KENDAWANGAN, SP – Warga Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, mencegat rombongan Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 2, Ria Norsan, usai menggelar kampanye dialogis di Kendawangan, Jumat (1/11/2024) sore.

Aksi warga ini terjadi saat Ria Norsan melintasi jalan poros yang menghubungkan wilayah Kendawangan dan Ketapang. Dalam aksinya, warga menuntut adanya perbaikan jalan provinsi yang rusak parah tersebut.

"Inilah kesusahan kami yang selama ini dirasakan. Sudah hampir 10 tahun bahkan lebih kami dalam kesulitan ini," kata Ketua RT setempat, Tajudin.

Tajudin pun meminta komitmen Ria Norsan sebagai Cagub Kalbar agar memprioritaskan perbaikan jalan di desanya tersebut jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Kalbar.

“Semoga kalau Bapak Ria Norsan dan Krisantus terpilih, kami berharap banyak jalan ini diperbaiki. Jangan hanya janji manis politik untuk menarik simpati rakyat," harapnya.

Menurut Tajudin, warga Sungai Nanjung sudah tidak percaya dengan gubernur sebelumnya, yang hanya bisa memberikan janji kosong.

"Gubernur sebelumnya ingkar janji kepada kami warga Ketapang alias merampot," ungkapnya.

Sementara itu, Cagub Kalbar Ria Norsan mengaku prihatin terhadap kondisi jalan yang rusak parah di daerah tersebut. Apalagi jalan poros yang menghubungkan Kendawangan-Ketapang itu menjadi satu-satunya akses warga.

“Saya sendiri telah merasakan sulitnya melintasi jalur ini. Kami prihatin, masyarakat di sini sulit melintasi karena jalan berlubang," jelasnya.

Mantan Bupati Mempawah dua periode itu mengatakan, apa yang dirasakan dan dikeluhkan masyarakat adalah nyata. Bukan hal yang dibuat atau direkayasa.

"Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa yang mereka keluhkan dan rasakan memang benar tidak direkayasa," jelasnya.

Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu pun berjanji akan memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Perbaikan jalan ini akan menjadi prioritas dia bersama Krisantus.

"InsyaAllah kalau terpilih, jalan ini perbaikannya akan disegerakan," ujarnya.

Menurutnya, dari hasil pemantauan kerusakan jalan itu, tak sulit untuk melakukan perbaikan. Terlebih, pondasi jalan tersebut masih terlihat kuat.

"Hanya tergerus lubang dan pondasinya ini masih terlihat kuat. Tinggal kita grader jalan dan kemudian kita perbaiki. Ini bisa segera dilakukan," tandasnya.

Untuk diketahui, masalah kerusakan ruas jalan provinsi Pesaguan-Kendawangan-Ketapang ini sudah dikeluhkan masyarakat sejak bertahun-tahun lalu.

Tak sedikit masyarakat Ketapang yang mengaku kecewa dan menuding Pemprov Kalbar tidak serius menangani kerusakan parah di ruas jalan tersebut.

Kondisi jalan yang rusak parah tersebut selain berdampak pada kelancaran roda perekonomian masyarakat, juga telah menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Lubang-lubang yang menganga di ruas jalan menjadi ancaman nyata bagi para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan. Tak hanya luka-luka, namun ada juga yang meninggal dunia.

Bahkan, belum lama ini ada seorang wanita asal Desa Sungai Tengar, Kecamatan Kendawangan, terpaksa harus melakukan persalinan di dalam ambulan saat perjalanan ke rumah sakit di Ketapang.

Kondisi jalan rusak menghambat laju ambulan sehingga memaksa mereka harus berhenti di tengah jalan di kawasan Desa Sungai Nanjung untuk menjalani proses persalinan. Kabar tersebut sempat viral dan membuat heboh masyarakat.

Anehnya, meski sudah sering dikeluhkan masyarakat namun upaya Pemprov Kalbar untuk perbaikan jalan ini masih terkesan tak serius.

Hariansyah warga Desa Sungai Nanjong, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), juga  mengeluhkan rusaknya akses jalan tersebut.

"Setiap hari semakin rusak parah, seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal ini jalan penghubung banyak kecamatan," katanya kepada Suara Pemred, belum lama ini.

Dampak dari kerusakan jalan juga mengakibatkan banyak hal negatif, mulai terhambatnya arus transportasi hingga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Paling banyak kecelakaan anak sekolah baik SMP dan SMA, bahkan beberapa waktu lalu sempat viral sampai nasional warga terpaksa melahirkan akibat adanya mobil amblas karena jalan rusak," ungkap Hariansyah.

Menurutnya, titik lokasi yang mengalami kerusakan parah terutama di Desa Sungai Nanjung hingga desa dekat Pagar Mentimun.

"Kondisi ini terkesan terabaikan oleh pemerintah. Bahkan warga sempat gotong-royong untuk lakukan penimbunan sementara sebagai bentuk protes dan kekecewaan warga," tegasnya.

Ironisnya kata Hariansyah, kondisi jalan rusak ini juga kerap dijadikan "gorengan" politik, terutama bagi para politikus yang ingin mendapat kewenangan atau amanah dari rakyat menjadi pemimpin. Mereka (politikus) gencar memberikan janji akan memperbaiki jalan ketika mendekati pemilu, namun lupa ketika sudah menjabat.

"Jadi saya minta Pemprov Kalbar membuka mata dan peka terhadap kondisi jalan ini," tukasnya.

Aswanar, tokoh pemuda Ketapang juga menyayangkan kurangnya rasa empati dari Gubernur Kalbar dan pejabat berwenang terhadap kondisi warga dan dampak pertumbuhan ekonomi akibat rusaknya jalan provinsi tersebut.

“Mungkin pejabat-pejabat di atas itu ndak pernah lewat jalan ini sekalipun. Tapi warga Ketapang hampir tiap hari merasakan betapa sulit dan sakitnya melewati jalan yang sudah rusak parah ini,” ujar pria berusia 40 tahun ini.

Amat Solihin, warga Kendawangan, juga menyesalkan lambatnya pengerjaan pembangunan atau perbaikan jalan tersebut, padahal dari informasi yang didengarnya selama ini ruas jalan tersebut akan diperbaiki.

“Kami semua sengsara, selain jalan rusak dan bolong-bolong, juga berdebu saat kemarau dan berlumpur jika hujan. Jadi yang merasakan masyarakat, sehingga aktivitas warga sangat terganggu. Mau ke ibu kota kabupaten atau ke Kota Pontianak kalau mau lewat jalur darat jadi susah dan memakan waktu lama,” ungkapnya.

Tak hanya menganggu konektivitas dan kenyamanan perjalanan warga, kerusakan jalan juga menganggu aktivitas sosial, ekonomi serta investasi skala besar di daerah tersebut. Operasional serta akses hilir mudik kendaraan dari sejumlah perusahaan turut terdampak. Bahkan tak sedikit para karyawan perusahaan yang mengalami kecelakaan.

Perbaikan Jalan

Ruas Jalan Ketapang-Pesaguan-Kendawangan merupakan salah satu dari tujuh ruas jalan yang sebelumnya milik Pemkab Ketapang dan dialihkan statusnya menjadi jalan Provinsi Kalbar pada Juni 2022 lalu.

Perbaikan ruas jalan poros ini, selain ditangani Pemprov Kalbar, juga ditangani pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Untuk peningkatan ruas Ketapang-Pesaguan-Kendawangan sendiri telah ditangani melalui APBD Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5 miliar. Adapun yang ditangani yaitu pada segmen ruas jalan Batas Kota Ketapang-Pesaguan-Kendawangan sepanjang kurang lebih satu kilometer.

Sementara untuk pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) Pesaguan-Kendawangan telah dilaksanakan pada tahun 2023 melalui dana APBN sebesar Rp58 miliar dengan panjang kurang lebih 20,6  kilometer. Proyek IJD tersebut dimulai di Tugu AMD Desa Banjasari-Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama.

Adapun terkait kelanjutan program Inpres Jalan Daerah Pesaguan-Kendawangan pada tahun 2024, hingga saat ini belum ada kejelasan.

Lempar Tangung Jawab

Di tengah desakan masyarakat yang menuntut segera dilakukannya perbaikan jalan, Pj Gubernur Kalbar Harisson sempat meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar memberikan kejelasan progres penanganan ruas jalan melalui IJD tahun 2024.

"Sampai sekarang masih belum jelas kapan pelaksanaannya mengingat IJD merupakan kewenangan pemerintah pusat," kata Pj Gubernur Harisson pada Juli 2024 lalu.

Harisson menyampaikan jalan provinsi itu akan dibantu penanganannya lewat anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui IJD. Namun hingga kini BPJN Kalbar masih belum memberikan kejelasan waktu pelaksanaan pengerjaan peningkatan ruas jalan tersebut.

"BPJN Kalbar harus memberikan kejelasan kapan pengerjaan ruas Jalan Kendawangan Pesaguan ini ," tegas Harisson.

Pernyataan Harisson yang menuding BPJN Kalbar tak serius dalam membenahi ruas jalan melelui program IJD itu pun kemudian ditanggapi serius oleh BPJN Kalbar.

Kepala BPJN Kalbar, Handiyana membantah tudingan Harisson. Dia menegaskan pihaknya telah menyelesaikan proyek peningkatan ruas Jalan Pesaguan-Kendawangan sepanjang sekitar 21,5 kilometer melalui program IJD pada 2023 lalu.

Menurutnya, Pemprov Kalbar dalam hal ini Pj Gubernur Harisson tak seharusnya menuding pihak lain atas kesalahannya sendiri karena ruas jalan itu adalah kewenangan Pemprov Kalbar.

“Jadi pada prinsipnya, BPJN Kalbar tidak tinggal diam dan sudah membantu melaksanakan tugas meningkatkan ruas jalan daerah, walau sebenarnya ruas jalan itu adalah kewenangan Provinsi Kalbar,” kata Handiyana.

Perlu dicatat, kata Handiyana, bahwa ruas Jalan Kendawangan-Pasuguan-Ketapang statusnya merupakan jalan provinsi, sehingga wewenang dan tanggung jawab preservasi (penanganan, pencegahan, perawatan, perbaikan) jalan dan jembatan, seharusnya berada di Pemprov Kalbar.

Kewenangan itu termuat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar Nomor: 1470/DPUPR/2022 tentang Ruas-ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya sebagai Jalan Provinsi di Kalbar, dimana Jalan Pasuguan-Kendawangan sepanjang sekitar 66,50 kilometer termasuk di dalamnya.

"Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa ruas jalan tersebut adalah kewenangan provinsi, sehingga penanganan dan programnya itu tanggung jawab provinsi. Baik dalam hal menganggarkan dan juga jenis penanganannya. Apakah untuk perbaikan atau peningkatan," katanya.

Handiyana menjelaskan, adapun terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau Inpres Jalan Daerah (IJD), ditujukan untuk memperbaiki jalan-jalan non-nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke daerah terisolasi dan konektivitas dengan jalan nasional.

“IJD ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan infrastruktur di daerah, mengatasi gap (kesenjangan) antara kemantapan jalan nasional dan jalan daerah, sehingga IJD diharapkan untuk mempercepat peningkatkan konektifitas dan juga kemantapan jalan provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya.

Adapun terkait kelanjutan IJD Pesaguan-Kendawangan tahun 2024, Handiyana menyebut hal tersebut memang sudah diprogramkan, namun pihaknya saat ini masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Artinya, karena “bolanya” masih di Kemenkeu, kita masih belum tahu pasti kapan IJD di Kalbar akan dilaksanakan dan berapa anggarannya, karena masih menunggu keputusan final dari Kemenkeu,” imbuhnya.

Namun begitu, Handiyana memastikan pihaknya akan langsung melaksanakan pengerjaan program IJD jika anggaran tersebut telah diketuk palu atau disetujui.

Pihaknya pun berharap seiring dengan bergulirnya program IJD di ruas Jalan Kendawangan-Pasuguan-Ketapang, Pemprov Kalbar untuk dapat pula memprogramkan proyek peningkatan jalan tersebut. Apalagi mengingat banyak keluhan dan desakan dari masyarakat terkait kondisi kerusakan jalan.

“Programkanlah, kita (pemerintah pusat) sudah bantu kok. Bisa cost sharing (berbagi biaya) kok, mungkin dengan perusahaan-perusahan yang ada di kawasan itu. Jadi pemprov tidak harus menunggu dan bergantung pada IJD saja,” katanya.

Menurut Handiyana, jika memang dana pusat belum ada, seharusnya Pemprov Kalbar dapat melakukan preservasi jalan sementara, karena pemprov memang memiliki kewenangan.

“Jika di ruas jalan tersebut banyak terdapat lubang-lubang, dapat ditimbun dahulu biar jalan menjadi rata dan tidak membahayakan pengguna jalan,” katanya.

Tak ingin kisruh berkepanjangan, Kepala PUPR Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengatakan, jika memang pada tahun 2024 ini program IJD tak dapat terealisasi, pihaknya akan mencoba mengusulkan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dan juga APBD.

"DAK tahun 2025 juga kita coba usulkan, di APBD juga akan kita usulkan nanti. Jika sudah ada kejelasan anggaran baru APBD dialihkn ke lokasi yang lain," tukasnya. (bob/din)