Kubu Raya post authorPatrick Waraney 20 Januari 2021 147

Menelisik Desa Kuala Karang (Bagian Satu): Hampir Seabad Warganya Minum Air Hujan

Photo of Menelisik Desa Kuala Karang (Bagian Satu): Hampir Seabad Warganya Minum Air Hujan Puncak dari badai laut di Desa Kuala Karang pada 9 Januari 2021 mengakubatkan rusaknya 16 rumah warga. Dua di antaranya hancur.(Foto: Ist)

Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man's greed (Bumi menyediakan hal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk orang-orang yang serakah)

Mohandas Karamchand Gandhi (2 Oktober 1869 - 30 Januari 1948)

 

HUJAN lebat mendadak tercurah dari langit malam. Sekitar pukul 19.0 WIB, alunan merdu azan Isya oleh muazin dari sebuah masjid di Desa Kuala Karang, tenggelam oleh gemuruh ombak yang bergulung-gulung menyapu pesisir pantai wilayah Kecamatan Teluk Pakadea, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ini.

Mus menengadah ke langit malam yang menghitam tanpa rembulan dan bintang-gemintang. Sesekali terdengar suara petir diiringi cahaya menyilaukan yang berpendar-pendar di langit. Sembari menghelas nafas panjang, Mus menoleh ke arah empat tong plastik biru yang berjejer di samping rumahnya."Semoge hujan lekas turun," harapnya dengan dialek Melayu yang kental.

Karena tanahnya tak memiliki debit air tawar maka lebih dari 1.587 jiwa warga di kawasan seluas 800 kilometer persegi ini, mengandalkan air hujan. Air dari langit ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk diminum, menanak nasi, atau mencuci pakaian.

Walaupun Desa Kuala Karang dibelah oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, airnya  payau karena kuatnya instrusi air laut. "Untuk mandi, cukup dengan air payau kemudian dibilas dengan tadahan air hujan,"  kata Agus, seorang warga yang juga mengelola warung kelontong dan rumah makan sederhana di ujung desa.

Kuala Karang berlokasi di muara sungai dan bibir pantai. Abrasi pantai terus terjadi sepanjang tahun di pesisir desa yang berdiri sejak tahun 1901 ini. Pada 9 Januari lalu, puncak dari amukan badai laut mengakibatkan 16 rumah rusak dan dua di antaranya rata dengan pasir.

Air laut naik hingga lebih 20 meter dari garis pantai. Pagar dua unit rumah warga ini tenggelam. Pekarangan pun berubah menjadi lautan. Sebanyak 14 rumah lainnya hanya mengalami kerusakan karena posisinya berada di depan hutan bakau (mangrove) yang masih tersisa. Pada masa lalu, Kuala Karang  merupakan kawasan hutan untuk tanaman laut itu yang juga merupakan benteng alami untuk konservasi tanah dan penahan ombak.

Angin kencang disertai gelombang tinggi di kawasan ini, selalu terjadi saban akhir dan awal tahun yang berdampak pada terjadinya abrasi pantai. Namun, berdasarkan pantauan Suara Pemred, Selasa (19/1),  keberadaan sejumlah bangunan besar untuk sarang walet di beberapa titik kawasan pesisir, juga memicu terjadinya abrasi. Sarang-sarang  walet ini umumnya dibangun di kawasan hutan bakau yang ditebang.

Keberadaan bangunan beton sarang walet itu sendiri sangat mencolok di wilayah Kecamatan Teluk Pakedai. Di banyak titik, sarang walet dibangun berkelompok sehingga dari kejauhan mirip dengan kompleks rumah susun (flat). Apalagi tempat walet bersarang ini dilengkapi dengan lampu listrik. Pada malam hari, sarang-sarang walet ini akan terlihat mirip kompleks perumahan atau rumah susun.

Sebagian besar warga Kuala Karang hidup sebagai nelayan. Mereka umumnya mendirikan rumah di atas tiang kayu. Tak sedikit pula rumah yang berada di sepanjang dua sisi sungai. Rumah yang tidak berdiri di atas tiang, memiliki fondasi setinggi setengah meter lebih untuk mengantisipasi air sungai dan laut yang kerap meluap ke perkampungan.

Tiap kali menjelang akhir dan awal tahun, warga memilih untuk tidak melaut karena terjadi gelombang tinggi di lautan. Akibatnya, dalam rentang waktu hampir sebulan, mereka lebih banyak beraktivitas di rumah. Untuk berkebun atau bertani tidaklah mungkin, karena tanah di kawasan ini bercampur pasir dan berkadar garam yang tinggi.

Terhentinya Proyek Tandon

Penduduk Desa Kuala Karang  didominasi oleh warga Melayu sebagai penduduk asli yang sebagian besar sudah beralkulturasi dengan perantau Bugis. Terdapat pula sebagian kecil warga  Tionghoa yang hidup dengan membuka warung kelontong, berusaha di bidang perikanan skala kecil atau budidaya walet.

Ketika memilih Ibrahim sebagai Kepala Desa Kuala Karang dalam Pilkades 2018, warga pun sangat berharap bahwa kehidupan mereka kelak akan menjadi lebih baik lagi.

Toh di masa pemerintahan Ibrahim, harapan warga ini terlalu berlebihan. Pasalnya, tak sedikit proyek dari anggaran Dana Desa (DD) untuk kepentingan warga yang tidak teralisasi. Padahal, desa ini setiap tahun rutin mendapat kucuran alokasi DD dari pemerintah pusat senilai Rp 1 miliar. Ironisnya, tak ada pembangunan fisik yang signifikan terlihat di desa tersebut.

Di tengah Desa Kuala Karang misalnya, sebagian ruas jalan yang melingkar-lingkar dari beton kasar seluas dua meter lebih ini sudah berlubang atau rusak. Selain itu, sebagian rumah warga masih dalam kondisi sangat sederhana.

Juga sangat mencolok terlihat bahwa pemerintah desa tidak pernah melakukan penataan lingkungan di sepanjang DAS Kapuas. Ini terlihat  lewat rumah-rumah rumah sekaligus tempat mandi, cuci, kakus (MCK) warga yang berjejer di atas sungai.

Edi Suyanto, seorang tokoh Desa Kuala Karang mengaku sangat prihatin atas tersendatnya pembangunan infrastruktur di desanya. "Harapan kami, kepala desa terpilih akan membawa kami untuk hidup yang lebih baik. Tapi kalau begini terus, bagaimana? Tak mungkinlah misalnya, kite di sini hidup teros dengan air hujan," keluhnya.(Patrick Sorongan/Bersambung)

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda