Ketapang post authorKiwi 23 September 2020 602

Dewan Minta Imigrasi Tak “Masuk Angin” Dalam Penanganan Kasus WNA PT. SRM

Photo of Dewan Minta Imigrasi Tak “Masuk Angin” Dalam Penanganan Kasus WNA PT. SRM

KETAPANG, SP - Terkait adanya ratusan Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang sebagian berstatus sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak dilaporkan keberadaannya oleh PT. Sultan Rafli Mandiri (SRM) ke Imigrasi Ketapang dan baru terbongkar usai terjadinya keributan di perusahaan saat aksi unjuk rasa masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Abdul Sani mewarning Imigrasi agar tidak masuk angin dan transparan dalam penangangan kasus ini.

“Imigrasi harus transparan dan profesional dalam persoalan ini, jangan sampai ada kesan masuk angin, sebab persoalan TKA sudah menjadi isu publik yang hangat dibicarakan,” katanya, Rabu (23/9).

Sani menilai bahwa keberadaan WNA maupun TKA yang tidak atau beralasan belum dilaporkan perusahaan kepada Imigrasi diduga sebagai bentuk kesengajaan lantaran jika tidak adanya unjuk rasa yang dilakukan masyarakat maka bisa dikatakan tidak akan terbongkar adanya sejumlah WNA yang tidak terdata oleh Imigrasi.

“Kita apresiasi masyarakat yang berhasil mengungkap ini dan mempertanyakan kinerja Imigrasi yang digaji oleh negara namun terkesan lalai dalam monitoring dan pendataan orang asing,” ketusnya.

Untuk itu, Sani menegaskan agar Imigrasi benar-benar bekerja profesional dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan maupun orang asing yang melanggar aturan.

“Jangan sampai kasus ini hilang begitu saja atau tidak ada keputusan tegas dan jika itu terjadi jangan salahkan publik menilai negatif terhadap Imigrasi,” tegasnya.

Kepala Imigrasi Ketapang, Rudi Adriani mengatakan, dari hasil pendataan manual dan kompilasi laporan bahwa terdapat 144 orang Warga Negara Asing (WNA) asal tiongkok di bawah PT. Sultan Rafli Mandiri.

“Sedangkan dari data sistem informasi manajemen keimigrasian dan laporan periodik perusahaan yang dilaporkan mereka sebagai tenaga kerja asing sebagai pemegang izin tinggal terbatas hanya 82 orang,” akunya.

Rudi melanjutkan, sedangkan sisa WNA yakni sebagai tamu yakni 62 orang belum dilaporkan perusahaan sebagai pemegang izin tinggal kunjungan (ITK). Untuk itu saat ini Rudi mengaku akan melakukan pengambilan keterangan terhadap orang asing yang ada.

“Kami serius menangani permasalahan ini, kalau nanti dari hasil pemeriksaan atau pengambilan keterangan ada ditemukan pelanggaran maka kami pasti akan memberikan tindakan atau sanksi tegas,” tukasnya. (Teo)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda