Kayong Utara post authorelgiants 13 September 2020 3,094

Perusahaan Sawit PT SMP Dianggap Tidak Ada di KKU

Photo of Perusahaan Sawit PT SMP Dianggap Tidak Ada di KKU Ilustrasi Wesi

SUKADANA, SP - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyatakan akan bersikap tegas terhadap perusahaan – perusahaan nakal yang tidak memiliki izin serta sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap daerah.

“Seperti halnya mengenai PT. SMP, Pemerintah Daerah Kayong Utara akan melihat data dan fakta menyangkut HGU, Izin Lokasi dan IUP,” ujar Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad, kemarin.

Menurut Wabup, tentulah akan dikaji terlebih dahulu secara mendalam mengenai perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika dianggap perlu, kita akan panggil stakeholder-stakeholder terkait termasuk Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara untuk  melihat catatan dan historis HGU yang diterbitkan selama ini," kata Wabup.

Pemerintah Daerah Kayong Utara, diakuinya tetap akan tegas seperti sebelumnya sewaktu zaman kepemimpinan Hildi Hamid selaku Bupati Kayong Utara kala itu.

Menurutnya, jika memang ditemukan fakta-fakta bahwa HGU serta izin lokasi dan IUPnya bermasalah apalagi jika sebagian konsesinya masuk di wilayah Kabupaten Kayong Utara, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Bisa saja kita surati kembali kepada pihak perusahaan agar segera menyelesaikan sengkarut tata kelola perizinan sawitnya selama ini, khususnya yang berada di wilayah kita,” kata Effendi.

“Bisa saja kita akan koordinasi intensif dengan provinsi untuk diambil tindakan-tindakan yang perlu dilakukan seperti izinnya bisa kita rekomendasikan untuk dicabut dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Untuk itu, sambungnya, pemerintah daerah juga butuh dukungan provinsi sesuai kewenangannya dalam soal urusan tentang perkebunan.

Selain itu, Wabup menyampaikan pula akan mengkaji kembali berapa kira-kira kerugian dari sektor PNBP atau PAD yang masuk atau tidak selama ini ke daerah Kayong Utara.

"Jika diperlukan, kita bisa meminta BPK RI Provinsi untuk mengaudit potensi PNBP yang hilang selama ini," imbuh Wabup.

Tidak hanya itu saja, menurut Wabup, pemerintah daerah juga akan meminta Disnaker KKU untuk meninjau serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu.

“Yang tentunya dinas terkait akan melihat dalam aspek hukum ketenagakerjaan yang berlaku,” ungkap dia.

Wakil Bupati juga akan meminta Dinas Perkim LH bersama dengan Dinas Perhubungan untuk mensurvei dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dermaga atau pelabuhan.

"Termasuk aspek AMDAL dan izin pelabuhannya selama ini.  Kita akan koordinasikan dengan berbagai pihak terkait. Kita tetap tegas terhadap persoalan PT. SMP yang merugikan KKU," tutup Wabup Effendi Ahmad.

Sebelumnya, Mantan Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menegaskan jika perusahaan sawit di daerahnya telah melanggar dan melawan pemerintah daerah dengan terus melakukan eksplorasi kelapa sawit. Padahal izin HGU (hak guna usaha)-nya habis pada 2007.

“Seharusnya memperpanjang izin kepada Kayong Utara, tapi tetap ke Pemda Ketapang, padahal rakyat minta HGU itu dicabut,” kata Hildi Hamid, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, sejak awal PT SMP itu tidak berniat baik dan diduga ada korupsi dalam revitalisasi HGU yang dapat pinjaman dari bank pemerintah sebesar Rp26 miliar,, namun tidak ada kegiatan sama sekali di perkebunan sawit itu.

“Izin perpanjangan HGU oleh Bupati Ketapang tersebut dimiliki oleh pengusaha lokal dan kini sudah dialihkan (take over) ke orang lain warga keturunan,” katanya.

Dia mengatakan, wilayah Kayong Utara ini merupakan taman nasional dan hutan lindung dengan luas mencapai 40 persen. PT Swadaya Mukti Perkasa (SMP) ini pada tahun 2005 mengurus Hak Guna Usaha (HGU) dan pada tahun 2007 habis izinnya.

“Sedangkan Kabupaten Kayong Utara terbentuk pada 2007. Kemudian PT SMP memperpanjang di Ketapang. Itu tidak bisa, harusnya perpanjang di Kayong. Memang dia melewati dua wilayah antara Ketapang dan Kayong ,” jelasnya.

Beroperasi Ilegal

Diberitakan sebelumnya, aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) di Kabupaten Kayong Utara diduga ilegal. Bahkan, aktivitas ilegal tersebut dilakukan sejak mekarnya Kabupaten Kayong Utara dari Kabupaten Ketapang 2007 lalu.

Persoalan ini, diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, Wahono. Ia menyebutkan, pada saat ini dirinya menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan hingga saat ini, belum pernah ada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan dan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyangkut Izin perusahaan perkebunan sawit milik PT. SMP.

Diakuinya, perizinan PT SMP telah dimiliki pada saat Kabupaten Kayong Utara berpisah dengan Kabupaten Ketapang pada tahun 2007.

"Pada tahun-tahun berikutnya, setelah batas wilayah ditentukan secara definitif, pihak PT. SMP belum juga memberikan bukti dokumen menyangkut perizinan lahan kebun sawit," terang Wahono di Sukadana, beberapa waktu lalu.

Keberadaan perusahaan sawit, mestinya menjadi angin segar dan memberikan keuntungan bagi pembangunan daerah. Namun, tak sedikit investor di sektor perkebunan ini justru merugikan masyarakat dan pemerintah.

Diketahui, dugaan cacat hukum PT SMP mulai terjadi dari penerbitan izin lokasi Nomor: 08 Tahun 1995 dengan luas sebesar 14.500 hektare. Berlanjut pada perolehan persetujuan prinsip, perubahan akte pendirian perusahaan dari PT Surya Mukti Prakasa menjadi PT SMP hingga persoalan Hak Guna Usaha (HGU).

Untuk memastikan hal ini, Suara Pemred melakukan penulusuran dokumen perizinan milik PT SMP. Diketahui, PT. SMP merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam grup Surya Dumai.

Di tahun 1995, Badan Pertananah Nasional Kabupaten Ketapang  mengeluarkan izin lokasi terhadap PT SMP seluas 14.500 hektare yang berlokasi di Desa Sempurna, Riam Lunut, dan Bengaras Kecamatan Sungai Laur. Kemudian di Desa Batu Barat, Kecamatan Simpang Hilir dan Desa Mekar Raya, Kecamatan Simpang Hulu.

Pemberian izin ini atas dasar telah diperolehnya persetujuan prinsip PT SMP dari dari Menteri Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E5/827/12/94 pada tahun 1994.

 Di tahun 1997, Departemen Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan mengeluarkan persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT. SMP Nomor HK.550/ES.650/07/97 kepada PT. SMP.

Persetujuan ini diberikan, sebab di tahun sebelumnya Menteri Pertanian telah mengeluarkan keputusan Nomor KB 320/74/Mentan/II/96  dan dukungan persetujuan prinsip budidaya perkebunan dari pola PIR-Trans KK PA menjadi pola perkebunan besar di tahun 1997 sebagai alas dasar persetujuan prinsip tersebut.

 Pada perjalanannya, perusahaan ini merubah akte pendirian, dari yang sebelum dengan nama PT. Surya Mukti Prakarsa menjadi PT. SMP. Perubahan ini disahkan tanggal 2 Juli 1997. Dari perubahan ini juga mendapat pembaharuan IUP dari Bupati Ketapang saat itu, Morkes Effendi.

 Meskipun begitu, Suara Pemred mendapat temuan bahwa dalam dokumen persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas 12.000 hektare dari Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian perusahaan ini masih menggunakan nama PT. Surya Mukti Prakarsa. Persetujuan itu dikeluarkan tanggal 30 Juli 1997, sementara perubahan akte telah dilakukan 2 Juli 1997 sebelumnya.

 Tak hanya itu, perpanjangan izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati Ketapang saat itu pun diduga menyalahi aturan. Sebab, sesuai dengan aturan untuk izin lokasi memiliki jangka waktu satu tahun baru bisa melakukan perpanjangan izin.

Sementara berdasarkan dokumen yang Suara Pemred dapatkan, perpanjangan izin diberikan pada tanggal 16 Desember 1996 seluas 12,789 hektare sesuai SK Bupati. Sedangkan izin sebelumnya diberikan pada tanggal 22 Mei 1996.

 Di tahun 2006, PT. SMP kemudian mendapat pembaharuan izin lokasi dari Bupati Ketapang.

Sesuai dengan SK Bupati Ketapang Nomor 460.14-266-11-2006, dalam pembaharuan izin itu diberikan karena menurut pemerintah Ketapang, PT. SMP telah mendapat persetujuan pelepasan kawasan dan izin HGU pada tahun 2005 serta perpanjangan izin lokasi yang ketiga kalinya pada tahun 1998.

 Pada tanggal 12 Juni 2007, Bupati Ketapang kemudian mengeluarkan pembaharuan IUP untuk PT. SMP bernomor 551.31/291.a/Disbun-D dengan luas 12 hektare di lokasi Kecamatan Sungai Laur, Kecamatan Simpang Dua dan Kecamatan Simpang Hilir.

Tertanggal 31 Oktober 2007, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat pelepasan kawasan hutan seluas 3.466,98 hektare di hutan Sungai Sibau-Sungan Terusan Kecamatan Simpang Hilir dan Sungai Laur. 24 Juli 2008 kemudian PT. SMP mendapatkan HGU seluas 10.920,89 hektare.

 Pemberian HGU inilah yang diduga cacat hukum, sebab Kabupaten Kayong Utara memisahkan diri dari Ketapang tahun 2007.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ot.140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terutama Pasal 13 Ayat 3, yang menegaskan bahwa izin usaha perkebunan yang lokasi areal budidaya dan atau sumber bakunya pada lintas wilayah kabupaten/kota diberikan oleh gubernur.

Sementara berdasarkan Surat Gubernur Kalbar Nomor 526/1464 EKBANG-A tanggal 23 Mei tahun 2011 perihal permohonan rekomendasi bahwa dari hasil tim pembinaan usaha perkebunan Kalbar, izin lokasi perkebunan sawit PT SMP yang ditetapkan oleh Bupati Ketapang, tanggal 27 November 2007, dan telah diperpanjang dengan keputusan Bupati Ketapang Nomor 411 tahun 2010 dan Nomor 412 tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010, berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

Sehingga permohonan rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Kalbar tidak dapat diberikan mengingat lokasi area perkebunan PT SMP berada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

"Sedangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Kayong Utara di Provinsi Kalbar, Pemkab Kayong Utara telah resmi diberlakukan pada tanggal 26 Juni tahun 2007," kata dia.

Surat Bupati Kayong Utara Nomor 525/2883/Hutbun tanggal 6 Desember 2011 tentang Tanggapan atas Permohonan Izin Usaha Perkebunan dari Gubernur Kalbar dalam rangka memenuhi persyaratan izin usaha perkebunan dari PT SMP yang berlokasi di Kayong Utara tidak memiliki izin usaha perkebunan dari gubernur maka PT SMP diminta untuk menghentikan aktivitasnya dan pembangunan sarana yang berada di Kabupaten Kayong Utara.

"Namun kenyataannya, sampai saat ini perusahaan tersebut tetap beroperasi di Desa Matan Jaya yang merupakan wilayah Kabupaten Kayong Utara," ungkap dia.

Disampaikannya, sejak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan menyangkut urusan perkebunan, menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi.

Sehingga kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tidak memiliki kekuatan untuk mengaturnya.

"Inilah yang menyebabkan, pada tahun berikutnya, Kabupaten Kayong Utara sudah tidak bisa lagi berperan aktif terhadap perkembangan keberadaan PT SMP di Kabupaten Kayong Utara," pungkasnya.

Konflik Sosial

Bukan hanya diduga ilegal beraktivitas di Kabupaten Kayong Utara, hasil penulusuran terhadap PT. Swadaya Muti Prakasa (SMP), Suara Pemred juga mendapati perusahaan perkebunan kelapa sawit ini masih menyisakan konflik sosial dengan masyarakat setempat yang hingga sekarang belum terselesaikan. Mulai dari tumpang tindih lahan, pembayaran ganti rugi lahan yang tak terselesaikan hingga kriminalisasi masyarakat.

Suara Pemred menduga konflik sosial ini bukan hanya terjadi saat Kabupaten Kayong Utara memisahkan diri dari Kabupaten Ketapang 2007 lalu. Namun jauh sebelum itu, saat perusahaan telah mendapatkan izin lokasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang. Diketahui, seharusnya pembebasan laham atau pelepasan hak kepemilikan lahan dari masyarakat dilakukan semasa izin lokasi berlaku atau diberikan kepada PT.SMP, sehingga jika masa izin lokasi selesai dan perpanjangan, atau habis maka sudah tidak boleh melakukan pembebasan lahan dan lahan yang telah dibebaskan pada saat izin lokasi maupun perpanjangannya yang hanya boleh diajukan sebagai salah satu  persyaratan pengajuan mendapatkan izin HGU.

Penulusuran Suara Pemred dimulai sejak Rabu (2/9). Tim berangkat dari Pontianak menuju Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Desa ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kayong Utara. Di sini, Suara Pemred bertemu dengan Sudirman. Seorang masyarakat yang diduga pernah dikriminalisasi PT. SMP 2014 lalu.

Sebagai informasi, Desa Teluk Bayur dulunya satu wilayah dengan Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Sebelumnya, Desa Teluk Bayur ini merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Sempurna bernama Dusun Bayur Rempanyi. Di tahun 2014, dusun tersebut memisahkan diri dan menjadi Desa Teluk Bayur.

Hasil wawancara Suara Pemred, Sudirman mengatakan di tahun 2007 perusahaan menyerobot lahan miliknya seluas 441,35 hektare. Perusahaan mengklaim lahan tersebut telah terjadi pembebasan lahan, padahal sebagai hak waris, dirinya sendiri tidak tahu adanya pembebasan lahan tersebut hingga proses penanaman sawit oleh pihak perusahaan.

Berbagai upaya penuntutan telah ia lakukan. Akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkan tanah tersebut dengan syarat PT. SMP harus membayar ganti rugi. Sebab menurut dia di dalam lokasi ini terdapat banyak tanaman berpotensi.

Pembicaraan ganti rugi lahan hingga skema kemitraan plasma kemudian dibahas. Perusahaan berjanji memenuhi kewajiban itu. Namun sayang, lahan telah membuahkan hasil tapi janji tinggal janji.

Celakanya, kasus serupa terjadi lagi. Tanpa sepengetahuan Sudirman lahan miliknya yang lain seluas kurang lebih 200 hektare kembali diserobot perusahaan. Padahal, lahan itu rencananya akan ia tanaminya dengan karet dan kopi.

Sudirman marah, ia lantas membersihkan lahan milik keluarga besarnya, yakni dengan memangkas tanaman perdu, rumput dan 21 batang sawit yang ditanam atau diklaim oleh PT. SMP, karena merasa belum ada pembebasan lahan dari perusahaan. Ia juga memasang baliho peringatan terhadap perusahaan untuk tidak lagi beraktivitas di lahan tersebut. Tapi, Sudirman dilaporkan oleh PT. SMP ke polisi dan dijerat pasal pengrusakan.

“Saya dilaporkan dengan Pasal 170 tentang Pengerusakan Barang maupun Orang. Saya dimasukkan ke LP Kabupaten Ketapang selama 115 hari,” kata Sudirman.

Saat itu bukan Sudirman sendiri yang dijebloskan ke balik jeruji. Sudirman menyebutkan ada lima masyarakat yang lain diperlakukan hal serupa. Kelima orang itu bernama Amin, Udin, Lahu, Jua dan Sarindi, yang tak lain masih memiliki hubungan keluarga dengan dirinya.

Perjuangannya untuk mendapatkan hak atas tanahnya tak berhenti di situ. Setelah keluar dari sel, Sudirman membuat aduan ke Ombusmand Kalbar. Namun upaya itu hingga sekarang belum juga membuahkan hasil.

“Yang saya terima dari perusahaan sekarang hanya uang kompensasi atau uang tunggu Rp500 ribu setiap bulan. Tapi bagaimanapun tetap saya upayakan, saya tetap merujuk (meminta ganti rugi lahannya yang telah digarap PT. SMP),” tegasnya.

Tak hanya Sudirman, hal serupa juga terjadi terhadap Jubir Abidin. Lahannya seluas 1.653,58 hektare tak diganti oleh perusahaan. Sebetulnya lahan itu milik tiga orang, yakni Jubir seluas 905,32 hektare , Wasbir seluas 490,89 hektare dan Nazarudin seluas 257,37 hektare.

Saat itu, Jubir dipercaya untuk menuntut hak-hak ganti rugi tanah tersebut. Sama halnya dengan kasus Sudirman, pihak perusahaan juga mengklaim bahwa seluruh lahan tersebut sudah memiliki pembebasan.

“Saat itu saya dipanggil oleh pihak perusahaan. Mereka (perusahaan) bilang kalau tanah itu sudah ada pembebasan. Sementara kami sebagai pemilik yang sah tidak tahu,” katanya.

Namun dikarena sudah terlanjur digarap oleh perusahaan, akhirnya Jubir meminta agar perusahaan mengganti rugi lahan tersebut dan membuat skema kemitraan bagi hasil. Tapi, hingga sekarang yang didapati dirinya hanya uang kompensasi atau uang tunggu, sementara uang ganti rugi lahan tidak pernah diterima.

“Kami menunggu dan terus menunggu. Perusahaan hanya memberikan uang kompensasinya , mulai dari Rp300 ribu per KK hingga Rp550 ribu per KK,” kata Jubir.

Selama memperjuangkan tuntutan ini, Jubir bercerita, Wasmir dan Nazarudin termasuk dirinya pernah dipanggil oleh PT. SMP ke Pontianak. Oleh perusahaan memberikan uang sebesar Rp30 juta sebagai uang sagu hati atau dengan kata lain untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Jubir dan dua orang tesebut selama mengurus permasalahan ini.

Uang diterima, namun  perusahaan meminta Jubir untuk menandatangani kwitansi. Keterangan dalam kwitansi itu bertuliskan sebagai ‘Bantuan/Kompensasi/Pengganti Lahan’ ditandatangani Jubir pada 11 April 2007. Belakangan, uang tersebut justru diklaim perusahaan sebagai biaya ganti rugi lahan masyarakat. Uang dibagi rata dengan Wasmir dan Nazarudin.

“Saya jelas merasa ditipu dan dibohongi. Termasuk kawan saya yang lain (Wasmir dan Nazarudin). Karena apa, saat memberi uang tersebut mereka (pihak perusahaan) mengatakan sebagai uang sagu hati, ya seperti uang jajan untuk mengganti biaya kami. Tapi kenyataannya disebut sebagai uang ganti rugi lahan, Tidak masuk akal lahan seluas seribu lebih hektare hanya diganti tiga puluh juta,” ungkap Jubir.

“Kalau sebagai ganti rugikan harus ada pengukuran luas, jumlah dan semua harus jelas. Sementara ini tidak ada, sementara SMP (perusahaan) klaim sudah membebaskan lahan kami,” tambahnya lagi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemberian uang itu diserahkan PT. SMP di tahun 2007. Namun, berdasarkan temuan, Suara Pemred mendapat surat pernyataan yang dibuat oleh Manager Humas dan Plasma bernama Heru Pamungkas.

Dalam surat itu berisi tujuh poin pernyataan dan dibuat 8 Februari 2014. Poin pertama menegaskan bahwa dirinya bekerja di PT. SMP sebagai Manager Humas dan Plasma sejak 2006 hingga 2007. Dalam kurun waktu itu, Heru lah yang bertanggung jawab bidang kehumasan hingga sosialisasi konsep perusahan dan pembebasan lahan.

Selanjutnya, surat pernyataan itu berisi terkait dengan prosedur pembebasan lahan, mulai dari tahap sosialisasi ke semua pihak, sosialisasi program pembangunan kebun kelapa sawit hingga hak dan kewajibannya perusahaan. Begitu juga dengan ganti rugi lahan, Heru menyebutkan bisa dilakukan apabila telah dilakukan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat yang menyerahkan lahan tersebut.

Di dalam surat pernyataan ini juga menyinggung terkait dengan konflik lahan milik Jubir, di mana Heru menegaskan meskipun ia telah melakukan beberapa kali sosialisasi, namun lahan milik Jubir itu belum diganti rugi sebab proses belum sampai ke tahap pembuatan berkas ganti rugi lahan yang seharusnya.

“Beberapa kali pimpinan perusahaan PT. SMP memerintahkan saya untuk mengundang keluarga besar Bpk. Jubir Cs ke Pontianak untuk bermusyawarah. Namun belum sampai pada tahap pembuatan berkas ganti rugi lahan seperti yang seharusnya walaupun ada beberapa kali pertemuan di kantor PT. SMP di Pontianak,” tulis Heru dalam surat pernyataan itu.

Sebelum proses pemberkasan lahan milik Jubir dilakukan atau selesai, Heru mengundurkan diri dari PT. SMP dan bekerja di perusahaan lain.

Perlu diketahui, berdasarkan temuan Suara Pemred, PT. SMP telah mendapat dua kali izin HGU. Izin Hak Guna Usaha (HGU) pertama dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) pada tahun 2005 dengan luas 2.028,20 hektare. Di tahun 2008, izin HGU kedua kembali dikeluarkan dengan luas 10.920,89 hektare. Lokasi izin HGU kedua ini dibagi menjadi tiga bidang yakni bidang D, E dan F. Konflik sosial yang tak kunjung selesai hingga sekarang berada di bidang E dan F.

Berdasarkan temuan tersebut, Suara Pemred menduga proses pengajuan izin HGU PT. SMP ini cacat hukum. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 1996, sebagai dasar hukum HGU saat itu menyebutkan bahwa pemberian HGU bisa dilaksanakan setelah terselesaikan pelepasan hak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termuat dalam pasal 4 bagian kedua tepat pada ayat tiga.

Klarifikasi Perusahaan

Indah Permata S, Corporate Communications Manager, First Resources Group mengatakan,PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) sah telah memiliki izin HGU pada tahun 2005 dan 2008 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana proses legalitas HGU PT. SMP telah melalui mekanisme dan proses berdasarkan ketentuan pemerintah yang sah dan dihadiri oleh tim terpadu yang merupakan perwakilan dari instansi-instansi terkait, baik dari pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertama, proses untuk memperoleh HGU dilakukan sejak tahun 2006, melalui prosedur yang berlaku. Kedua, Sejak pengambilalihan di tahun 2013, PT. SMP telah melakukan kewajiban administrasinya dengan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kabupaten Kayong Utara (KKU). 

Ketiga, terkait adanya 12 hektare lahan PT. SMP masuk Taman Nasional Gunung Palung  (TNGP) wilayah KKU, adalah tidak benar. Selama ini PT. SMP selalu bekerja sama dengan otoritas pemerintah setempat dalam menjaga tata batas TNGP dan telah menandatangani MoU bersama, yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. (ble/sms/bob)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda