KUBU RAYA,SP - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat banjir di Kecamatan Ambawang berdampak pada 2.396 jiwa.

"Yang terdata oleh BPBD terhitung ada 706 rumah warga terendam banjir dan 2.396 jiwa terdampak tidak hanya itu fasilitas umum yakni mushola dan gereja serta satu pondok pesantren turut terendam banjir," kata Kepala BPBD Kubu Raya Heri Purwoko di Sungai Raya, Senin (13/5/2024). 

Ia mengatakan banjir terjadi di dua desa yang berada di Sungai Ambawang, yakni Desa Pasak Piang dan Desa Mega Timur, dan dari hasil pendataan di lapangan terdapat empat dusun di Desa Pasak Piang yang mengalami banjir terparah yakni Dusun Kalimantan, Belidak, Banyu Ates, dan Sungai Piang, yang mengakibatkan 28 kepala keluarga terpaksa mengungsi.

“Ada 28 Kepala Keluarga di Dusun Kalimantan, Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang yang rumahnya terendam cukup parah mengungsi rumah kerabat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan hingga saat ini kondisi banjir masih merendam Desa Pasak Piang akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir di kawasan tersebut.

Selain itu di desa Mega Timur juga menjadi langganan banjir apabila curah hujan intensitas tinggi dan air Sungai Kapuas tinggi, maka banjir di kawasan tersebut tak terelakkan.

Pihaknya juga melakukan pendataan terhadap korban banjir guna pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Arahan dari Pj Bupati dan Sekda juga meminta kita segera membuat laporan, agar rumah yang rusak terkena dampak angin puting beliung dan banjir segera mendapatkan bantuan dari Pemerintah," katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk waspada di musim penghujan terutama cuaca ekstrem, dan segera menginformasikan ke Pemerintah Desa atau Kepolisian bila terkena dampak peristiwa alam.

Heri mengatakan jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalbar untuk menindaklanjuti hal ini.

Mitigasi Bencana

Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan dengan memberikan perhatian khusus serta melibatkan peran serta masyarakat.

"Dalam upaya pencegahan bahaya banjir telah dilakukan melalui penanaman pohon dan pembangunan ruang terbuka hijau, penghentian eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, penataan pembangunan fisik sesuai tata ruang dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Semua kita lakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait," kata Harisson di Pontianak, Senin (13/5/2024).

Harisson menjelaskan upaya lainnya adalah penanganan pascabanjir. Hal ini telah disusun dalam rencana aksi penanganan pascabanjir yang mencakup jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

Menurutnya, selain bencana banjir, Kalimantan sangat rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang hampir terjadi sepanjang tahun terutama pada saat musim kemarau dan kondisi lahan bergambut. Penyebab yang paling dominan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan ini adalah faktor kesengajaan manusia dalam melakukan aktivitas pembukaan lahan baru.

Namun, khusus di Provinsi Kalbar, terdapat tren penurunan jumlah titik panas atau hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama 5 tahun terakhir, di mana jumlah hotspot pada tahun 2019 tercatat sebanyak 3.640 titik dan menurun pada tahun 2023 menjadi 3.376 titik.

Luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 tercatat ±151.819 Ha dan menurun pada tahun 2023 menjadi ±111.848,46 Ha.

"Adanya penurunan titik hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari upaya pengendalian yang telah dilakukan secara intensif dan masif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.

Dia menambahkan kegiatan pemulihan ekonomi setelah kejadian bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat juga diprioritaskan pada revitalisasi ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengolah dan memanfaatkan lahan dalam skala kecil untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan seperti pertanian tanpa bakar dan peternakan terpadu sesuai dengan potensi wilayah dan karakteristik masyarakat setempat.

"Kegiatan pengelolaan lahan berbasis kearifan lokal ini dilakukan dengan mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan bentang alam dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan," katanya.

Hal ini guna memberikan kontribusi positif terhadap capaian nilai indeks ketahanan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai faktor pembentuk indeks desa membangun (IDM) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (ant)