Kubu Raya post authorBob 18 Oktober 2020 127

Sengketa Tanah Wakaf di Parit Rintis karena Terbitnya BA Balik Nama

Photo of Sengketa Tanah Wakaf di Parit Rintis karena Terbitnya BA Balik Nama SENGKETA, SP - Tanah seluas 9,6 hektare, yang terletak di Jalan Parit Rintis Lama RT 055 RW 018, Desa Punggur Kecil, kini berstatus sengketa. Pasalnya, tanah tanah wakaf yang hendak dijadikan TPU yang baru dikeluarkan BA batas tanahnya oleh BPN Kubu Raya

KUBU RAYA, SP - Masyarakat Jalan Parit Rintis Lama RT 055 RW 018, Desa Punggur Kecil mempertanyakan perkara pencaplokan tanah yang dilakukan pihak Yayasan Darunnajah Raya diatas lahan seluas 9,6 hektare milik warga setempat, yang diketahui hendak dijadikan sebagai tanah wakaf.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh warga setempat yang mengaku bahwa tanah yang dicaplok tersebut merupakan milik warga setempat yang saat di klaim dan telah dipasangi plang pertanda milik Yayasan Darunnajah Raya.

Kuasa Hukum dari pihak pemilik tanah tersebut, Zainal Abidin mengungkapkan bahwa sebelum tanah milik kliennya dicaplok ternyata pihak yayasan Darunnajah sebelumnya sempat berpindah-pindah lokasi sebanyak dua kali.

Hal tersebut dilakukan karena letak tanah wakaf yang dihibahkan kepada pihak Yayasan Darunnajah tersebut tidak jelas dimana letak pasti lokasinya. Hingga mereka meminta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya untuk mengeluarkan berita acara (BA) balik batas atas tanah mereka.

Sampai akhirnya mereka memindahkan lokasi batas tanah untuk ketiga kalinya berada diatas tanah milik masyarakat.

“Apabila mereka bilang perpindahan batas tanah yang dilakukan pihak yayasan, dari yang sebelumnya ke tanah klien kita (milik masyarakat) tidak ada masalah, itu salah. Karena faktanya perpindahan yang ketiga kalinya ini malah menimbulkan masalah yang lebih kompleks dan berat dari sebelumnya,” ungkap Zainal.

Dia juga membeberkan kronologis perkara tersebut berawal dari pemasangan plang yayasan Darunnajah di atas tanah milik masyarakat, diketahui pada hari Sabtu (3/10). Bahkan, sambungnya, pemasangan plang batas tanah tersebut dilakukan oleh pihak yayasan tanpa meminta izin ataupun memberitahukan kepada pihak desa setempat bahkan Ketua RT wilayah tersebut.

Atas dasar tersebut, masyarakat kemudian meminta bantuan hukum kepada advokat Zainal Abidin guna menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian, hal ini ditindaklanjuti oleh pihaknya kepada berbagai pihak terkait, mulai dari pihak desa, dusun, RW bahkan RT hingga masyarakat di sekitar lokasi tanah yang dicaplok guna memastikan kebenaran hak atas tanah tersebut.

“Sampai akhirnya pada Hari Kamis tanggal 8 hingga 11 Oktober kemarin kita melakukan pemagaran dan pembuatan pondok serta pemasangan plang di lokasi tanah yang dicaplok tersebut, dengan maksud ingin bertemu pihak yayasan Darunnajah saat berada dilokasi, namun dari Hari Kamis Tanggal 8 hingga 11 Oktober pihak yayasan Darunnajah tidak pernah terlihat dilokasi,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Zainal menerangkan bahwa sebenarnya masyarakat sangat mendukung upaya suatu yayasan apalagi terkait kegiatan sosial keagamaan dan pembangunan yang berdampak kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Punggur Kecil. Namun, kata dia, sangat disayangkan hal tersebut malah berdampak pada suatu perbuatan yang menurutnya menzalimi hak orang lain.

Disamping itu, ia juga mengungkapkan setidaknya ada delapan nama pemilik resmi atas hak tanah tersebut yang dicaplok oleh yayasan Darunnajah. Namun dalam hal ini, hanya empat nama yang memberi kuasa kepada pihaknya untuk menyelesaikan perihal tersebut.

“Saat ini kita memegang empat surat kuasa dan beberapa milik warga yang lain. Selain itu, kita juga memegang sertifikat sebanyak enam buah milik klien kami yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah hak mereka sepenuhnya. Dengan rincian dua sertifikat atas nama Harry, satu sertifikat atas nama Susandi, satu sertifikat atas nama Andi Salim, dan dua lainnya atas nama Hendrik. Jadi Total ada enam sertifikat tanah yang diberikan kuasa hukum kepada advokat Zainal Abidin, Fransiskus dan kawan-kawan,” paparnya.

“Sehingga itu yang kita jadikan kapasitas untuk kita dapat membela hak atas keempat klien kita tersebut, atas dasar tanahnya dicaplok oleh yayasan Darunnajah. Ini membuktikan bahwasannya tanah milik yayasan Darunnajah ini bermasalah dengan pihak lain,” terangnya.

 

Serahkan ke BPN

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Yayasan Darunnajah Raya, Makhrus Effendi mengungkan bahwa BA balik batas atas tanah wakaf tersebut telah diterima oleh pihaknya dari BPN Kubu Raya, pada Rabu (2/9) lalu. BA tersebut, dikeluarkan pihak BPN setelah melihat surat gambar situasi tanah nomor 254 tahun 1978, yang letaknya di Jalan Parit Rintis Lama, Desa Punggur Kecil.

“Yang mana surat wakaf itu berasal dari surat hak milik atas nama Jamaludin. Berdasarkan GS 254 tahun 1978 yang sudah di SK kan oleh Gubernur selaku Kepala DaerahTingkat I, pada tanggal 20 September tahun 1983. Dengan nomor SK Gubernur nomor 432 1983, dengan luasan 96.240 meter atau 9,6 hektare. Dan dalam SK tersebut, tanah tersebut berbatasan dengan GS 255 tahun 1978 atas nama Sulaimana, dengan luasan kurang lebih,” ungkapnya, Sabtu (17/10/2020).

Dia juga mengungkapkan bahwa tanah wakaf tersebut di atasnya terdapat tanah Prona tahun 1984. Selain itu, dia menuturkan bahwa memang ada beberapa pemilik diatas. Yakni pemilik atau pemegang sertifikat hak milik (SHM) Prona tahun 1984 ini, terus ada di tahun 2006 atas nama Hendrik, pemecahan di 2009, serta BPT di tahun 2020.

Sementara terkait masalah pindah lokasi, dirinya menyebut hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada BPN selaku pihak yang berwenang. Selain itu, ia juga menjelaskan alasan perpindahan lokasi letak batas dikarenakan adanya perbedaan pengambilan persepsi titik 0. Diawali pada tahun 1978, yang persepsi titik 0 awalnya menggunakan sungai alam, tepatnya Sungai Punggur Kecil. Sementara berdasarkan Prona tahun 1984, persepsi titik 0 diubah menggunakan dengan parit buatan atau Jalan Nik Salik.

“Kenapa tanah milik yayasan sempat pindah ? alasannya karena pertama ditunjukkan titik BPN itu dari jalan Nik Salik, sejauh kurang lebih 400 meter sesuai dengan peta GS tahun 1978. Setelah balik batas paling terakhir, maka dikembalikan titik 0 nya ke Sungai Alam, tepatnya di Sungai Punggur Kecil dengan garis yang sama, yakni kurang lebih 400 meter. Maka terjadi pergeseran letak tanah wakaf dari yg ditunjukkan pertama oleh BPN bergeser maju ke depanmendekati nik salih sejauh kurang lebih 270 meter,” terangnya.

Lebih jauh, Makhrus juga membantah adanya kabar bahwa saat dilakukan pengukuran di lokasi tanah wakaf yang dikeluarkan BA batas tanah tanpa diketahui oleh perangkat desa setempat. Karena sebelum dilakukan pengukuran, pihak BPN sudah mengirimkan surat undangan kepada pihak Desa Punggur Kecil, Kepolisian dari Polsek Kakap, hingga ke beberapa pemilik tanah yang ada di sekitar lokasi.

“Saat pengambilan pengukuran balik batas kemarin dihadiri pihak kepolisian, yayasan, bahkan masyarakat lingkungan punggur kecil juga hadir. Bahkan saat penunjukkan Sungai Alam pun dilakukan oleh tokoh masyarakat sekitar atas nama bapak Mahdun dan bapak Mustafa Kamal. Jadi terkait bahwa tidak meminta izin itu tidak benar, karena sebelumya pihak-pihak terkait sudah disurati oleh BPN,” jelasnya.

“Yang jelas disini kita berharap agar sebaiknya para pemegang SHM prona tahun 1984 tersebut untuk mempertanyakan dan kalau bisa menghadirkan pemilik pertamanya untuk bisa sama-sama bertemu dan duduk dengan kami dari pihak yayasan. Agar permasalahannya bisa terselesaikan dengan cara yang baik,” tutupnya. (mul)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda