Ketapang post authorBob 26 Maret 2023

Nasib Progres Pembangunan Smelter di Ketapang, Pemerintah Pusat Diduga Kecolongan?

Photo of Nasib Progres Pembangunan Smelter di Ketapang, Pemerintah Pusat Diduga Kecolongan? ILUSTRASI BY ABDUL WESSI IBRAHIM/SUARA PEMRED

KETAPANG, SP - Niatan pemerintah untuk melakukan hilirisasi bauksit dengan menggenjot pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri, sepertinya bakal tertunda.

Pasalnya, progres pembangunan smelter dua perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yakni PT Laman Mining dan PT Sumber Bumi Marau belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.

Hal ini berbanding jauh dari data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa progres pembangunan smelter kedua perusahaan ini mencapai 30 hingga 99 persen.

Bahkan sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan, sampai saat ini pemerintah terus konsisten dalam menggenjot pembangunan fasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri.

Irwandy menyebutkan, saat ini Indonesia sudah memiliki empat buah fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina yang sudah beroperasi di Indonesia.

Di sisi lain, delapan smelter bauksit juga sedang dalam proses konstruksi untuk mendukung hilirisasi bauksit di dalam negeri.

"Jadi sekarang ini kan ada empat yang katakanlah sudah selesai dibangun. Ada empat dan delapan sedang dalam konstruksi dengan kemajuan antara 23 persen sampai 90 persen itu sudah ada menurut kami tinggal bagaimana giat perkembangan dari delapan smelter ini," ungkapnya, belum lama ini.

Namun faktanya, dari hasil pantauan Suara Pemred di lapangan progres pembangunan smelter milik PT Laman Mining di Kecamatan Matan Hilir Utara dan PT Sumber Bumi Marau di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang ini, belum menunjukkan capaian yang signifikan, berbanding jauh dari data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.

Diketahui, progres pembangunan smelter di lapangan masih berupa pembukaan lahan dan jalan akses masuk ke lokasi proyek.

Sontak persoalan ini, dikritisi oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Ketapang, Mantus Sumarno. Dirinya meminta agar pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Kalimantan Barat serta Kementerian ESDM agar dapat turun langsung ke lapangan memastikan progres pembangunan smelter yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, khususnya di wilayah Ketapang.

Mantus mengatakan, ada beberapa perusahaan di Ketapang yang progres pembangunannya terkesan dimanipulasi, sebab berbeda dari data Kementerian ESDM dengan fakta di lapangan.

"Seperti di PT Sumber Bumi Marau, perusahaan ini masuk di dua Kecamatan ada di Desa Silingan Jelai Hulu dan Runjai Jaya atau Karangan Marau, informasinya progres pembangunan smelter mereka sudah mencapai 50,05 persen, padahal setahu saya mana ada fisik smelter yang dibangun. Kalau memang ada dimana coba perlihatkan, tidak mungkin kita tidak tahu, karena saya warga sana, jadi ikut memantau ini," kata Mantus kepada Suara Pemred, kemarin.

Untuk itu, Mantus meminta agar pihak Kementerian ESDM turun ke lapangan dan tidak mendengarkan informasi sepihak, apalagi dari perusahaan yang bersangkutan. Ini bertujuan agar perusahaan pertambangan serius untuk membangun smelter bukan hanya klaim semata untuk kepentingan perusahaan.

"Jangan sampai Kementerian ESDM tahunya progres pembangunan smelter sudah 50 persen, tapi fakta di lapangan kita pun tidak tahu dimana yang dibangun dan akhirnya malah terkesan melakukan pembohongan untuk kepentingan pelaku usaha itu sendiri, seperti untuk mendapatkan kuota eksport atau apalah itu," ujar dia.

Padahal, dirinya mengaku sangat mendukung jika perusahaan pertambangan memiliki smelter, lantaran ini tentu akan berdampak positif bagi banyak hal termasuk dalam penyerapan tenaga kerja hingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar khususnya.

"Kita dukung jika benar dibangun, kalau tidak jelas apa yang dibangun gimana mau kita dukung. Setahu saya SBM, dua hingga tiga tahun mulai gencar melakukan penambangan, dan hasilnya jika tidak salah mereka jual ke penampung. Jika bicara dampak positif bagi masyarakat, misalkan CSR kalau pun ada itu kecil. Bahkan sama sekali tidak menyangkut hajar hidup masyarakat ramai," ungkap Mantus.

Untuk diketahui, sebelum berubah menjadi PT Sumber Bumi Marau, perusahaan ini bernama PT Lanang, yang mana lahan pertambangan mereka sebagian besar masuk ke dalam IUP Perkebunan PT MAI.

Kaji Ulang Izin

 Senada disampaikan oleh Anggota DPRD Ketapang Dapil 1, Antoni Salim. Ia meminta agar pemerintah pusat mengkaji kembali pemulihan izin yang diberikan terhadap PT Laman Mining.

Beberapa waktu lalu, kata dia, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT Laman Mining, dikarenakan banyaknya masalah di internal perusahaan.

"Baru-baru ini izin usaha dipulihkan, padahal sampai saat ini masih banyak masalah di perusahaan tersebut yang belum terselesaikan," ungkapnya.

Antoni mengatakan, sejak awal berdiri PT Laman Mining sudah menabur banyak masalah, mulai dari penyerobotan lahan masyarakat tanpa izin serta pengerusakan tanam tumbuh milik warga, bahkan dirinya juga menjadi korban.

"Sampai saat ini pihak perusahaan tidak ada melakukan ganti rugi," kesalnya.

Selain itu, PT Laman Mining juga tidak pernah melakukan reklamasi lokasi atau lahan masyarakat yang sudah ditambang.

"Persoalan tersebut sampai saat ini selalu dipertanyakan. Padahal mereka ini sudah pernah dihukum adat juga, tapi sampai sekarang banyak masalah belum mereka selesaikan. Ketika ditanya apa dampak positif kehadiran mereka misalkan soal penyerapan tenaga kerja serta CSR, pihak perusahaan tidak dapat memberikan jawaban. Kehadiran mereka malah terkesan untuk mengeruk sumber daya alam saja, tapi tidak mau menyejahterakan masyarakat sekitar," nilainya.

Bahkan, Antoni juga mempertanyakan klaim pembangunan smelter pihak perusahaan yang diketahuinya bahwa sampai saat ini sama sekali tidak ada nampak, sebab di lokasi hanya lahan kosong tidak berisi serta jalan hauling.

"Saya dengar progres pembangunan smelter mereka sudah 30 persen, nah data dari mana itu. Apakah lahan kosong dan jalan hauling yang dibangun itu, dihitung progres 30 persen. Pemerintah melalui Kementerian ESDM harus jeli dan turun memeriksa di lapangan jangan sampai klaim smelter dimanfaatkan perusahaan hanya untuk kepentingan usaha, misalkan guna mendapatkan kuota ekspor atau menarik investor padahal faktanya sampai sekarang belum ada pembangunan smelter," tegasnya.

Bahkan, aktivitas penambangan yang digarap di lokasi Laman Mining baru-baru ini dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kemudian hasil tambangnya dibawa dan dijual ketempat lain.

Hal tersebut, diduga PT Laman Mining ingin membayar hutang kepada pihak ketiga dengan cara menyerahkan penambangan dan hasil tambang mereka.

Wewenang Pusat

Ketika dikonfirmasi,Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kalbar Syarif Kamaruzaman mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan keterangan terkait persoalan tersebut, mengingat urusan Minerba bukan wewenang dari pemerintah provinsi.

Ia mengungkapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka seluruh kewenangan terkait Minerba berada di pemerintah pusat.

“Jadi untuk kebijakan dan regulasi dari pelarangan ekspor bauksit itu berada di kementrian, juga untuk kuota itu di pusat semua. Termasuk untuk smelter kewenangan ada di mereka (pemerintah pusat), cuma lokasi saja di tempat kita karena memang potensi,” kata Syarif Kamaruzaman.

Dirinya menambah pada 11 April 2022 diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya diberikan wewenang untuk mengurus non logam dan batuan.

Setelah sebelumnya sejak 2020 lalu semua kewenangan berada di pusat baik mineral, batu bara, logam, batuan dan non logam serta pasir tanah berada di pusat. Namun dengan diterbitkan Perpres No. 55 tahun 2022 tersebut maka memberikan delegasi kewenangan kepada Pemprov untuk non logam dan batuan.

“Pemprov hanya diberikan kewenangan untuk non logam dan batuan,” jelasnya.

Sebelumnya, Syarif Kamaruzaman juga mengungkapkan Provinsi Kalbar memiliki potensi pertambangan bauksit yang cukup besar. Berdasarkan data 66,77 persen potensi bauksit di Indonesia terdapat di Provinsi Kalbar.

Potensi bauksit tersebut tersebar di beberapa wilayah Provinsi Kalbar seperti Kabupaten Sanggau, Ketapang serta beberapa daerah lain. Dengan hilirisasi yang dilakukan tentu akan berdampak bagi daerah misalnya pertumbuhan ekonomi, investasi, penyerapan tenaga kerja dan lainnya.

"Kalbar memiliki potensi bauksit 66,77 persen, tentu dengan hilirisasi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, investasi dan penyerapan tenaga kerja," ungkapnya.

Dirinya menyebutkan larangan ekspor bauksit mentah menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah provinsi.

Di samping itu dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 juga terdapat pasal mengamanahkan ekspor bauksit akan berakhir pada Juli 2023.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban untuk pengolahan bauksit di Provinsi Kalbar," katanya.

Dikatakannya dengan hilirisasi tersebut maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi di Provinsi Kalbar. Utamanya seperti penyerapan tenaga kerja karena pabrik tersebut membutuhkan tenaga hingga ribuan orang. Dengan potensi itu bisa menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran.

"Apalagi dengan adanya pelabuhan di Kalbar, maka dampak hilirisasi ini akan besar untuk Provinsi Kalbar, kita mendukung Presiden untuk hilirisasi," katanya.

“Sejauh ini smelter yang ada di Provinsi Kalbar sebanyak dua yakni di Kendawangan dan Tayan lalu satu on progress di Bintan Alumina Indonesia, Insya Allah Desember ini sudah mulai berproduksi,” tutupnya.

Praktik Curang

Sementara itu, sumber dari internal Disperindag ESDM Kalbar yang enggan disebutkan namanya membeberkan bahwa ada beberapa perusahaan diduga melakukan praktik curang guna mendapatkan kuota izin ekspor di antaranya dengan menumpang smelter.

"Semestinya perusahaan yang bersangkutan punya smelter sendiri, sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau mereka belum punya smelter, berarti mereka belum siap untuk ekspor," ungkapnya kepada Suara Pemred.

Menurut dia, praktik ini diduga juga melibatkan orang dalam di tingkat pusat, mengingat wewenang persoalan tersebut berada di Jakarta.

"Ini bisnis besar. Supaya lancar, pastinya ada bekingan," ungkapnya.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar pemerintah pusat melakukan penertiban dalam hal administrasi terhadap perusahaan-perusahaan nakal tersebut, serta menindak oknum yang terlibat.

"Idealnya bagi perusahaan yang telah membangun smelter, wajib diberikan kuota ekspor karena hal ini sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun 2020. Begitu juga sebaliknya," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Junaidi dari pihak PT Sumber Bumi Marau belum merespon upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Suara Pemred melalui via telepon dan pesan singkat.

Sementara itu, PT Laman Mining melalui perwakilan perusahaan, Prayudi Anograha Valentinus belum dapat memberikan komentar.

"Saya coba forward terlebih dahulu ke pimpinan ya bang. Ini hari minggu soalnya. Mudah-mudahan bisa segera ada jawaban," kata dia. (teo/din/bob)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda