PUTUSSIBAU, SP - Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengingatkan perusahaan dan masyarakat agar tidak membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.

Diterangkan bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Bahkan, pemerintah pusat tidak segan-segan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar, baik perusahaan maupun masyarakat. 

"Kami ini dalam posisi serba salah. Di satu sisi ini merupakan aturan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan, namun di sisi yang lain kami menjadi sasaran kemarahan masyarakat," katanya, kemarin.

Terkait aturan pelarangan pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar tersebut, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik.

"Saya juga sampaikan dengan aparat penegak hukum, khusus bagi para masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar agar tidak diproses secara hukum, melainkan hanya diberikan imbauan, pengarahan dan teguran saja," katanya.

Dikatakan, saat ini teknologi sudah canggih sehingga setiap kebakaran yang terjadi di daerah secara cepat diketahui oleh pemerintah pusat melalui pemantauan yang dilakukan oleh satelit.

"Kami sebagai kepala daerah tidak bisa lagi melindungi masyarakat dari jeratan hukum bila sudah diketahui pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya minta masyarakat jangan membakar hutan dan lahan," katanya.

Banyak dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar seperti gangguan pada sistem pernapasan manusia, menyebabkan akses transportasi baik darat laut, udara menjadi terhambat karena jarak pandang yang terlalu dekat akibat dari kabut asap dan banyak lagi kerugian lainnya.

"Hal ini dikarenakan proses dari pembakaran menimbulkan banyak asap yang menyebabkan terjadinya kabut asap," katanya.

Selain itu, jika di wilayah indonesia sering terjadi karhutla, bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang dirugikan, melainkan juga warga negara tetangga yang berbatasan langsung.

"Kita khawatirnya negara tetangga memberikan sanksi terhadap negara kita akibat dari kebakaran hutan dan lahan itu," pungkasnya.

Hotspot Mulai Muncul

Sejumlah titik api (hotspot) diketahui mulai terlihat di awal Juli ini. Salah satunya di area Desa Landau Leban, Kecamatan Menukung, Kamis (2/7) siang. Aparat Koramil 18 Menukung pun turun langsung mengecek lokasi kebakaran tersebut. 

Danramil Menukung, Lettu Inf Tius mengungkapkan anggotanya sudah mengecek langsung lokasi munculnya hotspot atau titik panas di Desa Landau Leban, yang terpantau dari satelit untuk mengantisipasi meluasnya karhutla.

"Jarak menuju ke lokasi hotspot kurang lebih 35 kilometer dengan waktu tempuh selama kurang lebih 3 jam menggunakan kendaraan roda dua," ujarnya. 

Tius mengatakan kegiatan itu sangat penting dilaksanakan untuk memastikan agar bisa segera ditanggulangi jika benar terjadi karhutla.

"Hasilnya tadi kami memastikan titik api di TKP sudah padam 90 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan pendataan luas lahan yang terbakar, hasilnya kurang lebih 2 hektare  di 3 titik karena bentuk lahan adalah lahan semak belukar dan jauh dari pemukiman warga Desa Landau Leban.

"Saya mengimbau agar warga Desa Landau Leban tidak membakar hutan dan lahan dalam bentuk apapun selama musim kemarau ini, karena dampaknya cukup besar," harapnya. (eko/bah)