Kubu Raya post authorKiwi 04 Oktober 2022

Ratusan Warga Kubu Raya Tagih Sertifikat Tanah ke BPN

Photo of Ratusan Warga Kubu Raya Tagih Sertifikat Tanah ke BPN

KUBU RAYA, SP - Warga Desa Kuala Mandor A, Dusun Karya Bersama, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya mengaku sertifikat tanah milik mereka tidak dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal saat pengukuran oleh petugas BPN Kubu Raya pada tahun 2018, warga dijanjikan dalam waktu enam bulan sertifikat tanah sudah bisa dimiliki.

"Tahun 2018 lalu warga ikut program pembuatan sertifikat gratis dari pemerintah pusat melalui BPN Kubu Raya," ujar Asmawi, pada pertengahan bulan September 2022.

Asnawi mengatakan pengukuran dilakukan sejak tahun 2018, namun hingga tahun 2022 warga tidak pernah diberikan sertifikat tanah yang sebelumnya telah diukur tersebut.

"Dari 2018 hingga 2022 artinya sudah empat tahun sertifikat ini tidak keluar, bahkan informasi kapan sertifikat akan dikeluarkan tidak pernah diberitahukan ke warga," ucap Asnawi.

Asnawi menjelaskan saat dilakukan pengukuran, petugas BPN Kubu Raya berjanji sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu enam bulan.

"Saat itu warga juga sudah membayar biaya administrasi sebesar Rp250 ribu ke petugas, semuanya sudah kita bayar dan persyaratan yang diminta sudah dituruti, tetapi kenapa sampai sekarang tidak ada kabar kepan sertifikat akan dikeluarkan," tanyannya.

Saat pengukuran ada 200 sertifikat yang dijanjikan akan dikelaurkan, namun ternyata hanya sertifikat tanah yang telah dikeluarkan, sementara sisanya 150 sertifikat belum dikeluarkan oleh BPN Kubu Raya.

"Padahal waktu pengukuran kita sama-sama, tapi kenapa waktu penerbitan tidak bersamaan, harusnya yang 150 ini juga dikeluarkan," kesalnya.

Menurut Asnawi warga sebelumnya sudah menanyakan langsung permasalahan ini ke pemerintah desa terkait kapan sertifikat tanah milik warga akan dikeluarkan.

"Tapi pemerintah desa tidak bisa memberikan keterangan pasti, selalu memberikan jawaban masih tahap diurus,” pungkasnya.

BPN: Syarat Belum Lengkap

Kepala BPN Kubu Raya, Erwin Rachman menjelaskan penyebab sertifikat tanah warga di Dusun Karya Bersama, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B tidak dibagikan dikatakan dia, pada tahun anggaran 2018, BPN Kubu Raya secara keseluruhan menerbitkan 3.471 sertifikat. Dari jumlah itu sebanyak 892 sertifikat tanah yang sudah diterbitkan. namun belum diserahkan ke masyarakat karena ada beberapa persyaratan atau berkas belum dilengkapi.

"Berkas yang belum lengkap seperti kartu keluarga, riwayat tanah tidak disambung, fotocopy KTP, matrai dan berkas lain yang belum dilengkapi," kata Erwin.

Terkait keluhan warga Desa Kuala Mandor A, Erwin yakin bahwa sertifikat warga termasuk dalam bagian sertifikat yang belum dibagikan. “Tetapi sebenarnya sudah diterbitkan oleh BPN Kubu Raya,” jelasnya.

Lebih lanjut ditegaskan dalam mengakomodir berkas yang menjadi syarat pembuatan sertifikat tanah, BPN Kubu Raya kata Erwin sebenarnya sudah diterima, namun karena belum lengkap maka BPN akhirnya terpaksa mengembalikan berkas ke pemerintah desa untuk segera di lengkapi.

“Namun hingga sekarang kami belum juga menerima berkas yang dimaksud dari Pemerintah Desa Kuala Mandor A," ungkapnya.

Erwin juga membantah tudingan sebagaian pihak yang menyebutkan biaya Rp250 ribu untuk pengurusan sertifikat tanah warga diperuntukan untuk kepentingan BPN Kubu Raya.

“Itu tidak benar. Saya tekankan bahwa pembuatan sertifikat tanah dari BPN Kubu Raya tidak ada biaya sekecil apapun, artinya gratis untuk semua warga,” tegasnya.

Dalam persoalan ini dipaparkan Erwin, biaya adminstrasi sebesar Rp250 ribu digunakan pada saat mengurus berkas di tingkat pemerintahan desa, seperti biaya fotocopy kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembelian materai dan berkas lain saat pengukuran di lapangan.

Erwin menyebut kebijakan tersebut juga sebenarnya sudah menjadi kesepakatan bersama tiga menteri yakni Kementerian BPN, Kemendagri dan Kemendes.

“Biaya administrasi tersebut tentu tidak sama dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia," tutup Erwin.

Serahkan 124.120 Sertifikat

Pada 22 September 2021, Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 124.120 Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pembagian sertifikat dilakukan virtual, berpusat di Istana Negara dan diikuti oleh 26 provinsi se-Indonesia secara daring.

“Hari ini, bertepatan dengan hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota, 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konfilk agraria di tujuh provinsi dan delapan kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021,” kata Presiden Jokowi.

Di waktu yang sama, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengikuti pelaksanaan kegiatan ini secara daring, bersama perwakilan masyarakat yang mendapatkan sertifikat tersebut, di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Selain menyerahkan sertifikat tanah, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk dan pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap bisa lebih produktif dan memberikan hasil untuk membantu kehidupan penerima sertifikat.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi juga berpesan kepada penerima sertifikat agar menjaga sertifikat dengan baik dan jangan sampai dijual.

“Kepada bapak ibu yang menerima sertifikat saya minta agar sertifikatnya dijaga baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, atau beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain, harus betul-betul dijaga,” imbau Jokowi.

Mengutip pesan presiden, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan juga berpesan hal yang sama kepada penerima sertifikat dari Kalbar agar menjaga sertifikat dengan baik dan jangan digunakan dengan konsumtif.

“Pesan kita untuk masyarakat, sertifikat yang sudah diberikan itu supaya dijaga dengan baik, artinya jangan sampai digunakan dengan konsumtif, artinya dimasukkan ke bank, meminjam uang dari Bank kemudian uangnya nanti untuk hal-hal yang tidak digunakan untuk usaha dan sebagainya,” pesan Ria Norsan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar, Ery Suwondo mengatakan pada penyerahan kali ini Kalbar mendapatkan 13.829 sertifikat yang meliputi delapan kabupaten di Kalbar.

Delapan kabupaten dimaksud yaitu Kabupaten Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Sambas, Kapuas Hulu dan Kayong Utara, dengan total luas 12.785,23 hektare.

Imbau Masyarakat Daftarkan Sertifikat Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengajak masyarakat mendaftarkan sertifikat tanahnya ke kantor BPN terdekat di wilayahnya.

"Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikat secara mandiri, sekarang juga segera didaftarkan," kata Hadi Tjahjanto di Surabaya, belum lama ini.

Menurut Hadi, kantor BPN akan memberikan pelayanan khusus pendaftaran sertifikat tanah dengan membuka loket mandiri.

"Mereka akan dilayani dengan istimewa karena kami akan membuka loket-loket secara mandiri untuk mendaftarkan tanahnya sebagai hak milik," ujar dia.

Sementara itu, Hadi juga menargetkan bisa mensertifikasi 126 juta bidang tanah. Target ini optimis bisa dicapai hingga akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Target 126 juta bisa tercapai meski ada K2 (status tanah sengketa) dan K3 (status objek tanah belum memenuhi syarat) harus turun ke lapangan, timpang tindih tanah juga harus diselesaikan," ujarnya dalam serah terima jabatan di kantor ATR, Rabu (15/6).

Menurutnya, target sertifikasi tanah ini melanjutkan kinerja yang sudah dilakukan oleh pendahulunya yakni Sofyan Djalil yang sudah berhasil mendapatkan 80 juta sertifikasi tanah dari target 126 juta bidang tanah hingga 2024.

Selain target sertifikasi tanah, ia mengungkapkan sederet tugas lain yang diberikan Jokowi kepadanya selaku Menteri ATR baru.

Kepala negara juga meminta dirinya menyelesaikan tumpang tindih tanah yang terjadi antara masyarakat dan badan usaha.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ini, ia mengungkapkan akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri KLHK Siti Nurbaya.

"Saya yakin karena kita sudah kenal sejak lama baik dengan Pak Erick Thohir, Bu Siti Nurbaya permasalahan akan selesai di lapangan. Dan pasukan kita di lapangan para kanwil BPN yang benar harus mengawal ini dengan baik membantu para Dirjen," jelasnya.

Oleh karenanya, Hadi mengatakan akan langsung turun ke lapangan dan akan bertemu dengan jajaran eselon I dan pejabat lainnya di Kementerian ATR untuk menanyakan permasalahan yang paling krusial terkait agraria.

"Saya akan ketemu dengan para Dirjen (Direktur Jenderal), permasalahan apa sih ya walaupun saya sebelum ketemu Dirjen sudah mulai bertanya sama sini pertanyaan apa langsung ke bawah untuk saya matching-kan dengan Dirjen," pungkasnya. (mar/cnn/dok)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda