Kubu Raya post authorPatrick Waraney 20 Januari 2021 635

Pertanyakan Dana Desa, Warga Kuala Karang Geruduk Kantor Kades

Photo of Pertanyakan Dana Desa, Warga Kuala Karang Geruduk Kantor Kades Puluhan warga menggeruduk Kantor Kepala Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pekadai, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (19/1) pagi.(Foto: Roni/Ist)

KUALA KARANG, KUBU RAYA, SP- Puluhan warga mendatangi Kantor Kepala Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (19/1) pagi. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) pada 2018, 2019 dan 2020.

Aksi warga ini terjadi menjelang digelarnya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) Kuala Karang. Warga menyatakan tidak terima atas sikap pihak pemerintah desa. Sebab, musrembangdes sejak 2018 selalu digelar tanpa pemberitahuan kepada warga.

Tiga wakil warga ini berdiri berhadap-hadapan dengan aparat desa yang juga dihadiri Wakil Camat Teluk Pakedai. Suasana semakin memanas karena aparat desa selama ini dinilai menutupi-nutupi penggunaan dan pengelolaan anggaran DD.

Awalnya penyampaian aspirasi warga ini langsung ditangani Wakil Camat Teluk Pakedai. Sedangkan kepala desa (kades), Ibrahim  berdiri agak tersembunyi di balik pintu masuk kantornya. Ibrahim tidak berkomentar di hadapan para wakil warga yang juga disaksikan oleh puluhan warga yang berjubel hingga di halaman kantor desa.

Ati, seorang wakil warga menyatakan, pengunaan AD dari paket-paket proyek untuk desa tersebut selama ini tidak diberitahukan kepada warga. Misalnya, dicantumkan dalam papan pengumuman proyek yang seharusnya dipasang di kantor desa. "Padahal, pencantuman paket-paket di papan pengumuman ini menjadi dasar bagi kami  untuk ikut mengawasi penggunaan uang negara untuk desa ini," katanya.

Senada itu, Musyanto yang juga wakil warga menyatakan, pihak desa khususnya kepala desa seharusnya tidak boleh menutup-nutupi penggunaan anggaran itu. "Saya tidak punya jabatan apa-apa, saya sudah tua. Jadi, silakan tutupi kebohongan lama, bikinlah kebohongan yang baru. Awalnya berbohong, nah, selanjutnya akan terus berbohong," katanya melengking.

Usai meminta warga tenang, wakil camat berjanji akan meneruskan permasalahan tersebut kepada atasan di kantornya. Dijanjikan pula bahwa penggunaan DD bakal dilakukan secara transparan dan juga akan diteruskan kepada kades setempat. 

Usai wakil camat berbicara, tampil Mulyadi, sekretaris desa yang memberikan penjelasan sekaligus meminta warga agar tenang. Sedangkan kades tetap berdiri berdiam diri di belakang sejumlah staf desa. Menurut Mulyadi, permasalahan itu akan segera diselesaikan baik-baik dengan warga sehingga masalah lama diharapkan agar dilupakan.

Pernyataan ini langsung disergah oleh Ati bahwa papan pengumuman tersebut harus dipasang hari itu juga agar warga tahu tentang penggunaan anggaran DD. "Kami meminta dipasang hari ini juga," pintanya bernada tinggi.

Sementara itu, Mulyanto menyatakan, Musrembangdes Kuala Karang sejak 2018 selalu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat. Musrembangdes pada awal Januari 2021 misalnya, juga digelar dadakan.  "Ini yang membuat saya dan kawan-kawan datang ke sini. Apalagi, setiap musrembangdes itu, di mana sudah disepakati anggaran, ternyata banyak yang tidak terlaksana," ujarnya.

Mulyanto mencontohkan acara perayaan hari besar  Islam pada 2019. "Anggarannya ada, sampai  Rp 23 juta. Kegiatan ini tidak ada, tapi anehnya, tersedia nasi bungkus sampai 520 bungkus. Ini aneh, Menurut analisasa saya dan kawan-kawasan, bahwa (ini) ada indikasi terjadi penyalahgunaan dana. Jadi, masalah itu juga yang kami pertanyakan lagi hari ini," tegasnya.

Para wakil warga juga menyoal anggaran program pembangunan tandon air hujan dengan anggaran DD 2019 senilai Rp 17.948.000 lewat 11 paket. Program ini ditangani Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang juga melakukan pengadaan barang dan jasa. Disepakati bahwa upah per paket per warga yang bekerja yakni senilai Rp 3.400.000.

Belakangan, angka  ini dipotong Rp 2.000.000 per paket sehingga upah pekerja hanya Rp. 2.000.000. Para wakil warga ini meminta penjelasan soal pemotongan tersebut. Apalagi ketika itu pihak pemerintah menyatakan bahwa jika warga tidak mau menerima upah Rp 2.000.000 maka  pekerjaan itu akan diberikan kepada orang luar desa.

 

Belum Dievakuasi Pemerintah Desa

Aksi warga ini terjadi bertepatan dengan nasib tragis yang dialami   16 kepala keluarga (KK) yang rumahnya rusak bahkan hancur akibat disapu ombak hingga klimaks dari badai laut tersebut pada 9 Januari 2021.  

Sejak terjadinya bencana alam tersebut, warga hanya menerima bantuan beras 25 kilogram dan mie instan. Itu pun melibatkan gabungan bantuan dari sejumlah anggota DPRD Kubu Raya, TNI AU, dan sejumlah komponen masyarakat.

Pihak pemerintah desa juga belum melakukan evakuasi bagi korban terutama bagi sejumlah warga yang masih bertahan di dalam rumah mereka yang telah rusak. Padahal, di rumah warga yang belum mengungsi ini terdapat pula anggota keluarga yang masih anak-anak.

Badai bisa terjadi kapan saja dan mengancam keselamatan jiwa mereka. Sedangkan warga lainnya mengungsi atas inisiatif sendiri ke rumah kerabat atau sesama warga desa. Jamillah, seorang tokoh perempuan di desa tersebut mengaku sangat prihatin. Termasuk kehadiran kadesnya yang baru muncul dua hari paska bencana itu karena lebih banyak tinggal di Kota Pontianak, Ibu Kota Kalbar.

"Siapa tak mau nangis. Mereka tidak bisa ke mana-mana karena tidak punya apa-apa lagi sehingga  bertahan di rumah yang sudah setengah rusak, dengan risiko bertaruh nyawa. Padahal sekarang ini, badai bisa terjadi kapan saja. Kebijakan pemerintah desa soal evakuasi belum ada sampai sekarang," katanya terisak-isak.(001)

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda