Kapuas Hulu post authorKiwi 22 September 2021

Kapuas Hulu Dapat Tambahan Anggaran Rp5,8 Miliar dari Pemprov

Photo of Kapuas Hulu Dapat Tambahan Anggaran Rp5,8 Miliar dari Pemprov Bupati Kapuas Hulu menyampaikan Nota Keuangan tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, Selasa (21/9). IST

KAPUAS RAYA, SP - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan (Sis), menyampaikan Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD, Selasa (21/9).

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah murni tahun 2021.

"Ini untuk mengakomodir berbagai perubahan pada anggaran pendapatan maupun belanja, termasuk pembiayaan dengan mempertimbangkan pencapaian dan target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta kondisi riil keuangan yang sedang dihadapi," ungkap Sis.

Ia menyampaikan bahwa ada beberapa alasan dilakukan perubahan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, seperti penambahan anggaran bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp5.300.000.000.

"Memperhatikan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan perubahan APBD tahun 2021 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi kemampuan keuangan daerah yang tersedia saat ini," tutur Sis.

Ia juga menuturkan, secara keseluruhan anggaran pendapatan mengalami perubahan dari anggaran semula sebesar Rp1.707.589.252.821 bertambah sebesar Rp45.055.236.184,73 sehingga menjadi sebesar Rp1.752.644.489.005,73.

Sedangkan dari sisi pembiayaan yang semula sebesar Rp44.524.678.481 bertambah sebesar Rp8.731.171.603,61 sehingga menjadi sebesar Rp53.255.850.084,61.

Menurut Sis, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp8.731.171.603,61 digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah mempunyai peruntukan dan harus dianggarkan kembali sebagaimana terdapat di dalam laporan hasil audit

"Seperti sisa dana intensif daerah serta dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi," tutup Sis. (sap/lha)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda