Kayong Utara post authorKiwi 02 Juni 2020 1,025

Pantau Proyek Kayong, Warga Soroti Kinerja Bupati Citra

Photo of Pantau Proyek Kayong, Warga Soroti Kinerja Bupati Citra

PONTIANAK, SP - Indikasi adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang, yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemkab Kayong Utara, Junaidi Firawan, tetap menjadi prioritas pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar.

Sebelumnya, sepak terjang Junaidi Firawan, yang saat ini status kepegawaiannya masih ngambang, karena tengah berproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai ASN yang mengajukan pindah antar kabupaten. Sementara, ia di tempatkan sebagai Staf Pelaksana di Bagian Aparatur dan Sumber Daya Manusia (BSDM) Setda Kabupaten Kayong Utara. 

Junaidi Firawan, adalah salah satu bidikan Kejati Kalbar, karena sepak terjangnya yang menguasai dan mengatur berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan laporan khusus Suara Pemred, Kejati Kalbar siap menjadikan prioritas pemeriksaan.

Menurut Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Kalbar, Chandra Yahya Wello, karena kondisi wabah Covid-19, untuk saat, Kejati Kalbar terus mendalami kasus dugaan adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang di KKU.

"Sementara info dari Aspidsus, kasus sedang kita lalukan pendalaman terlebih dahulu, dengan dukungan data atau bukti,” katanya.

Namun, kata Chandra, pihaknya akan tetap memproses setiap laporan yang masuk. Ia menyatakan bahwa apapun bentuk pelaporan yang masuk ke Kejati, akan ditindaklanjuti. Termasuk ketika ada laporan ada laparan masyarakat atau LSM, termasuk media massa.

“Intinya, yang pertama adalah akan kita disikapi, kita telaah, dan pelajari. Karena ini menyangkut dengan pejabat penyelenggara negara, yang pastinya dipantau masyarakat,” ujar Chandra Wello.

Kemudian, lanjut Chandra Wello, ketika ada laporan indikasi pidana ataupun bentuk pelanggaran hukum lainnya, maka pihaknya akan mencari dua alat bukti, yang bisa saja menetapkan bidikan sebagai tersangka.

“Sesuai arahan dari Kajati, masalah dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan pejabat eselon II di Kabupaten Kayong Utara, maka akan kita pelajari,” tuturnya.

Untuk mempelajari kasus ini, maka Kejati Kalbar bisa saja menerapkan penelitian Pidana Khusus (Pidsus) dan intelejen. Chandra menjelaskan, akan mengumpulkan alat dukung, bisa saja itu kwitansi, foto, dan dokumen, serta adanya pemberitaan di media massa.

“Dugaan Tipikor ini, lokusnya ada di bawah wewenang Kejari Ketapang. Namun, Kejati Kalbar tetap akan monitor dan supervisi. Apabila ada Ada indikasi pidana, kita akan langsung bergerak,” papar Chandra.

Selain itu, ada informasi, bahwa Bupati KKU, Citra Duani, tidak tegas dalam percepatan penanganan Covid-19, terutama soal pendanaan. Seharusnya ada refocusing, namun tidak dilakukan, karena proyek-proyek tersebut sudah dipegang orang-orang tertentu dan tetap dilaksanakan.

Halaman Selanjutnya

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda