Kapuas Hulu post authorKiwi 13 September 2021

Wahyu Pimpin Rakor-Monev Optimalisasi Covid-19 di Empanang

Photo of Wahyu Pimpin Rakor-Monev Optimalisasi Covid-19 di Empanang Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menghadiri rakor dan monev optimalisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 bagi desa, di Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang. IST

 

KAPUAS RAYA, SP - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menghadiri rakor dan monev optimalisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 bagi desa, di Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang, Jumat (10/9).

Pada kesempatan itu,Wahyu menyampaikan Kalimantan Barat masuk kategori PPKM level tiga dalam penanganan covid-19.

"Sampai saat ini, bangsa Indonesia masih berada dalam kondisi pandemi covid-19, kemudian Kalimantan Barat masuk pada level tiga, seperti tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru Nomor 41 Tahun 2021 tentang  PPKM level 3, level 2, dan level 1, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan, untuk pengendalian penyebaran covid-19," ujarnya.

Wahyu juga mengatakan perlukerja sama semua pihak dalam menyelesaikan semua permasalaham yang ada.

"Kalimantan Barat saat ini berada pada  level dua. Adapun mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM melibatkan seluruh unsur dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perindungan Masyarakat (Saltinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Babinkantikmas, Sat Pol PP, TP PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat , Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna setra relawan lainnya,” paparnya.

Wahyu berpesan untuk kepala desa agar bisa bekoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dana desa, untuk digunakan dalam pencegahan dan mengatasi permasalahan covid-19 yang ada di desanya masing-masing.

"Dalam melaksanakan optimalisasi aktivitas Posko Covid Desa, dibekali dengan dana desa sebesar 8 persen dari pagu anggaran Dana Desa. Saya minta kepada Kepala Desa dan Ketua BPD agar memanfaatkan dana tersebut untuk pembiayaan segala hal-hal yang berkaitan langsung dan erat terhadap penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19," pintanya.

Menurut Wahyu, desa merupakan entitas penting dan mendasar bagi pembangunan secara umum, tidak terkecuali urusan penanganan bencana apakah itu bencana alam maupun bencana wabah penyakit.

" Penyelenggara pemerintah desalah yang paling dekat dan mengerti tentang kondisi faktual masyarakatnya, sehingga diharapkan ada solusi yang tepat dengan melalui mekanisme musyawarah desa, bahkan dituangkan dalam peraturan desa dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa,” tuturnya.

Jika ada hal-hal yang belum dipahami, dapat dikonsultasikan kepada kecamatan atau Dinas Pemberdayaan dan Desa.

“Secara umum, ada empat asas penggunaan dana desa termasuk dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan optimalisasi posko covid-19 desa yaitu efesien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Wahyu. (sap/lha)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda