Ketapang post authorKiwi 15 September 2020 108

Umumkan DPS, KPU Minta Warga yang Belum Masuk Daftar Pemilih untuk Melapor

Photo of Umumkan DPS, KPU Minta Warga yang Belum Masuk Daftar Pemilih untuk Melapor

KETAPANG, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada 9 Desember mendatang.

Dari hasil pleno total DPS mencapai 350.587 yang tersebar di 20 Kecamatan se Kabupaten Ketapang. Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin mengatakan sesuai pleno terbuka DPS pemilihan di Kabupaten Ketapang berjumlah 350.587 dengan rincian laki-laki berjumlah 181.391 dan perempuan 169.196 orang.

“Pasca pleno DPS, kami akan sampaikan ini kepada PPS melalui PPK pada tanggal 14-18 September. Setelah itu PPS wajib mengumumkan DPS dan menerima tanggapan masyarakat mulai dari 19 hingga 28 September,” katanya, Selasa (15/9).

Tedi melanjutkan, setelah proses tanggapan masyarakat, nanti PPS akan melakukan perbaikan DPS mulai tanggal 29 September sampai 3 Oktober untuk kemudian dilakukan rekapitulasi dan penyampaian DPS tingkat desa pada 4 hingga 6 Oktober.

“Untuk rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan tanggal 7 hingga 9 Oktober dan untuk tingkat Kabupaten 9 hingga 16 Oktober untuk nantinya ditetapkan menjadi DPT,” akunya.

Untuk itu, Tedi meminta agar masyarakat yang merasa dirinya belum masuk dalam DPS sedangkan telah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilih seperti telah memiliki E-KTP atau Suket untuk dapat melaporkan ke PPS maupun kepada Pengawas Kelurahan/Desa.

“Ini perlu kerjasama semua pihak terutama peran aktif masyarakat untuk mengecek namanya baik di pengumuman DPS yang ditempel oleh PPS maupun membuka link https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id/ untuk melihat apakah sudah terdaftar, jika belum maka silahkan melaporkan diri kepada PPS, PPK,” harapnya.

Namun, Tedi meminta masyarakat untuk melaporkan dirinya sesuai dengan domisili administrasi kependudukan yang dimiliki bukan soal keberadaan fisik saat ini.

“Misalkan warga Matan Hilir Utara meskipun sudah pindah ke Delta Pawan tapi administrasi kependudukan masih di MHU maka silahkan melapor ini ke penyelenggara di sana, terkecuali administrasi kependudukan juga telah pindah ke Delta Pawan maka silahkan melaporkan ke penyelenggara di Delta Pawan,” jelasnya.

Tedi menambahkan, kalau jumlah DPS saat ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2019 lalu mencapai 374.028.

Menurunnya DPS dr DPT terakhir 2019, prinsipnya berdasarkan hasil coklit yang mana ditemukan adanya data Tidak Memenuhi Syarat (TMS), ubah data dan pemilih baru.

Namun memang jumlah DPS masih bisa berubah tentunya dengan prinsip semua pihak kooperatif mengawal dan menyisir keberadaan masyarakat yang berhak memberikan hak pilih namun belum terdaftar.

“Semoga kita semua bisa bersinergi untuk menyelamatkan hak-hak konstitusional masyarakat yang berhak memilih agar masuk dalam DPT nantinya,” ajaknya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Ketapang, Ronny Irawan mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap beberapa poin pada tahapan DPS dengan telah mengintruksikan kepada pengawas tingkat kelurahan/desa untuk memastikan apakah ada pemilih yang telah dicoklit namun tidak masuk dalam DPS yang telah ditetapkan.

“Kami minta PKD memastikan apakah masih ada pemilih yang memenuhi syarat, namun belum terdaftar, memastikan apakah masih ada pemilih yg tidak sesuai penempatan posisi TPS-nya, serta meminta Panwascam maupun PKD agar memberi perhatian khusus pada hasil coklit daftar pemilih di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain, baik di Kalbar maupun luar Kalbar,” akunya.

Selain itu, Ronny mengatajan ada beberapa poin penting untuk KPU yang dijadikan perhatian diantaranya meminta KPU untuk menuntaskan penanganan pemilih di perbatasan Ketapang - Sukamara (Kalteng).

Selain KPU diminta dapat memberi perhatian khusus dan maksimal terhadap pemilih di daerah perbatasan, khususnya yg berbatasan dengan kabupaten lain di Kalbar dan Kalteng.

“Meminta KPU untuk juga memberi perhatian khusus utk pendataan pemilih yg berada di areal perusahaan, baik perkebunan dan pertambangan,” terangnya.

Selain itu, meminta KPU mengakomodir pemilih yg memenuhi syarat dan sudah di coklit namun namanya tidak tercantum di DPS yang sudah di tetapkan.

“Bawaslu memberi apresiasi kepada KPU karena berkenan memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berupa data by name hy addres lantaran keberadaan data tersebut sangat penting untuk keperluan pengawasan pengawasan DPS di lapangan,” tukasnya. (Teo)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda