Kapuas Hulu post authorKiwi 30 November 2023

Kejati Kalbar Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Ferry di Kapuas Hulu Tahun 2019

Photo of Kejati Kalbar Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Ferry di Kapuas Hulu Tahun 2019

Putussibau,SP - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya telah menetapkan enam orang tersangka atas kasus tindak pidana dugaan korupsi pengadaan kapal Ferry angkutan sungai milik Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019.

"Masing - masing tersangka berinisial SD (Pejabat Pembuat Komitmen), BP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), AJ (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), MA  (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), TK (Direktur CV Rindi, selaku penyedia barang atau jasa dan AN yang melaksanakan pekerjaan pengadaan," ungkap Kajati saat pres rilis, di Kantor Kajati, Kamis (30/11).

Yusuf mengungkapkan dasar penetapan tersangka berdasarkan surat perintah Kajati dari penyelidikan naik ke tingkat penyidik, dengan  omor PRINT – 06/0.1/Fd.1/ 10/2023 Tanggal 19 Oktober 2023.

Ia menerangkan bahwa pengadaan kapal Ferry angkutan sungai milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu bersumber dari dana APBN DAK Afirmasi bidang transportasi dari Kemendes DT, masuk ke APBD Kapuas Hulu tahun 2019 sejumlah Rp2.5 Miliar.

"Dimana pengadaan penumpang kapal angkut sungai tersebut, digunakan untuk transportasi penyeberangan masyarakat," kata Kajati Kalbar.

Lanjutnya, bahwa kontrak ditanda tangani dengan surat perjanjian, Nomor 550/SPK /PPK/DHU/VII/2019, pada tanggal 11 Juli tahun 2019, senilai Rp.2.487.650.000 oleh PPK dan penyedia Direktur CV. Rindi, akan tetapi faktanya pengadaan dilakukan oleh pihak lain.

"Diperoleh fakta bahwa kapal tersebut dibuat pada tahun 2014 bukan tahun 2019, selanjutnya kegiatan pengadaan kapal tahun 2019 kemudian diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar," ujarnya.

Kemudian dari hasil pemeriksaan ditemukan dalam LHP Nomor 24.C/LHP /XIX .PNK/6/2020 tanggal 24 Juni tahun 2020 dengan temuan kesimpulan bahwa pengadaan kapal tersebut fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.227.577.500,- atau total lose.

"Karena kapal Ferry yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis," terang dia.

 Kajati mengatakan pada tahap penyidikan juga telah melakukan penyitaan uang Rp355.000.000, dan sebelum penyidikan terdapat penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kapuas Hulu senilai Rp440.000.000. Sehingga kerugian Negara saat ini senilai Rp1.787.577.500. (mrg)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda