Ketapang post authorKiwi 24 September 2020 799

KPU Ketapang Larang Wartawan Lakukan Peliputan Pencabutan Nomor Urut

Photo of KPU Ketapang Larang Wartawan Lakukan Peliputan Pencabutan Nomor Urut

KETAPANG, SP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020, Kamis (24/9) pagi.

Ironisnya dalam kegiatan terbuka tersebut sejumlah awak media resmi tidak diperkenankan masuk untuk melakukan aktivitas Jurnalistik.

Padahal dari pantauan terdapat sejumlah pihak dengan status media sosial serta sejumlah humas pemeritnah daerah diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan rapat pleno terbuka tersebut.

Sejumlah awak media diantaranya Ruai TV, Inside Pontianak, Pontianak Post, Suara Pemred, Tribun Pontianak, Delik.com, Jurnalis.co.id serta TVRI dihadang dan dilarang masuk oleh satu diantara panitia dari KPU ketika hendak masuk ruangan dengan alasan tidak membawa undangan resmi, meskipun sejumlah awak media telah melakukan registrasi di panitia bahkan telah menggunakan masker sebagai alat pelindung diri dan menggunakan kartu pers masing-masing media.

Selain itu, dari pantauan sempat terjadi debat antara Sekretaris Partai Golkar, Febriadi dengan staf KPU Ketapang yang hendak melarang masuk ke dalam ruangan, namun akhirnya Sekretaris Partai Golkar diperbolehkan masuk setelah sempat beragumentasi.

Saat dikonfirmasi, wartawan Ruai TV, Agustiandi mengaku kecewa dengan sikap arogan pihak KPU yang melarang dirinya bersama dengan sejumlah wartawan melakukan aktivitas Jurnalistik di kegiatan tersebut.

“Kami sangat kecewa dengan pihak panitia kegiatan KPU, harusnya mereka itu fokus membatasi peserta yang tercantum di aturan PKPU bukan melarang awak media untuk melakukan kegiatan Jurnalistik,” tegasnya, Kamis (24/9).

Agus menilai, peran media tentu sangat penting dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tentunya sesuai dengan kaidah jurnalistik, namun ia menilai panitia terkesan tak siap dan tidak paham soal media lantaran malah memperbolehkan sejumlah pihak selaku penggiat media sosial untuk masuk dalam ruangan tersebut.

"Pelarangan peliputan acara cabut nomor urut Paslon bupati dan Wakil Bupati oleh KPU ini menurut kami sebagai kemunduruan kebebasan pers yang sudah diatur di dalam undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin mengaku sama sekali tidak pernah mengintruksikan kepada jajarannya untuk melarang awak media resmi dalam peliputan.

“Memang jumlah peserta kita batasi terkait protokol kesehatan tapi untuk rekan-rekan media resmi ini bukan peserta dan tidak mendapat undangan namun mereka diperboleh untuk melakukan aktivitas jurnalistik karena kami sangat terbantu dalam hal penyampaian informasi kepada publik,” akunya.

Tedi mengaku, kalau di rapat pleno pihaknya sama sekali tidak ada membahas pelarangan awak media, namun mungkin ada terjadi miss komunikasi di pihak sekretariat KPU Ketapang berkaitan dengan persoalan ini.

“Yang dilarang masuk ini Paslon yang membawa media internal mereka, kalau media resmi boleh mungkin ada miss komunikasi di sekretariatan dan akan kami lakukan evaluasi,” tukasnya. (Teo)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda