Ketapang post authorKiwi 15 September 2020 5,840

Kades Terduga Korupsi Dana Desa jadi Anggota DPRD, Mark Up Dana Desa Bantan Sari Ketapang

Photo of Kades Terduga Korupsi Dana Desa jadi Anggota DPRD, Mark Up Dana Desa Bantan Sari Ketapang

KETAPANG, SP - Dugaan mark up Dana Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran Tahun 2016/2017 telah dilaporkan sejak tanggal 27 Mei 2019 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.

Namun proses hukumnya mandeg. Bahkan, mantan Kepala Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Luhai Hartanto yang terindikasi melakukan korupsi, kini duduk sebagai anggota DPRD Ketapang.

Dalam laporannya, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Suap Anti Korupsi (LSM GASAK) Ketapang menyebut, oknum mantan Kepala Desa Bantan Sari telah menyelewengkan Dana Desa tahun 2016, 2017 dan 2018.

Penyelewengan Dana Desa tahun 2016, 2017 dan 2018, untuk pengadaan barang fiktif berupa mesin disel pembangkit tenaga listrik, mark up pembuatan drainase sekitar 50 persen, dan pembangunan gorong-gorong fiktif karena menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Harita, sementara dianggarkan juga dari Dana Desa.

Bukan hanya melapor ke Kejari Ketapang, dugaan mark up juga dilaporkan ke Jaksa Agung RI di Jakarta tanggal 30 September 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019.

Selain itu, LSM GASAK melakukan orasi bersama LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat pada tanggal 23 Oktober 2019.

Tunggu Audit BPKP

Terkait adanya laporan dugaan korupsi dana desa yang dilakukan mantan Kepala Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau berinisial Luhai Hartanto hingga saat ini masih dilakukan proses penyelidikan terkait persoalan tersebut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.  

Bahkan saat ini telah dilakukan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saat dikonfirmasi Suara Pemred, Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto membenarkan adanya laporan mengenai penyimpangan Dana Desa di Desa Bantan Sari pada tahun 2019 lalu. Dari laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan untuk kemudian dibentuk tim.

“Untuk laporan ini masih diproses, bahkan kita juga telah memanggil untuk dimintai keterangan terhadap pihak terkait seperti TPK, mantan Kadesnya yakni terlapor berinisial Luhai Hartanto, Sekretaris dan Bendahara Desa, BPD, beberapa masyarakat dan juga 4 Kepala Dusun yang berada di desa tersebut,” katanya, Selasa (15/9).

Agus melanjutkan, memang proses ini sempat terkendala akibat adanya pandemi Covid-19 yang juga melanda Kabupaten Ketapang sehingga pemeriksaan sempat terhambat karena harus memperhatikan protokol kesehatan. Namun yang pasti laporan ini telah ditindaklanjuti oleh pihaknya.

“Terakhir kita panggil juga ada dari PL, Bank Kalbar, penyedia barang serta kita juga sekitar satu atau dua bulan lalu telah turun kelapangan guna mengecek apakah laporan soal penyelewengan dana desa benar apa tidak,” terangnya.

Agus menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara memang terindikasi adanya penyimpangan bahkan ada ditemukan beberapa petunjuk mengenai indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan negara atau menguntungkan diri sendiri.

“Namun untuk berapa nilai kerugian itu masih dalam penghitungan BPKP, sebab kita sudah meminta BPKP melakukan perhitungan kerugian negara, harapan kita segera ada perkembangan dari BPKP untuk mengetahui nilai kerugian negaranya akibat pengadaan mesin dan alat pendukungnya,” jelasnya.

Agus mengatakan, dari hasil pemeriksaan bahwa benar adanya bantuan dana CSR perusahaan PT. Harita mengenai bantuan mesin PLTD yang mana ada tiga bantuan mesin yang disalurkan dari total 4 Dusun yang ada di Desa Bantan Sari.

Yang mana dari hal ini sebagaimana dalam laporan bahwa alat yang diberi oleh CSR perusahaan diduga turut dilaporkan seolah menggunakan dana desa. 

“Jadi memang ada dugaan beberapa data laporan keuangan yang terindikasi palsu,” katanya.

Enggan Menjelaskan

Luhai Hartanto, mantan Kades Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Ketapang dari Partai Demokrat, saat dikonfirmasi Suara Pemred, terkait adanya dugaan mark up (penggelembungan) penyaluran Dana Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016/2017, enggan memberikan penjelasan detail.

“Saya kurang tahu lah itu kan tinggal kita serahkan ke pihak berwenang saja,” katanya melalui sambungan telpon.

Ketika disinggung mengenai proses penyaluran Dana Desa, meski sempat menjabat sebagai kepala desa, Luhai mengaku tidak paham terkait proses penyaluran anggaran tersebut. “Saya kurang paham juga, karena itu urusan bendahara,” kilahnya.

Luhai juga enggan menjawab secara gamblang saat ditanya apakah pernah dimintai keterangan oleh penyidik di Kejari Ketapang. “Untuk saat ini kita belum bisa buka, kita belum bisa memberikan keterangan apa-apa,” kata Luhai.

Terkait kasus yang melilitnya, Luhai mengaku pimpinan Partai Demokrat belum pernah menyinggung permasalahan tersebut. “Intinya kita serahkan semua ke aparat penegak hukum lah,” ujar Luhai.

Halaman Selanjutnya

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda