Kayong Utara post authorKiwi 24 Juni 2020 88

Kanwil Kemenkumham Kalbar dan DPRD KKU Tandatangani NKPT

Photo of Kanwil Kemenkumham Kalbar dan DPRD KKU Tandatangani NKPT FOTO BERSAMA – Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dan Kanwil Kemenkumham Kalbar foto bersama usai penandatanganan NKPT, kemarin.

SUKADANA, SP – DPRD Kabupaten Kayong Utara melaksanakan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis (NKPT) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tentang Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Jumat (19/6) lalu.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Sarnawi yang disaksikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Muhammad Abbas, SY dan Abdul Zamad, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Kayong Utara, Muhammad Sukardi,SE.,MM, Wakil Ketua Bapemperda, H. Dedy Efendy, SH, Sekretaris Bapemperda, Muhamad Sani dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kayong Utara, H. Alias dan Abdul Rahman, SH.

Sedangkan dari pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu yang didampingi Kepala Bidang Hukum, Edi Gunawan, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum, Dini Nursilawati, serta Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar Zonasi Kabupaten Kayong Utara.

Ketua DPRD KKU, Sarnawi mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara DPRD Kayong Utara dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani pada 21 Febuari 2020 lalu.

Adapun Naskah Akademik dan Rancangan Perda yang difasilitasi dalam penandatangan kesepakatan bersama memuat; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia dan Anak Terlantar, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Pengelolaan Pengurus Masjid dan Pelaksana Fardu Kifayah Kabupaten Kayong Utara, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PDAM Kabupaten Kayong Utara.

“Dengan dilaksanakannya penandatanganan kesepakatan bersama ini, maka pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar bertanggung jawab dalam hal memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020,” kata dia. (arf/yun)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda