Ketapang post authorKiwi 21 Juni 2021

Ditolak Jaksa Diterima Hakim, Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Bebas Beraktivitas

Photo of Ditolak Jaksa Diterima Hakim, Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Bebas Beraktivitas Foto Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Bantan Sari, LH saat mengikuti salah satu rapat yang digelar di Kantor DPRD Ketapang, Senin (21/6). Foto Istimewa

 

KETAPANG, SP - LH Terdakwa kasus dugaan korupsi dana desa Bantan Sari Kecamatan Marau yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang bebas berkeliaran di tengah proses persidangan yang masih berlangsung hingga saat ini. LH mendapatkan keringanan setelah pengajuan penahanan kota dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak.

Dari pantauan LH yang merupakan Anggota DPRD Ketapang dari Fraksi Partai Demokrat terlihat telah kembali beraktivitas dengan ikut serta dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Ketapang pada Senin (21/6) di kantor DPRD Ketapang.

Saat dikonfirmasi, Suryadi Ranik satu diantara penasehat hukum terdakwa LH, membenarkan kalau saat ini kliennya sedang menjalani tahanan kota peralihan dari tahanan rutan sementara sembari menjalani proses persidangan yang masih berlangsung.

"Kita memang ada mengajukan permohonan penahanan kota kepada majelis hakim tipikor pada saat sidang, bersyukur pengajuan kita dikabulkan oleh majelis hakim sehingga klien kami awalnya di rutan kini menjalani penahanan kota," katanya, Senin (21/6).

Suryadi melanjutkan, kalau pengajuan peralihan penahanan ketika proses persidangan telah berjalan merupakan hak terdakwa dan kewenangan memutuskan merupakan kewenangan majelis hakim, sama halnya dengan ketika pihaknya mengajukan penangguhan penahanan saat kasus ini belum dilimpah ke pengadilan, saat itu kewenangan memberi atau menolak pengajuan tersebut ada di Kejaksaan lantaran menjadi kewenangan Kejaksaan.

"Namun saat itu penangguhan penahanan kami ditolak Kejaksaan, makanya saat sidang perdana tanggal 20 Mei kami ajukan penahanan kota ke majelis hakim, dan pada tanggal 31 Mei pengajuan dikabulkan majelis hakim," jelasnya.

Sementara itu, salah satu dari team penasehat hukum terdakwa lainnya, Ridho Fathant menjelaskan juga kalau kliennya dikabulkan pengajuan pengalihan penahanan kota dari yang sebelumnya penahanan Rutan lantaran beberapa pertimbangan.

"Diantaranya karena klien kami cukup kooperatif selama proses ini termasuk dugaan kerugian negara kurang lebih 230 juta sesuai dakwaan JPU sudah dititipkan," akunya.

Selain itu, pertimbangan lainnya karena terdakwa merupakan Anggota DPRD aktif yang keberadaannya tentunya masih memberikan nilai manfaat dan tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat sesuai amanah masyarakat yang memilihnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat khususnya di daerah pemilihannya.

"Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tentunya apa yang menjadi hak klien kami wajib kami perjuangkan dan sampaikan ke majelis hakim (sesuai Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 D UUD 1945 serta prinsip Equality berfore the law), termasuk hak mengajukan penahanan kota yang akhirnya dikabulkan, tentunya kami juga dgn pihak kluarga dan pimpinan ditemlat saudara terdakwa bekerja menjamin tidak akan melakukan hal-hal yang menganggu jalannya proses sidang dan akan mengikuti jadwal sidang yang di agendakan oleh pengadilan," terangnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Fajar Yuliyanto mengatakan kalau kewenangan dalam menetapkan peralihan penahanan dari penahanan sementara di Rutan ke penahanan kota merupakan kewenangan majelis hakim Tipikor Pontianak.

"Statusnya penahanan kota sesuai penetapan dari majelis hakim dan penetapan ini murni kewenangan majelis hakim," terangnya.

Fajar melanjutkan, kalau saat ini penahanan terhadap terdakwa telah menjadi kewenangan hakim setelah kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan dari pihaknya. Diakui Fajar kalau pada saat penahanan sebelum pelimpahan ke pengadilan terdakwa melalui penasehat hukumnya juga sempat mengajukan penangguhan penahanan kepada pihaknya.

"Namun saat itu kami tolak, sekarang pengajuan ada di pengadilan dan kewenangan di majelis hakim dengan pertimbangan dari mereka, kami sekarang hanya menjalankan apa yang menjadi penetapan hakim," akunya.

Fajar menambahkan, sesuai penetapan hakim bahwa terdakwa LH saat ini menjadi tahanan kota di Ketapang yang mana terdakwa dilarang meninggalkan Ketapang terkecuali untuk kepentingan persidangan.

"Untuk persidangan juga kewenangan hakim apakah di Pontianak, kalau di Pontianak maka kami wajib membawa terdakwa kesana, kalau melalui virtual maka kami memfasilitasi untuk persidangan. Sidang lanjutan rencanya kamis ini dengan agenda saksi," tuturnya.

Terkait, terdakwa yang beraktivitas seperti biasa, Fajar mengaku kalau di penetapan penahanan kota dari majelis hakim pengadilan Tipikor Pontianak tidak menyatakan adanya pembatasan aktivitas atau yang lebih spesifik lantaran penetapannya hanya pemindahan dari penahanan rutan ke tahanan kota sehingga terdakwa tidak boleh meninggalkan kota Ketapang.

"Kalau untuk terdakwa beraktivitas sebagai dewan, silahkan ditanyakan ke DPRD apakah ada aturan yang melarang, kalau di penetapan hakim tidak ada menyebutkan soal pembatasan aktivitas," jelasnya. (Teo)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda