Kayong Utara post authorel 01 Maret 2020 3,289

Junaidi di Antara Petinggi Kayong

Photo of Junaidi di Antara Petinggi Kayong Grafis Koko

SUKADANA, SP – Nama Kepala Badan Keuangan Daerah Pemda (BKD) Kabupaten Kayong Utara, Junaidi Firawan, dinilai banyak pihak memiliki peran penting di balik kebijakan Bupati Kayong Utara, Citra Duani.

Bahkan pergantian beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kebijakan serta kewenagan yang strategis, Junaidi Firawan punya andil di dalamnya. Sejumlah pengamat politik dan tokoh masyarakat Kayong, serta sejumlah anggota dewan Kayong Utara menilai, sepak terjang Junaidi sudah melebihi batas.

“Posisi dan kewenangannya sudah seperti Sekda, atau mungkin lebih. Dia bisa mengatur dan membatalkan rapat kerja Bupati dengan DPRD. Saya lihat, dia tidak menghargai posisi siapa atasannya, mentang-mentang sangat dekat dengan Bupati. Bisa dikatakan kepada Badan rasa Sekda,” kata Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Muhammad Abas SY, kepada Suara Pemred.

Abas, selaku salah satu unsur Pimpinan DPRD Kayong Utara, sangat berharap Bupati dan Wakil Bupati, bisa menempatkan posisi anak buahnya secara benar dan tegas.

“Jangan ada overlap kewenangan atau tugas. Karena semuanya sudah diatur dalam UU tentang ASN dan pejabat penyelenggara pemerintahan. Kepala Dinas atau Badan, jelas ada di bawah Sekda, sebagai ASN dengan pangkat tertinggi,” tuturnya.

Sumber lain kepada Suara Pemred, yang namanya tidak mau disebutkan, mengungkapkan, sepak terjang Junaidi Firawan yang telah lama membayangi kebijakan Bupati Citra Duani, sangat berbahya dan bisa menjerumuskan orang nomor satu di Kayong Utara tersebut.

“Semua orang di Kayong Utara sudah tahu, bahwa Junaidi sangat berhasrat meraih posisi jabatan sebagai Sekda di Kayong Utara dan menggeser pejabat yang sekarang ini. Dalam pergantian posisi jabatan penting dan strategis di Kayong, Junaidi memiliki peran penting untuk menempatkan orang-orangnya,” kata sumber ini dengan nada bersungguh-sungguh.

Sumber ini justru menilai, sepak terjang Junaidi mendekati Citra selain berhasrat menempati jabatan Sekda di Pemkab Kayong Utara, merupakan bagian strategi untuk karir politiknya ke depan. Jika Junaidi sudah mendapatkan posisi Sekda maka, pada 2023 jabatan Citra dan Wabup selesai, dan terjadi kekosongan jabatan selama setahun, untuk persiapan Pilkada Serentak 2024.

“Maka di situlah Junaidi memiliki kewenagan yang sangat luas dan bebas, walaupun ada PLT bupati. Nah, inilah yang mungkin tidak disadari sang Bupati yang polos itu. Bisa jadi dia menyiapkan dirinya untuk maju sebagai Bupati atau orang lain untuk melawan Citra atau ingin bergandengan dengan Citra, “ tambah sumber yang merupakan politikus senior di Kalbar ini.

Kedekatan Junaidi, yang juga adik kandung mantan Wakil Bupati KKU, Sahid Tihi dengan Citra bukan isapan jempol. Hampir semua warga di Kayong tahu, Junaidi kini tinggal di kawasan Rumah Dinas Bupati Kayong, yaitu kawasan Istana Rakyat atau Pendopo Bupati.

“Saking dekatnya, tempat tinggalkan pun sama-sama dengan Bupati di sebelah Rumah Dinas Bupati Kayong. Tapi rumah asli Junaidi sebenarnya di Kabupaten Ketapang, makanya dia sering pulang ke Ketapang, yaitu Jumat- Minggu atau Senin pagi baru balik ke Kayong,” lanjutnya.

Orang Bupati "Bermain"

Di Kabupaten Kayong Utara (KKU), sudah tidak dapat dihindarkan lagi tentang berbagai konflik dan kemelut pelaksana pemerintahan. Misalnya saja pada pergantian beberapa pejabat ASN di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dengan banyaknya ASN yang diganti di Dinas PUPR, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, sangat berpengaruh terhadap pembangunan Jalan Teluk Melanau-Perawas, yang selama ini sudah terjalin antara Dinas PUTR dengan DPRD, khususnya Komisi II bidang infrastruktur.

Demikian diungkapkan Decky Sabiandi, Anggota Komisi II, DPRD KKU. Selama ini, katanya Komisi II selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas PUTR pada Bidang Bina Marga, terutama dengan Plt Kadisnya.

"Terakhir, beberapa Minggu yang lalu, kami, Komisi II dan Plt Kadis PUPR, bertemu dan berkomunikasi dengan Bapak Oesman Sapta Oedang (OSO), terkait jalan Teluk Melanau-Perawas," terang Decky saat ditemui di Sukadana, Minggu (1/3).

Ditambahkannya, dengan pergantian seluruh staf dan pejabat dalam masa proyek yang berjalan dan selama ini saling berkoordinasi menyangkut pembangunan jalan Teluk Melanau-Perawas, dikatakan Decky, mesti memulai dari nol lagi.

Lebih lanjut diutarakannya, inilah dampak dari tidak dilibatkannya Baperjakat dalam mutasi dan rotasi ASN di lingkungan Pemkab Kayong Utara. Bahkan Sekda, sebagai Ketua Baperjakat, sampai tidak tahu akan adanya pergantian pejabat.

"Siapa sih sebenarnya yang diajak Bupati berkomunikasi dalam menentukan pergantian personel di Dinas PUPR ini. Kenapa tiba-tiba diganti, tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, " tanya Decky.

Ditengarainya, lanjut Decky, ada orang-orang di sekitar Bupati Kayong Utara yang memberikan masukan sehingga pergantian ini terjadi. Selain itu sambungnya, pergantian Plt Kadis PUPR, dari Tommy Junaidi yang merupakan pejabat Eselon II kepada Ir Suratmin, yang adalah Eselon III, dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR, secara moral sangat tidak layak.

"Masak Eselon III menggantikan Eselon II, secara moral atau etika sangat tidak layak. Apalagi pejabat eselon III, tidak bisa menentukan kebijakan, karena yang dilaksanakan adalah tugas Eselon II. Ini pasti ada yang bermain, terutama orang dekat bupati atau bisa saja saudara dari Plt Kadis PUPR," katanya lagi.

Decky jelas sangat kecewa dengan hal ini, mengingat proses yang Komisi II lakukan dalam memperjuangkan terwujudnya pembangunan jalan Teluk Melanau-Perawas mesti dimulai dari awal lagi.

Decky Sabiandi pun meminta Pemkab, bisa memaksimalkan kinerja dari ASN-ASN yang dimutasi di Dinas PUPR supaya proses pembangunan jalan Teluk Melanau-Perawas bisa optimal. (hd/rif/mul)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda