Kubu Raya post authorPatrick Waraney 22 Januari 2021 262

Menelisik Kuala Karang (Bagian Dua/Tamat): Desa Tertinggal yang Sarat Nestapa

Photo of Menelisik Kuala Karang (Bagian Dua/Tamat): Desa Tertinggal yang Sarat Nestapa Pada 9 Januari 2021, ombak besar menyapu pesisir Pantai Kuala Karang. Sebanyak 14 rumah rusak dan dua di antaranya rata dengan pasir. Tampak rumah milik seorang warga yang hancur total.(Foto: Patrick WGS)

KONDISI geografis Kuala Karang bisa disebut sangat spesifik dibandingkan 13 desa lainnya di Kecamatan Teluk Pakedai. Berbatasan langsung di sebelah utara dengan Laut Natuna yang kerap berbadai, Kuala Karang berada tepat di seputar teluk dan muara Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.

Itu sebabnya Kuala Karang rentan mengalami abrasi pantai karena menjadi bulan-bulanan badai terutama saban akhir dan awal tahun. Kontur tanahnya yang berpasir dengan kadar garam yang tinggi, mengakibatkan Kuala Karang bukanlah kawasan yang subur bagi warga untuk bertani atau berkebun.

Hanya beberapa titik tertentu yang bisa ditanami sayur-mayur dan pisang. Jamillah dan suaminya Agus misalnya, mengaku bisa menanam rempah-rempah dan pisang ketika tanahnya di tepi pantai teluk, belum tergerus oleh abrasi.

“Pisang yang kami tanam rasanya manis. Sayur-mayur dan rempah-rempah tumbuh subur pula. Sayangnya, tempat itu terpaksa kami tinggalkan, tahun 2018 karena dilanda abrasi, sekarang jadi lautan sehingga kami pindah ke ujung desa,” kenang Jamillah.

Sejak berdiri pada 1901,  pantai di pesisir Kuala Karang terus mengalami abrasi. Itu sebabnya banyak warga yang membangun rumah mereka dengan fondasi yang tinggi, selain rumah-rumah lainnya yang berdiri di atas tiang kayu. Pada waktu-waktu tertentu terutama tiap akhir dan awal tahun, gelombang laut meninggi sehingga air meluap hingga ke muara sungai dan menggenangi perkampungan.

Adapun jarak tempuh antara Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya dengan desa ini, lebih banyak melalui sungai. Angkutan darat seperti sepeda motor harus dinaikkan ke atas perahu klotok untuk mencapai Kuala Karang. Durasi perjalanan pun bisa berdurasi tiga-empat jam. Untuk melewati jalur darat sebelum dua kali menyeberang sungai, harus pula melewati jalanan yang sebagian besar berlubang-lubang.

Tak heran jika kondisi Kuala Karang yang juga belum memiliki menara telpon selular dan internet, menjadi semakin sulit untuk dipantau langsung oleh pihak pemerintah kabupaten. Jadi, layak jika Kuala Karang  disebut  sebagai desa paling terkucil dari total 117 desa di kabupaten seluas   291,90 kilometer persegi tersebut. Bahkan, Ibrahim yang notabene Kepala Desa Kuala Karang, dikeluhkan warga karena begitu terpilih pada Pilkades 2018, lebih banyak tinggal di Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Pada 9 Januari 2021, saat terjadi amukan badai yang merusak 16 rumah wrga, Ibrahim baru muncul dua hari kemudian bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya serta sejumlah petugas dan  pejabat dari ibu kota kabupaten.  “Mereka membawa bantuan. Harusnya seorang kepala desa, tinggal di sini karena dia juga kan tinggal di sini sebelum jadi kepala desa,” keluh Agus, suami Jamillah.

Ayong, seorang warga yang rumahnya rata dengan pasir karena disapu ombak, mengaku bahwa 10 hari paska bencana alam tersebut, pemerintah desa sama sekali belum melakukan upaya evakuasi selain menyalurkan bantuan beras 25 kilogram per kepala keluarga (KK) dari total 16 KK yang terdampak bencana.

Koordinator warga yang terkena bencana alam ini menambahkan, pihaknya juga masih menunggu janji pemerintah desa terkait bantuan dana Rp 5,5 juta per KK untuk perbaikan rumah. “Semoga tidak ada potongan dari desa," kata seorang warga yang membuka warung makan sederhana di tepi sungai.

Jika ditelisik lebih jauh, bencana alam dari laut ini sudah lama akrab dengan kehidupan warga Kuala Karang. Hanya saja, warga yang lokasinya terdampak bencana tersebut belum ingin bergeser dari tempat berbahaya itu. “Pernah kami ajukan ke pemerintah desa untuk pembangunan talud pemecah ombak. Tapi dananya memang dari APBD (Anggaran Pendapatan belanja Daerah) Kubu Raya, karena biayanya sangat besar, tidak cukup dari Dana Desa (DD),” ujar Andika, seorang mantan anggota sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga rumahnya dirusak ombak laut.

 

Macetnya Proyek dari Dana Desa

Seharusnya alokasi DD yang dikucurkan pemerintah pusat per tahun senilai Rp 1 miliar lebih, bisa secara bertahap memperbaiki infrastruktur desa. Namun sayangnya, tiap kali berlangsung Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) Kuala Karang sejak tahun 2018, jarang warga yang diikutsertakan sehingga mereka tak tahu-menahu soal penggunaan dana tersebut.

Padahal, pemerintah tingkat desa wajib meminta masukan dari warganya terkait program apa saja yang akan dicanangkan. Umpamanya, pembangunan tandon air hujan karena tanah di desa tersebut, tak memiliki debit air bersih. Akibatnya, warga selama ini memanfaatkan air hujan, terutama untuk diminum, menanak nasi, atau mencuci pakaian.

Akumulasi masalah terkait pembangunan desa, tidak transparannya alokasi DD, dan nasib korban bencana alam laut yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah desa, akhirnya menyulut aksi massa. Pada 19 Januari siang lalu,  Musrembangdes Kuala Karang sempat diwarnai demo warga.

Warga marah karena seperti tahun-tahun sebelumnya, musrembangdes dilakukan secara dadakan dan tanpa mengundang mereka. Awalnya, tiga wakil warga datang ke kantor desa, namun dilarang masuk. Ini karena  ruang musrembangdes dinyatakan terbatas apalagai diberlakukan pula protokol kesehatan menjaga jarak untuk mencegah penularan virus korona. “Jaga jaraknya sampai tiga meter. Berarti ruang sekecil itu hanya  diiisi beberapa orang,”  keluh Edi Suyanto, wakil warga yang ditemui Suara Pemred usai demo.

Musrembangdes Kuala Karang hari itu dihadiri Hendi, Wakil Camat Teluk Pakedai. Hendi  menerima pengaduan warga yang mengelilinginya. Sedangkan Ibrahim yang seharusnya berbicara dengan warganya, memilih berdiri jauh di belakang wakil camat.

Sambil berteriak-teriak, warga menuntut agar kades secara transparan menjelaskan alokasi DD selama tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020. Bahkan, warga juga mengecam sikap pemerintah desa yang menafikan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Padahal, BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Semacam parlemen desa, suatu lembaga yang dibentuk di era otonomi daerah. Tapi BPD di sini tidak ada fungsinya sama sekali,” kata Edi.

Warga dalam aksinya, antara lain menyatakan bahwa masalah-masalah terkait DD yang sudah kesekian kali terjadi di desa mereka, terasa sangat memalukan karena disaksikan oleh sejumlah wartawan.  Mulyadi, Sekretaris desa Kuala Karang mendadak masuk di tengah aksi massa. Massa pun mendesak agar Mulyadi segera menjelaskan tentang rincian penggunaan DD selama tiga tahun anggaran.

Hanya saja, pejabat desa ini tidak bisa memberi klarifikasi, termasuk tuntutan warga agar tiga kali alokasi DD itu ditulis di papan pengumuman agar diketahui khalayak. Mulyadi menyatakan belum bisa mengabulkan permintaan itu karena harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke pihak Kecamatan Teluk Pakedai. "Supaya pengelolaan anggaran Dana Desa transparan, karena selama ini ditutup-tutupi termasuk tidak diketahui oleh Badan Perwakilan Desa. Pengumuman ini harus dipasang sekarang juga,” tuntut Ati yang juga wakil warga.

Menanggapi cecaran pendemo yang diiringi sorak-sorai warga lainnya di depan kantor desa, Mulyadi kemudian meminta permasalahan tersebut dibahas secara internal. Termasuk masalah alokasi DD yang tidak teranparan, supaya dilupakan dan diharapkan tidak terulang di kemudian hari. “Masalah lama lupakan saja. Dan untuk masa sekarang, tidak akan terjadi lagi',” katanya.

“Berbohonglah terus,” timpal Edi. “Sekali berbohong jadinya keenakan!” Edi kemudian mencontohkan acara perayaan keagamaan Islam yang pernah berlangsung. “Acara ini sudah dianggarkan, ada dananya, tapi aneh acaranya tidak ada. Justru yang muncul ratusan nasi bungkus,” kecamnya.

Warga juga mempertanyakan macetnya Proyek Tandon Air Hujan pada 2020. Tandon ini diharapkan dapat menyuling air hujan, air payau dan air asin menjadi air bersih supaya bisa dikonsumsi warga. Proyek ini sangat penting karena selama ini warga mengkonsumsi air hujan.

Proyek dari DD yang disertai pemotongan upah bagi warga yang ikut bekerja juga dipertanyakan. Dilansir dari situs berita Media Kalbar edisi 2 Februari 2020,  proyek tersebut dimanipulasi. Masalah ini terkuak ketika pemerintah desa setempat mengalokasi proyek tersebut dari  anggaran DD Tahun 2019 senilai Rp 17.948.000 yang terbagi atas 11 paket.

Sebelum melaksanakan kegiatan fisik tersebut, kepala desa membentuk tim pengelola kegiatan(TPK) yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Setelah TPK terbentuk, ketuanya  di hadapan warga menyatakan bahwa upah yang semula dianggarkan per paket kegiatan sebesar Rp 3.400.000, dipotong sebesar Rp 2.000.000 untuk setiap paket kegiatan.

Upah pekerja akan dibayarkan sebesar Rp 2.000.000 juta per paket. Pihak desa mengingatkan bahwa jika warga tak menerima pemotongan tersebut, maka proyek itu akan dikerjakan oleh warga luar desa.  Belakangan, kepala desa tersebut ke pihak LSM Laskar Antikorupsi Indonesia (Laki), berdalih bahwa uang tersebut dipotong untuk membiayai kedatangan Muspika Teluk Pakedai.

Carut-marutnya permasahan DD di Kuala Karang pun termuat dalam Jurnal Universitas Negeri Tanjungpura (Untan) edisi tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian Nanang Irwan, mahasisiwa Prodi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untan. Penelitian ini menyebutkan, realisasi anggaran DD  Kuala Karang belum maksimal.

Berdasarkan data dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kuala Karang, permasalahan ini karena pihak pemerintah desa belum memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Akibatnya, proses pelaksanaan realisasi anggaran DD, agak  mengalami hambatan secara teknis dan administrasi.

Kuala Karang sendiri berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2018 berstatus sebagai Desa Sangat Tertinggal. Jumlah penduduknya, 1.577 jiwa. Dari jumlah itu, Kuala Karang hanya memiliki 53 orang yang memiliki latar belakang pendidikan menengah dan tiga orang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Itu sebabnya, bekal pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan kompetensi aparatur desa, menjadi faktor utama dari masalah yang terjadi.

Namun pantauan Suara Pemred, argumen itu tidak relevan. Sebab, seharusnya dilibatkan Tenaga Pendamping Desa supaya administrasi keuangan desa bisa dikelola dengan baik. Sebab dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dinyatakan, setiap desa tertinggal harus melibatkan pendamping desa dari kecamatan dan kabupaten untuk membantu pelatihan dan pengawasan kinerja aparatur desa. 

Alokasi DD juga dinyatakan sudah dilakukan. Maish menurut hasil penelitian akademik Untan ini,dalam dokumen perencanaan RPJMDes Kuala Karang Periode 2018-2024 dicantumkan: dana penyelenggaraan pemerintahan desa Rp 713.040.000, pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 67.021.000.000, pembinaan kemasyarakatan Rp 46.800.000, pemberdayaan masyarakat desa Rp 60.000.000. Jumlah totalnya, Rp 7.840.840.000.

Pendapatan APBDes ini mencakup pendapatan desa Rp 2.050.140.000, yang terdiri dari DD Rp 1.394.180.000, alokasi DD Rp 591.900.000, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 64.060.000. Sedangkan laporan realisasi penggunaan DD diklaim telah melewati dua tahap pelaporan.

Pertama,  pendapatan anggaran Rp 2.050.140.000 dan kedua, anggaran realisasi Rp 410.028.000, namun hanya terealiasasi sebesar Rp 288.308.000. Angka ini sudah termasuk SILPA sebesar Rp 52.832.000. Jika dihitung maka Rp 410.028.000 – Rp 288.308.000 = Rp 121.720.000 menjadi SILPA ke tahap kedua.

Sedangkan pada tahap kedua, pendapatan anggaran realisasi Rp 1.230.140.000 dan terealiasasi sebesar Rp 1.139.854.000. Jika dihitung, Rp. 1.230.140.000 - 1.139.854.000 = Rp. 90.230.000 akan menjadi SILPA. Total SILPA dari tahap pertama dan tahap kedua berjumlah Rp 121.720.000 + Rp 90.230.000 = Rp 211.950.000. Pada 2019, masih dari Jurnal Untan, DD Kuala Karang sekitar Rp 2 miliar. Hanya saja,  warga tidak mengetahui alokasi  persis dari DD tersebut karena Musrenbangdes Kuala Karang  tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh,

Sementara itu, berdasarkan keterangan warga yang dihimpun Suara Pemred, realisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga macet. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, desa diwajibkan membangun BUMDes agar mampu memperoleh sumber pendapatan asli desa, dan juga sebagai pendorong ekonomi masyarakat.(Patrick Sorongan/Suara Pemred)

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda