Kayong Utara post authorKiwi 19 Januari 2021 366

DPRD Kayong Utara Kesal Gara-gara Dana Alokasi Khusus, Usulkan Rp100 M Hanya Diakomodir Rp7 M

Photo of DPRD Kayong Utara Kesal Gara-gara Dana Alokasi Khusus, Usulkan Rp100 M Hanya Diakomodir Rp7 M RAPAT - Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara menggelar rapat bersama Dinas PUPR Kayong Utara membahas pembangunan infrastruktur dari anggaran DAK Kabupaten Kayong Utara, Senin (18/1). 

SUKADANA, SP - Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat diharapkan sebagai  alternatif anggaran dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara. Namun, pemerintah pusat hanya mengakomodir anggaran sebesar Rp7 miliar.  

Minimnya DAK yang disetujui pemerintah pusat membuat Anggota Komisi II DPRD Kayong Utara, Yulisman kesal. Pasalnya, DAK untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara itu diusulkan sebesar Rp100 miliar.

“DAK Kabupaten Kayong Utara, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang dianggarkan pemerintah pusat sangat minim,” kesal Yulisman saat Rapat Bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kayong Utara, Senin (18/1).

Yulisman mengungkapkan, informasi yang dirinya dapat dari Dinas PUPR Kabupaten Kayong Utara ada 12 usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara nilainya hampir Rp100 miliar. Namun, hanya diakomodir pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp7 miliar untuk pembangunan infrastruktur dari anggaran DAK. Alasan pemerintah pusat karena pandemi Covid-19.

"Ketergantungan anggaran DAK bagi Kabupaten Kayong Utara menjadi sangat penting," terang Yulisman.

Dia berharap, pemerintah pusat bisa mengalokasikan DAK bagi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kayong Utara dengan anggaran yang selayaknya.

"Kami bukan minta pembangunan jalan tol, pembangunan gedung-gedung mewah. Hanya meminta infrastruktur jalan yang layak bagi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kayong Utara," ucap Yulisman.

Legislatif, khususnya Komisi II DPRD Kayong Utara yang membidangi keuangan dan pembangunan, kedepan akan mendorong pemerintah pusat supaya bisa menganggarkan DAK yang lebih layak lagi.

Menurutnya legislatif dan eksekutif akan bekerjasama untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, guna mendapatkan anggaran DAK yang lebih besar.

"Kami akan datangi pemerintah pusat untuk memperjuangkan hal ini," tukas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Rencananya, legislatif dan eksekutif akan mendatangi Kementerian PUPR, dan Bappenas untuk mempertanyakan persoalan ini.(arf/yun)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda