Ketapang post authorelgiants 23 Juni 2024

Warga Ketapang Tuding Pemprov “Bual”, "Janji Bolong" Perbaikan Jalan Kendawangan-Ketapang

Photo of Warga Ketapang Tuding Pemprov “Bual”,

KETAPANG, SP – Masyarakat Kabupaten Ketapang mengaku sangat kecewa dan menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) tidak serius menangani kerusakan parah di ruas jalan provinsi Pesaguan - Kendawangan - Ketapang di Kabupaten Ketapang.

Anehnya, meski sudah sering dikeluhkan masyarakat karena sering terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa, namun upaya Pemprov Kalbar untuk perbaikan jalan ini masih terkesan tak serius.

Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan ini selain berdampak pada kelancaran roda perekonomian masyarakat, juga telah menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Lubang-lubang yang menganga di jalan menjadi ancaman nyata bagi para pengendara. Tak sedikit, khususnya pengendara sepeda motor yang menjadi korban kecelakaan. Tak hanya luka-luka, namun ada juga yang meninggal dunia. Bahkan, ada juga warga Ketapang terpaksa melahirkan di jalan dan beritanya viral.

Aswanar, tokoh pemuda Ketapang menyayangkan kurangnya rasa empati dari Gubernur Kalbar dan pejabat berwenang terhadap kondisi warga dan dampak pertumbuhan ekonomi akibat rusak dan hancurnya jalan provinsi tersebut.

“Mungkin pejabat-pejabat di atas itu ndak pernah lewat jalan ini sekalipun. Tapi warga Ketapang hampir tiap hari merasakan betapa sulit dan sakitnya melewati jalan yang sudah rusak parah ini,” ujar pria berusia 40 tahun ini kepada Suara Pemred.

Asnawar juga mendesak agar semua pihak segera duduk satu meja untuk mengatasi persoalan kerusakan jalan tersebut, baik itu perusahaan-perusahaan industri yang beroperasi di wilayah itu, Pemda Ketapang, Pemprov Kalbar maupun pihak terkait lainnya.

“Salah satu yang harus dilakukan adalah transparansi dana CSR maupun pajak dari perusahaan yang telah diterima Pemda Katapang maupun Provinsi Kalbar. Jangan sampai masuk kantong pribadi, atau malah masuk kantong pejabat, sehingga merugikan masyarakat Ketapang,” kata Asnawar dengan nada kesal.

Di tempat lain, Hariansyah warga Desa Sungai Nanjong, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), juga  mengeluhkan rusaknya akses jalan tersebut. Menurutnya, kerusakan semakin parah sejak delapan bulan terakhir.

"Setiap hari semakin rusak parah, seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal ini jalan penghubung banyak kecamatan," katanya kepada Suara Pemred, Senin (10/6).

Dampak dari kerusakan jalan tersebut juga mengakibatkan banyak hal negatif, mulai terhambatnya arus transportasi hingga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Paling banyak kecelakaan anak sekolah baik SMP dan SMA, bahkan beberapa waktu lalu sempat viral sampai nasional warga terpaksa melahirkan akibat adanya mobil amblas karena jalan rusak," ungkap Hariansyah.

Menurutnya, titik lokasi yang mengalami kerusakan parah terutama di Desa Sungai Nanjung hingga desa dekat Pagar Mentimun.

"Kondisi ini terkesan terabaikan oleh pemerintah daerah. Bahkan warga sempat gotong-royong untuk lakukan penimbunan sementara sebagai bentuk protes dan kekecewaan warga," tegasnya.

Ironisnya kata Hariansyah, kondisi jalan rusak ini juga kerap dijadikan "gorengan" politik, terutama bagi para politikus yang ingin mendapat kewenangan atau amanah dari rakyat menjadi pemimpin. Mereka (politikus) gencar memberikan janji akan memperbaiki jalan ketika mendekati pemilu, namun lupa ketika sudah menjabat.

"Jadi saya minta Pemprov Kalbar membuka mata dan peka terhadap kondisi jalan ini," tukasnya.

Amat Solihin, warga Kendawangan, juga menyesalkan lambatnya pengerjaan pembangunan atau perbaikan jalan tersebut, padahal dari informasi yang didengarnya selama ini ruas jalan tersebut akan diperbaiki.

“Kami semua sengsara, selain jalan rusak dan bolong-bolong, juga berdebu saat kemarau dan berlumpur jika hujan. Jadi yang merasakan masyarakat, sehingga aktivitas warga sangat terganggu. Mau ke ibu kota kabupaten atau ke Kota Pontianak kalau mau lewat jalur darat jadi susah dan memakan waktu lama,” ungkapnya.

Sementara Riski, warga Kendawangan lainnya, juga mengatakan bahwa jalan tersebut sudah mengalami kerusakan sejak lama. Meski pernah dilakukan perbaikan di sejumlah titik lokasi, namun tak bertahan lama dan kembali rusak.

Saat ini katanya, kerusakan jalan bahkan semakin parah. Lubang-lubang di tengah jalan semakin banyak. Saat musim hujan, lubang-lubang tergenang air dan membahayakan pengendara. Sementara saat kemarau, jalan kotor dan berdebu.

"Jalan tersebut sebenarnya sudah rusak sejak lama. Tapi sekarang semakin parah," ungkapnya.

Menurut Rizki, banyak faktor yang menyebabkan kondisi jalan semakin rusak. Bisa karena kualitas dan material jalannya buruk, factor cuaca, hilir mudik kendaraan berat milik perusahaan, hingga lalu-lintas truk-truk pengangkut tanah dari Kendawangan ke Kota Ketapang.

"Mungkin kualitas jalannya buruk dan tak memadai untuk menahan beban berlebih dari kendaraan, sementara jalan tersebut kerap melintas kendaraan-kendaraan berat. Mungkin juga karena kualitas pekerjaannya dan kualitas materialnya jelek. Jadi meski jalan baru diperbaiki gampang rusak lagi," katanya.

Rizki pun berharap jalan tersebut dapat segera diperbaiki dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik, seperti jalan beton dengan material yang berkualitas agar pengendara lebih nyaman dan aman.

Sebelumnya, masih segar dalam ingatan, akibat jalan rusak, seorang wanita asal Desa Sungai Tengar, Kecamatan Kendawangan, juga terpaksa harus melakukan persalinan di dalam ambulan saat perjalanan ke rumah sakit di Ketapang. Kabar tersebut sempat viral dan membuat heboh masyarakat.

Keadaan memaksanya untuk melahirkan di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Setan, Kabupaten Ketapang, pada Jumat (10/5) pukul 13.30 WIB.

Ibu tersebut sebelumnya sedang dalam perjalanan dari Puskesmas Kendawangan menuju rumah sakit di Kota Ketapang, namun karena kondisi jalan rusak menghambat perjalanan, ibu tersebut terpaksa melahirkan di tengah jalan.

“Kami berangkat dari Puskesmas Kendawangan pukul 12.10 WIB, namun kami terpaksa berhenti di tengah jalan di Sungai Nanjung, dan proses kelahiran berlangsung pada pukul setengah dua,” ungkap Nova, anggota keluarga dari ibu yang melahirkan.

Nova mengaku bersyukur karena ibu dan bayi perempuan yang baru saja lahir dalam kondisi sehat. Namun, Nova meminta pemerintah untuk membuka mata dalam menangani kerusakan jalan di jalur tersebut.

"Jalan hancur, sampai ibu hamil terpaksa harus melahirkan di tengah perjalanan, kita sebagai masyarakat minta kepada pemerintah bukalah mata, lihat kondisi akses darat di sini, segera benahi, jangan berlama-lama seperti ini," ujar Nova.

Terdampak pada Investasi

Tak hanya menganggu konektivitas dan kenyamanan perjalanan warga, kerusakan jalan juga menganggu aktivitas sosial, ekonomi serta investasi skala besar di daerah tersebut.

Operasional serta akses hilir mudik kendaraan dari sejumlah perusahaan turut terdampak. Bahkan tak sedikit para karyawan perusahaan yang mengalami kecelakaan, khususnya di jalan provinsi yang berada di kawasan Pagar Mentimun, Jalan Raya Ketapang-Kendawangan, Desa Pesaguan Kanan, Desa Pesaguan Kiri, Desa Pagar Mentimun, Desa Harapan Baru dan Jalan Provinsi di Sungai Nanjung.

Upaya gotong-royong sejumlah perusahaan swasta itu telah dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan pengguna jalan serta mendorong perbaikan perekonomian masyarakat sekitar. Beberapa nama perusahaan yang berperan seperti PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) PT Sigma Prima Indotama (SPI), PT Putra Sari Lestari (PSL), CV Joss Kendawangan, serta PT Guna Karya Gemilang.

Namun begitu, kepada Suara Pemred salah satu sumber dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut mengakui bahwa pihak perusahaan tidak diperbolehkan untuk membangun jalan tersebut secara utuh, karena jalan tersebut merupakan jalan yang telah diatur dan dianggarkan pembangunannya melalui APBD dan APBN.

“Bisa tumpang tindih dan bisa menjadi temuan. Intinya kami berharap agar pemerintah daerah dan pusat juga mendukung pembangunan jalan yang kokoh dan kuat, selain bisa dilalui warga masyarakat, karyawan pabrik dan kebun, juga berdampak pada aktivitas produksi kami juga lancar, semakin lancar tentu sumbangan pajak kami semakin besar untuk pembangunan daerah ini,” kata salah satu pejabat di perusahaan sawit yang minta nama dan jabatannya tidak disebutkan.

Sementara itu, dari rekap data kecelakaan karyawan perusahaan selama tiga tahun terakhir, tercatat sudah ada 42 kasus kecelakaan, dimana korbannya mengalami luka-luka dan satu diantaranya meninggal dunia. Korban meninggal dunia bernama Cheri Kurniawan, 26 tahun, yang mengalami kecelakaan di kawasan Pagar Mentimun, Jalan Raya Ketapang-Kendawangan Km 62 pada Januari 2023 lalu.

Melalui GPS Map Camera, jalan rusak juga terpantau di sejumlah lokasi seperti di Desa Harapan Baru dan Desa Sungai Nanjung di Kecamatan Hilir Selatan. Kemudian di Desa Pesaguan Kanan, Desa Pagar Mentimun, serta jalan Rahadi Oesman di Kecamatan Matan Hilir Selatan.

 Perbaikan Jalan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang, Dennery menjelaskan bahwa Jalan Ketapang– Pesaguan -Kendawangan merupakan jalan berstatus provinsi di Kabupaten Ketapang.

Ruas jalan ini merupakan salah satu dari tujuh ruas jalan yang sebelumnya milik Pemerintah Kabupaten Ketapang dan dialihkan statusnya menjadi jalan Provinsi Kalbar pada Jumat (17/6/2022) lalu.

Adapun tujuh ruas jalan yang diserahkanterimakan diantaranya, Jalan Ketapang- Pesaguan sepanjang 21,45 kilometer, Jalan Pesaguan- Kendawangan sepanjang 65 kilometer, Jalan R.Suprapto sepanjang 1,3 kilometer, Jalan Tumpang Titi-Tanjung panjang 32 kilometer, Jalan Nanga Tayap-Tumpang Titi sepanjang 36,5 kilometer, Jalan Tanjung-Marau panjang 21,80 kilometer dan ruas Jalan Marau-Manis Mata.

Perbaikan ruas jalan poros ini, selain ditangani Pemprov Kalbar, juga ditangani pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar Iskandar mengungkapkan, pada 2023 lalu Pemprov Kalbar telah menggelontorkan Rp130 miliar untuk penanganan lima ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang. Kucuran dana tersebut menjadi bagian komitmen Pemprov Kalbar dalam peningkatan infrastruktur jalan.

Adapun kelima ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang yang ditangani diantaranya, peningkatan Jalan Batas Kota Ketapang-Pesaguan- Kendawangan dengan pagu anggaran sekitar Rp5 miliar. Kemudian peningkatan Jalan Tumbang Titi-Tanjung dengan nilai kontrak Rp28,93 miliar dan peningkatan Jalan Tanjung-Marau-Air Upas dengan nilai kontrak Rp50,56 miliar.

Selanjutnya, peningkatan Jalan Air Upas-Manis Mata dengan nilai kontrak Rp29,52 miliar, serta peningkatan Jalan Simpang Sei Gantang-Teluk Batu dengan nilai kontrak Rp17,24 miliar.

“Untuk lima ruas jalan tersebut dibangun murni dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar,” jelas Iskandar, belum lama ini.

Ditambahkan, untuk ruas Ketapang-Pesaguan- Kendawangan sendiri telah ditangani melalui APBD Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5 miliar.

“Pada tahun lalu pada ruas jalan tersebut kita anggarkan sebesar Rp5 miliar untuk dilakukan peningkatan. Adapun yang ditangani yaitu pada segmen ruas jalan Batas Kota Ketapang- Pesaguan -Kendawangan sepanjang kurang lebih satu kilometer,” katanya.

Menurut Iskandar, selain Pemprov Kalbar, perbaikan ruas jalan tersebut sebagian juga akan ditangani pemerintah pusat melalui dana Inpres Penanganan Jalan Daerah.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, Handiyana mengungkapkan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalbar pada 2023 lalu tersebar di 11 kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak.

“Untuk Inpres Jalan Daerah 2024 akan dilakukan penanganan terhadap ruas-ruas jalan daerah di Provinsi Kalbar. Saat ini sedang dalam proses persiapan pelaksanaan. Kementerian PUPR tentu berharap agar ruas jalan yang telah selesai bisa bermanfaat sehingga pergerakan masyarakat bisa semakin mudah dan lancar,” kata Handiyana.

Adapun untuk di Kabupaten Ketapang, launching Program Inpres Penanganan Jalan Daerah Pesaguan- Kendawangan digelar pada Sabtu (9/9/2023) lalu. Pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalbar ini dianggarkan melalui dana APBN sebesar kurang lebih Rp58 miliar dengan panjang kurang lebih 20 kilometer.

Proyek yang dimulai di Tugu AMD Desa Banjasari-Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama ini kabarnya merupakan hasil aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota DPR RI Komisi V, Boyman Harun.

Pelaksanaan kegiatan ini tertuang dalam surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Mina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalbar dengan Nomor PB 02.01/Bp20.5.5/783 tentang Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Paket Peningkatan jalan Pesaguan - Kendawangan.

Dari informasi yang diterima Suara Pemred, paket peningkatan Jalan Kendawangan - Pesaguan melalui Inpres Jalan Daerah memiliki Pagu DIPA sebesar Rp58,5 miliar. Sementara untuk Kalbar sendiri mendapat anggaran mencapai Rp1,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan jalan lewat Inpres tersebut.

Terkait kelanjutan program Inpres Jalan Daerah Pesaguan- Kendawangan ini, kabar terbaru menyebutkan bahwa proyek ini akan berlanjut pada 2024.

Hal tersebut terungkap saat Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (6/6/2024).

Dalam raker tersebut, Boyman Harun menyampaikan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bahwa pelaksanaan proyek Inpres Jalan Daerah Kendawangan-Sungai Tengar sudah selesai dikerjakan. Namun dari Sungai Tengar ke Pesaguan belum dikerjakan.

Menurut Boyman, perbaikan jalan tersebut memang mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, dia sering dikirimi video terkait kondisi jalan yang rusak parah dan telah merugikan masyarakat.

"Saya sudah dikirimi beberapa video orang melahirkan di jalan antara Sungai Tengar- Pesaguan, kemudian ada yang meninggal dunia juga karena jalannya sangat luar biasa jeleknya," ungkap Boyman.

"Walaupun saya tahu untuk 2024 ini Alhamdulillah sudah diplot dan ada anggarannya dan InsyaAllah di 2024 ini akan dibangun, Inpres itu dari Sungai Tengar ke Pesaguan," katanya.

Boyman pun berterimakasih kepada Menteri Basuki yang sudah banyak kerjasama dan melakukan pembangunan jalan, khususnya melalui program Inpres Jalan Daerah di Kalbar.

"Makanya dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat, tenang saja Menteri PUPR RI sudah menganggarkan untuk meneruskan pembangunan jalan di  Sungai Tengar ke Pesaguan," katanya.

Dia pun mengupayakan agar proyek pengerjaannya pada tahun ini sudah dapat dilaksanakan.

Presiden Resmikan

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Jokowi meresmikan 24 ruas jalan yang ditangani melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2024). Peresmian dilakukan di ruas Pasir Panjang - Parit Kedaung yang berada di Kabupaten Mempawah.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah, PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Harisson, dan Bupati Kabupaten Mempawah Erlina.

“Pada hari ini akan kita resmikan 24 ruas jalan di provinsi Kalimantan Barat yang menghabiskan anggaran Rp648,15 M sepanjang 165,13 km.  Salah satunya yang kita lihat pada sore hari ini. Diharapkan setelah yang 2023 selesai, kemudian dilanjutkan lagi di 2024,” kata Presiden Jokowi.

Dengan terlaksananya IJD hingga ke jalan-jalan antar Kabupaten, Presiden Jokowi berharap mobilitas barang dan jasa akan semakin mudah dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Kita harapkan jalan-jalan yang rusak semuanya sudah bisa kita perbaiki, sehingga mobilitas orang dan barang, serta logistik yang melalui jalan-jalan ini semuanya bisa serba cepat dan menjadikan barang-barang yang ada lebih murah dan kompetitif,” jelas Presiden Jokowi.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menerangkan, pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk pelaksanaan IJD secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia.

“Saat ini, IJD 2023 sudah dalam masa pemanfaatan masyarakat. Sehingga harapannya setelah diselesaikan ini konektivitas semakin bagus, bisa menekan harga barang dan bisa membuat produk-produk masyarakat menjadi lebih kompetitif di pasar,” terang Dirjen Hedy.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalimantan Barat Handiyana menambahkan, pelaksanaan IJD di Provinsi Kalimantan Barat pada 2023 tersebar di 11 Kabupaten/ Kota yaitu di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Ketapang, Kubu Raya, Kota Pontianak, Mempawah, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas.

“Untuk IJD 2024 akan dilakukan penanganan terhadap ruas-ruas jalan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini sedang dalam proses persiapan pelaksanaan. Kementerian PUPR tentu berharap agar ruas jalan yang telah selesai bisa bermanfaat sehingga pergerakan masyarakat bisa semakin mudah dan lancar,” tandas Handiyana. (teo/ind/hd)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda