Sabah dan Sarawak kian Apatis Hadapi Pemilu Malaysia: Bisa Pisah seperti Singapura?

Photo of Sabah dan Sarawak kian Apatis Hadapi Pemilu Malaysia: Bisa Pisah seperti Singapura? Menteri Urusan Sarawak Maximus Ongkili.(Foto: Wikipedia)

PERGOLAKAN politik semakin memanas di Malaysia menjelang Pemilu 2022 atau disebut (GE15). Kencang dan dominanya  politik identitas kaum Melayu membuat warga Sabah dan Sarawak apatis akan rencana pesta demokrasi tersebut.

Azis Jamman, tokoh dari Partai  Warisan menyatakan, orang-orang di Malaysia Timur tidak terlalu peduli dengan jabatan wakil perdana menteri (PM) dan sebaliknya.

Menurutnya, Sabah dan Sarawak  menginginkan implementasi persyaratan yang segera sebagaimana pernah diabadikan dalam Konstitusi Federal dan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).

Sebab sejak Sabah, Sarawak, dan Singapura bergabung dalam Federasi Malaysia, hingga Singapura mendirikan negara sendiri, pembangunan infrastruktur sangat tertinggal di Sabah dan Sarawak dibandingkan semua negara bagian lainnya.

Ketidakadilan ini sudah  termasuk dalam hal kesetaraan berpolitik di mana para tokoh dariua negara bagian ini,  yang mayoritasnya menganut Nasrani, tak diperhitungkan di pemerintahan pusat.

Padahal, dua negara bagian Malaysia di wilayah timur, tepatnya di Pulau Klaimantan,  adalah penghasil minyak dan gas yang sangat menopang pendapatan negara, yang dikelola oleh BUMN  Petronas.

Karena itu, Azis menyatakan bahwa rakyat Sabah dan Sarawak apatis dengan  Pemilu Malaysia: “Kami tidak ingin janji-janji manis di masa pemilu nanti yang tidak berarti apa-apa,” katanya.

Koran Free Malaysia Today melaporkan, Senin, 24 Oktober 2022,  Aziz menyatakan, pihaknya menginginkan hak yang sama untuk Sabah dan Sarawak.

Sementara itu, Menteri Urusan Sarawak Maximus Ongkili menegaskan, penunjukan wakil PM dari Malaysia Timur sudah lama tertunda.

Menurut Ongkili, partainya, Parti Bersatu Sabah (PBS) akan sepenuhnya mendukung setiap usulan untuk menunjuk wakil PM dari Sabah dan Sarawak.

Dinyatakan, penunjukan itu akan sejalan dengan status setara Negara-negara Bagian Kalimantan, seperti yang diabadikan dalam Konstitusi Federal dan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).

“Setelah pemilihan umum ke-15 (GE15), PBS akan mengusulkan masalah ini pada pertemuan pertama dewan khusus tentang Perjanjian Malaysia 1963 (MKMA63),” kata Presiden PBS dalam sebuah pernyataan.

Onkili menambahkan, penunjukan wakil PM dari Sabah dan Sarawak akan mewakili Malaysia baru.

“Ini bisa menjadi lompatan besar bagi Malaysia dan saya yakin itu akan disetujui dengan suara bulat oleh MKMA63," tegasnya.

Sehari sebelumnya, Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi berjanji untuk menunjuk wakil PM dari Sabah, Sarawak dan semenanjung,  jika koalisi memenangkan GE15.

Menurutnya, BN akan mengusulkan pengangkatan tiga wakil PM dari masing-masing daerah untuk memastikan bahwa orang-orang di seluruh negeri terwakili dengan baik.

Secara terpisah, Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim menyatakan, koalisi akan menunjuk dua wakil PM jika koalisi terpilih menjadi tampuk kekuasaan dalam pemilihan mendatang.

Anwar menambahkan, akan ada satu wakil PM dari Semenanjung Malaysia, dan satu dari Sabah atau Sarawak.

Tentang MA63

MA63  berawal dari suatu perjarjian bernama Perjanjian 20,  disusun oleh Borneo Utara, yang mengusulkan persyaratan untuk penggabungan ke dalam federasi baru sebagai Negara Bagian Sabah, selama perundingan sebelum pembentukan Negara Federasi Malaysia.

Dalam Undang-undang Malaysia 1963 mengenai Perjanjian Malaysia,  beberapa Perjanjian 20 dimasukkan ke dalam tingkat yang berbeda, ke dalam naskah yang kemudian menjadi Konstitusi Malaysia.

Yang  lainnya hanya diterima secara lisan, sehingga tidak mendapatkan status hukum. Perjanjian 20  sering berfungsi sebagai titik fokus di antara mereka yang berpendapat bahwa hak-hak Sabah dalam Federasi Malaysia telah terkikis dari waktu ke waktu.

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Britania Raya dan Federasi Malaya, isu penentuan nasib sendiri sehubungan dengan rakyat Borneo dan Sarawak,  merupakan sebuah tantangan untuk pembentukan Federasi Malaysia.

Sebuah Pernyataan Bersama dikeluarkan oleh Britania Raya dan Pemerintah Federal Malaya pada 23 Oktober 1961.

Pernyataan ini mengumumkan bahwa sebelum sampai ke keputusan akhir, perlu untuk memastikan pandangan dari rakyat di Borneo Utara dan Sarawak.

Diputuskan untuk membentuk sebuah komisi untuk melaksanakan tugas itu,  dan untuk membuat rekomendasi.

Pemerintah Britania Raya bekerja sama dengan Pemerintah Federasi Malaya, menunjuk sebuah Komisi Penyelidikan untuk Borneo Utara dan Sarawak pada Januari 1962.

Tujuannya,  memastikan jika rakyat mendukung usulan untuk membentuk Federasi Malaysia.

Tim yang beranggotakan lima orang, terdiri dari dua etnis Melayu dan tiga perwakilan Britania, dipimpin oleh Lord Cobbold.

Sebuah komite antarpemerintahan (Komite Lansdowne) ditunjuk untuk menyusun rincian akhir Perjanjian Malaysia.

Lord Lansdowne bertindak atas nama Britania dan Tun Abdul Razak, Wakil Federasi Malaya bertindak atas nama Malaya.

Dua puluh hal ditulis dengan maksud untuk menjaga kepentingan, hak, dan otonomi rakyat Borneo Utara pada pembentukan Federasi Malaysia.

Proposal serupa, dengan beberapa perbedaan dalam isi, dibuat untuk Sarawak, dan biasanya disebut sebagai Perjanjian 18 Hal.

Perhatian sering tertuju kepada memorandum ini oleh orang-orang yang percaya bahwa prinsip-prinsip mereka yang kemudian tidak dipatuhi setelah federasi.

Ada banyak seruan untuk meninjau kembali Memorandum 20 Hal,  supaya memperhitungkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik dari waktu ke waktu.***

 

Reporter, penulis & editor: Patrick Sorongan

Sumber: Free Malaysia Today. Wikipedia

 

  

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda