganjurkan untuk mengatur ulang arsitektur terkait mobilisasi sumber daya keamanan kesehatan global, seperti pendanaan, vaksin Covid-19, dan menetapkan protokol kesehatan global standar untuk perjalanan.

“Komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon,  dan teknologi hijau, adalah tegas dan jelas,” katanya, namun menambahkan bahwa negara-negara berkembang perlu diikutsertakan dalam transformasi proses energi dan teknologi.

Jokowi menggarisbawahi pentingnya diversifikasi lokasi sentra produksi.

Setelah terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia, Jokowi sendiri mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta -yang terancam tenggelam (akibat intrusi air laut),  terletak di Pulau Jawa yang merupakan rumah bagi 57 persen dari 270 juta penduduk Indonesia, ke provinsi berpenduduk jarang di Pulau Kalimantan, yang dikenal dengan hutan hujan dan orangutan.

Masih menurut AP, pemerintahan Jokowi bersemangat merayu investor asing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana hampir separuh penduduknya berusia di bawah 30 tahun.

“Pemulihan ekonomi global  hanya dapat dicapai jika pandemi terkendali,  dan negara-negara bergandengan tangan saling membantu,” katanya. “Indonesia, bersama dengan negara berkembang lainnya, merangkul investasi yang berkualitas.”

Tingkatkan Efisiensi Birokrasi,  UU Ketenegakerjaan malah Dilawan

Undang-undang ketenagakerjaan yang diterapkan pada 2020 dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi,  untuk menarik investasi asing tersebut.

Namun, UU itu diterima dengan aksi protes massal karena adipicu oleh kekhawatiran atas melemahnya perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.

Menurut Jokowi,  Indonesia mengurangi kebakaran hutan sebesar 82 persen pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingkat deforestasi juga turun ke level terendah dalam 20 tahun. Pembakaran hutan, sering untuk tujuan pembukaan lahan untuk pembangunan, menyebabkan kabut asap yang berbahaya di sekitar wilayah tersebut. 

“Indonesia menyadari posisi strategis kita dalam perubahan iklim. Dengan demikian, kami akan terus bekerja keras untuk memenuhi komitmen kami,” katanya, kemudian menambahkan bahwa Indonesia  percaya pada 'berbagi beban, bukan mengalihkan beban'. 

Sementara perubahan iklim dan ekonomi menjadi bagian penting dari pidatonya,  Jokowi juga menyoroti isu-isu terorisme, konflik,  dan perang. 

“Kekhawatiran tentang marginalisasi perempuan dan kekerasan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang sulit dipahami, dan krisis politik di Myanmar,  harus menjadi agenda bersama kita,” katanya. 

Pada poin terakhir itu, Jokowi mengulangi seruan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) agar militer Myanmar menyetujui konsensus lima poin yang disepakati pada April 2021.  

Konsensus yang ditetapkan setelah pengambilalihan militer di Myanmar pada Februari 2021 ini termasuk dimulainya dialog yang difasilitasi oleh utusan khusus ASEAN.  

Erywan Yusof dari Brunei ditunjuk untuk posisi itu pada Agustus 2021.(PWS)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda