Kayong Utara post authorBob 18 Juni 2021

Sepakat Selesaikan Batas Daerah, Rapat Percepatan Penyelesaian Batas Kayong Utara dan Ketapang

Photo of Sepakat Selesaikan Batas Daerah, Rapat Percepatan Penyelesaian Batas Kayong Utara dan Ketapang BATAS DAERAH - Penandatangan Berita Acara Kesepakatan Bersama Rapat Percepatan Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Rabu (16/6).

Difasilitasi Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, digelar Rapat Percepatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Rapat diadakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar, Rabu (16/6).

Rapat tersebut membahas batas daerah yang belum terselesaikan di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Termasuk, batas daerah antara Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang.

"Kami menghormati Kabupaten Ketapang layaknya orangtua dari Kabupaten Kayong Utara. Selayaknya orangtua, agar dapat memberikan dukungan kepada anaknya yang masih berusia 14 tahun ini, yang luas daerahnya hanya 450.000 hektar, belum lagi dibagi dengan perairan dan taman nasional," ujar Bupati Kayong Utara, Citra Duani.

Bupati Citra optimis, Kabupaten Ketapang akan menyepakati segmen batas antar daerah dan draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Saya rasa masalah ini dapat terselesaikan, terlebih kita memiliki hubungan baik, komunikasi baik, bertetangga, bersaudara dan sama-sama dibawah naungan Mendagri, dan tunduk terhadap aturannya. Kami dari Kabupaten Kayong Utara menyetujui draf hasil Permendagri," ungkapnya.

Sedangkan Asisten Pemerintahan Setda Ketapang Donatus Franseda mewakili Bupati Ketapang menyampaikan, evaluasi penarikan batas terhadap segmen batas daerah dan draf Permendagri mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan mengantisipasi konflik yang terjadi dimasa mendatang.

"Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki prinsip-prinsip dalam hal memutuskan batas daerah, aspek batas tradisional yang telah disepakati masyarakat adat sekitar, dan aspek historical menjadi acuan kami memutuskan batas daerah ini," terangnya.

Dikatakannya, draf Permendagri tentang Batas Daerah Ketapang dan Kayong Utara berpotensi menghilangkan hak kepemilikan kebun plasma yang dimiliki warga Ketapang, karena masuk dalam administrasi Kayong Utara. Sehingga menurut Donatus, dapat menimbulkan konflik ke depan.

"Kebun plasma ini merupakan jangka panjang, aset turun temurun dan dapat diwariskan. Kami sangat berhati-hati. Jangan sampai penentuan batas ini menjadi pemicu kekisruhan di masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Tim PBD Provinsi Kalbar Amperanto menyampaikan, hasil survei lapangan tidak menemukan permasalahan di masyarakat mengenai batas daerah. Dia menegaskan, bahwa batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, aset, kepemilikan, dan hak adat masyarakat yang telah tertuang dalam surat keputusan bersama.

"Yang penting hak plasmanya. Masyarakat tak peduli masuk di wilayah manapun," tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim PBD Pusat Makmur Marbun menegaskan, permasalahan batas daerah antara dua kabupaten agar segera disepakati dan ditemukan jalan tengahnya. Mengingat waktu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, selesai pada Juli 2021.

"Saya tidak mau lagi memandang ke belakang, karena sekarang bukan lagi tahapnya pembahasan, tetapi memasuki tahap keputusan, dan tidak dapat ditunda lagi,” ucapnya.

Hasil Rapat Pembahasan Batas Wilayah Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, tegas Makmur, seharusnya berakhir dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama.

"Sekarang kita buat saja berita acara penambahan poin, evaluasi penarikan batas daerah dari Kabupaten Ketapang. Kami dari PBD Pusat belum dapat menerima permohonan tersebut," tutupnya.(hms/ble).

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda