Lainnya post authorAdmin 24 Februari 2020 523

Tatkala Indonesia Keluar dari List Negara Berkembang jadi Negara Maju

Photo of Tatkala Indonesia Keluar dari List Negara Berkembang jadi Negara Maju BERBINCANG - Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat di KTT G20 beberapa waktu lalu. (Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Eksportir Khawatir Kehilangan Insentif Dagang Dunia

Amerika Serikat (AS), telah mengeluarkan sejumlah negara dari daftar Negara Berkembang. Negara-negara tersebut antara lain China, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia. Keputusan itu bukan dari Bank Dunia, melainkan versi Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United Stated Trade Representative atau USTR).

Dikutip dari TheStar, kelima negara tersebut dihapus dari daftar Negara Berkembang oleh Amerika Serikat, dan dianggap sebagai Negara Maju terkait perdagangan internasional. Melalui rilisnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyatakan merevisi metodologi negara berkembang untuk investigasi atas bea balik, yaitu sebuah bea yang dikenakan pada impor.

Keputusan itu selaras dengan keluhan Presiden Donald Trump yang sering kesal karena banyak negara mengaku masih berkembang, sehingga dapat untung dari aturan dagang AS. Misal, terkait aturan minimum subsidi produk ekspor.

Tak hanya Indonesia, negeri jiran Malaysia, Thailand, India dan Vietnam juga dikeluarkan dari daftar negara berkembang. Dan ternyata, negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan China turut menyandang status itu.

Asal muasal mengapa negara tersebut di atas keluar dari deretan negara berkembang versi AS adalah aturan baru dari USTR. Berdasarkan rilis resmi USTR, Sabtu (22/2), ada tiga aturan mengapa sebuah negara tak lagi masuk kategori berkembang dan tak berhak mendapat perlakuan spesial dari AS.

Pertama, pendapatan nasional per kapita di atas USD 12 ribu. Kedua, share ke perdagangan dunia lebih dari 0,5 persen. Ketiga, mempertimbangkan keanggotaan di organisasi ekonomi internasional. Pendapatan nasional per kapita Indonesia baru USD 3.027 per 2018. Namun, Indonesia masuk kategori kedua dan ketiga.

Menurut data The Global Economy, share ekspor Indonesia tercatat sudah mencapai 0,91 persen per 2017. Selain itu, Indonesia merupakan anggota G20.

"Perwakilan Dagang AS mempertimbangkan bahwa negara dengan share 0,5 persen atau lebih di dalam perdagangan dunia merupakan negara maju," jelas USTR. "Keanggotaan G20 mengindikasikan bahwa sebuah negara itu maju," lanjut USTR.

Dua faktor itu pun menyebabkan Indonesia dan sejumlah negara lain tak berhak lagi mendapat perlakuan khusus. Tentunya, "kenaikan" status ini tidak otomatis menjadi pertanda bagus. Pasalnya, para eksportir Indonesia menjadi terdampak negatif karena kehilangan insentif dagang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta W Kamdani mengatakan, kebijakan AS ini tentu akan berdampak bagi Indonesia, khususnya dalam hal perdagangan antara Indonesia dengan Negara Paman Sam tersebut.

"Kalau benar ini terjadi akan berpotensi berdampak pada, pertama, manfaat insentif Generalized System of Preferences (GPS) AS untuk produk ekspor Indonesia karena berdasarkan aturan internal AS terkait GSP, fasilitas GSP hanya diberikan kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai LDC's dan negara berkembang," katanya, seperti dilansir Liputan6.com di Jakarta.

"Dengan adanya redesignation Indonesia sebagai negara maju oleh AS, secara logika Indonesia tidak lagi eligible sebagai penerima GSP apapun hasil akhir dari kedua review GSP yang sedang berlangsung terhadap Indonesia," lanjut Shinta.

Dampak selanjutnya, kata Shinta, Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi dalam kegiatan perdagangan dengan AS. Hal ini tentu menjadi kurang menguntungkan bagi Indonesia. Kedua, semua produk ekspor Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi perdagangan berdasarkan ketentuan subsidy and countervailing measures AS.

Pengamat Ekonom lainnya, Bhima Yudhistira menilai, keputusan Presiden Donald Trump mengubah kebijakan perdagangannya dengan mengeluarkan beberapa negara dari daftar negara berkembang dapat berdampak terhadap daya saing pada ribuan jenis produk.

Peneliti Indef ini menjelaskan, dampak yang berimplikasi besar adalah dikeluarkannya Indonesia sebagai negara penerima fasilitas generalized system of preference (GSP).

"Selama ini banyak pelaku usaha menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan Amerika Serika," Bhima.

Dia, berujar GSP tersebut diberikan pada negara berkembang dan miskin. Apabila Indonesia tidak masuk dalam daftar penerima GSP lagi, akibatnya Indonesia akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk. Tercatat dari Januari-November 2019, terdapat US$2,5 miliar nilai ekspor Indonesia dari pos tarif GSP. (liputan6.com)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda