Kayong Utara post authorKiwi 11 Juni 2020 1,817

Pejabat Kayong Nyaris Adu Jotos, Citra Dinilai Tidak Tegas kepada Bawahan

Photo of Pejabat Kayong Nyaris Adu Jotos, Citra Dinilai Tidak Tegas kepada Bawahan

SUKADANA, SP -  Rapat audiensi antara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kayong Utara dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSP3APMD) Kayong Utara yang difasilitasi DPRD Kayong Utara di Gedung DPRD setempat berakhir ricuh, Selasa (9/6).

Kericuhan itu diketahui dari video berdurasi 02.24 menit yang beredar di media sosial. Rapat yang membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) kepada warga terdampak Covid-19 itu belum menemukan titik temu.

Apdesi sendiri, menantang Dinas SP3APMD Kayong Utara Buka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terkait Bantuan kepada Warga. Masyarakat desa meminta pihak penyelenggara pemerintahan, bisa terbuka dalam penyaluran dana ini.

Pelecehan Lembaga DPRD

Anggota DPRD KKU, Abdul Muis, yang duduk tepat  di samping Kepala Dinas SP3APMD, Mac Novianto, pada saat terjadi kericuhan di ruang rapat Gedung DPRD mengatakan apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas SP3APMD merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD Kabupaten Kayong utara.

Disampaikan Abdul Muis lebih jauh, bahwa rapat tersebut merupakan Audiensi atau Rapat Dengar Pendapat yang diminta oleh APDESI, yang notabenenya merupakan Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas SP3APMD.

"Hal ini kan berarti ada ketidakpuasan Pemdes terhadap Pemda, yang akhirnya pihak Apdesi meminta DPRD memfasilitasi pertemuan mereka dengan Pemda membahas bantuan langsung tunai dari Dana Desa," terang Muis.

Menurutnya lagi, Kadis SP3APMD telah melakukan pelecehan terhadap lembaga DPRD dan meminta kepada pimpinan dan Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi.

Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga marwah DPRD dan Pimpinan Rapat yakni Ketua DPRD, yang tidak dihormati Kadis SP3APMD.

"Perlu ditindaklanjuti dengan rapat internal guna membahasnya. Karena ini merupakan masalah serius dan sikap arogansi dari seorang Kepala Dinas yang harus dicari penyelesaiannya," tukas Abdul Muis.

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda