Internasional post authorAju 25 September 2021

Panglima Ribut: Korban Diskriminasi Penyebab Dayak Desak Keluar dari Malaysia

Photo of Panglima Ribut: Korban Diskriminasi Penyebab Dayak Desak Keluar dari Malaysia Statemen pejabat resmi Federasi Malaysia di Borneo Time, 18 Juli 1963, dimana ditegaskan Sabah dan Sarawak, kapan-kapan saja boleh keluar dari Federasi Malaysia.

KUCHING, SP – Terus-terusan menjadi korban diskriminasai bisa menjadi salah satu pemicu masyarakat Suku Dayak di Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah, mendesak keluari Federasi Malaysia.

Hal itu dikemukakan Peter John Jaban (Panglima Ribut), Founder Dayak Right Action Force (DRAF) dalam webinar: “Geostrategi Orang Asal Dayak dalam Geopolitik Pulau Borneo & Isu Referendum Sabah dan Sarawak”, Sabtu siang, 25 September 2021.

 “Kami orang Dayak di Sabah dan Sarawak, menjadi asing di tanah sendiri di Pulau Borneo, Pulau Dayak, Tanah Dayak,” kata Peter Jaban.

Bertindak sebagai keynote speaker, Dr Yulius Yohanes, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) dan sekarang Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, dengan judul: “Pentingnya Diplomasi Kebudayaan Dayak dalam Konsep Geostrategi dalam Geopolitik Pulau Borneo”.

Selain menampilkan Yulius Yohanes dan Peter John Jaban, moderator Salfius Seko SH, MH, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, menampilkan Bobby William, Presiden Presiden Parti Bansa Dayak Sarawak Bersatu (PBDSB), dengan judul: Dayakisme dan Politik, serta Andrew Ambrose Atama Katama, Perwakilan Tetap Suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan Judul: Eksistensi Masyarakat Adat Dayak dalam Diplomasi Kebudayaan Abad 21.

Menurut Peter John Jaban, “Saya pernah ditangkap Polisi di Kuala Lumpur, hanya lantaran menggunakan tato cirikhas Dayak. Dalam intrograsi, malah oknum Polisi di Kuala Lumpur, tanya kenapa orang Dayak bisa berada di Kuala Lumpur. Saya dan istri, betul-betul sakit hati.”

Dalam tataran politik kebudayaan di Federasi Malaysia, orang Dayak di Sabah dan Sarawak, sama sekali tidak diperhitungkan.

Sebagai orang asal, orang Dayak tidak diakui. Kalau orang lain, suku lain, dimasukkan ke dalam kelompok Bumi Putera, orang Dayak dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain, sehingga sama sekali tidak dianggap.

“Kalau orang imigran dari Pakistan dan Filipina, dengan mudan mengantongi Kartu Tanpa Penduduk, atau Identity Card, IC, orang Dayak dipersulit mendapatkan IC. Ini kenyataan pahit yang kami alami, tapi para oknum elit politik orang Dayak, tidak ada yang berani bersuara,” kata Peter John Jaban.

Peter John Jaban, hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah dan Sarawak, mengeluarkan memorandum untuk menuju referendum, keluar dari Federasi Malaysia, Kamis malam, 16 September 2021.

“Sabah dan Sarawak dan Sabah keluar dari Malaysia, hanya soal waktu, pasti terwujud jika kami orang Dayak terus-terusan menjadi korban kriminalisasi politik,” ujar Peter John Jaban.

Menanggapi hal itu, Andrew Ambrose Atama Katama, mengatakan, dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York, Amerika Serikat, tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia yang ketika itu masih dijabat Datuk Mahathir Mohammad, menegaskan, belum ada permohonan resmi dari Sabah dan Sarawak, tuntut referendum, keluar dari Malaysia.

Atama Katama mengatakan, generasi muda Suku Dayak harus berani tampil ke dalam forum internasional, agar di dalam berbagai kesempatan, memperkenalkan kebudayaan Dayak, agar lebih dikenal, sebagai konsep geostrategic di dalam menjalankan geopolitik di Pulau Borneo.

Bobby William, para tokoh politik dari Suku Dayak di Sabah dan Sarawak, harus berani menyuarakan aspirasi, di dalam menjaga hak-hak dasar Suku Dayak sebagai warga negara Malaysia.

“Generasi muda Suku Dayak, harus berani terjun ke dalam bidang politik. Karena di institusi politiknya aspirasi orang Dayak boleh disampaikan. Termasuk di antaranya tuntutan memorandum untuk menuju referendum, keluar dari Federasi Malaysia,” ujar Bobby William.

Yulius Yohanes, mengatakan, geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan, atau pemanfaatan letak geografi dalam menentukan kebijaksanaan. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan geopolitik disebut geostrategi.

Pentingnya geostrategi didasarkan Kebudayaan Dayak dalam menjalan geopolitik di Pulau Borneo, dari aspek pertahanan negara adalah mempelajari bagaimana pengelolaan sumber daya dan kekuatan nasional, baik pada saat masa damai, perang, dan sesudah perang, dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ancaman yang dimaksud pun sifatnya luas, tidak hanya ancaman bersifat militer, namun juga ancaman yang bersifat nonmiliter yang mampu mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa.

“Diplomasi pertahanan merupakan segala metode serta strategi yang diterapkan oleh suatu negara dengan mengerahkan segala upaya di bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik serta kerjasama pertahanan,” kata Yulius Yohanes.

Melalui dimensi­-dimensi diplomasi pertahanan merekatkan hubungan antar negara serta membangun kepercayaan (mutual trust) dan Confidence Building Measures (CBM).

Kebudayaan Dayak mesti dijadikan salah satu akar dari kebijakan-kebijakan yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam dan Federasi Malaysia, dalam menentukan dan memperjuangkan masa depan bangsa, dapat dimaksimalkan melalui akselerasi, kapitalisasi dan modernisasi di dalam diplomasi kebudayaan.

Makna terkandung di dalam Kebudayaan Dayak dapat dielaborasi di dalam mewujudkan diplomasi kebudayaan Republik Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam dan Federasi Malaysia.

“Di sinilah letak diplomasi Kebudayaan Dayak, dapat berperan sebagai media dalam menyuarakan ideologi dan pemahaman mengenai Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang dapat terjadi akibat perbedaan kebudayaan dan ketidaksepahaman,” kata Yulius Yohanes.

Maksud dan tujuan webinar. Pertama, menyamakan persepsi di kalangan masyarakat Suku Dayak untuk menyampaikan konsep pembangunan berbasiskan Kebudayaan Dayak di Pulau Borneo wilayah Indonesia, Malaysia dan Kerajaan Brunei Darussalam.

Kedua, pembangunan berwawasan Kebudayaan Dayak bertujuan untuk meredam isu referendum di Sabah dan Sarawak sebagaimana pernyataan sikap 23 tokoh lembaga swadaya dan tokoh politik pada Kamis malam, 16 September 2021.

Ketiga, memberikan kesadaran kolektif di dalam Suku Suku Dayak untuk kembali kepada karakter dan jatidiri Dayak, berbasis Kebudayaan Dayak seiring arah diplomasi politik abad ke 21 berorientasi diplomasi kebudayaan yang dimotori China, Jepang dan Korea Selatan.

Keempat, memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Republik Indonesia, agar pembangunan tetatap berpihak kepada rasa keadilan bagi masyarakat Suku Dayak, sehubungan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diumumkan Presiden Indonesia, Joko Widodo, Selasa, 26 Agustus 2019. *

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda