Landak post authorel 05 Maret 2020 160

Karolin Serahkan Sertifikat PTSL Empat Desa di Landak

Photo of Karolin Serahkan Sertifikat PTSL Empat Desa di Landak Serahkan Sertifikat – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga di Desa Saham, Desa Senakin, Desa Aur Sampuk dan Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila, di halaman

LANDAK, SP  - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menyerahkan Sertifikat Tanah Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui redistribusi tanah Desa Saham, Desa Senakin, Desa Aur Sampuk dan Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Penyerahan sertifikat dilakukan di halaman Kantor Desa Saham, Selasa (3/3).

Pemkab Landak dikatakan Karolin mendukung program PTSL yang dilakukan melalui program redistribusi program tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Landak agar dapat dirasakan masyarakat dalam melaksanakan percepatan perserikatan tanah-tanah masyarakat.

Karolin juga mengajak masyarakat menjaga tanah yang sudah didapat, karena sertifikat yang diberikan proses untuk mendapatkannya tidak mudah.

“Indonesia sudah merdeka 70 tahun, baru kali ini kita mendapatkan sertifikat tanah, itu artinya barang ini didapat dengan tidak mudah,” kata Karolin.

Menurut Karolin, persoalan tanah adalah persoalan politis, artinya ini semua tergantung dari kebijakan penguasa. “Kita bersyukur Bapak Presiden memberikan program ini agar masyarakat bisa memiliki hak kepemilikan terhadap tanah,” ujar Karolin.

Sertifikat yang dibagikan di Desa Saham sebanyak 830 sertifikat, Desa Senakin 825 sertifikat, Desa Rabak 500 sertifikat, dan Desa Aur Sampuk 870 sertifikat. Pada tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Landak telah melakukan sertifikasi tanah 16.953 bidang tanah.

“Lima tahun lalu tidak mungkin orang Desa Rabak dan Saham untuk memiliki sertifikat, karena tanah di sana masuk dalam hutan lindung, kurang lebih tiga tahun, saya bersama instansi terkait sudah ada yang kita keluarkan dari wilayah hutan lindung, sehingga adanya sertifikat tanah ini, negara sudah mengakui desa kita, tetapi saya terus berusaha agar masyarakat dapat memiliki hak tanahnya,” jelas Karolin.

Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sertifikasi 10 juta bidang tanah pada tahun 2020.

"Tahun ini target kita adalah 10 juta, tahun ini kita juga cukup optimis bisa mencapai,"kata Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto di kantornya, akhir Februari 2020.

Himawan optimitis bisa mencapai target tersebut, dikarenakan pada tahun lalu, pihaknya berhasil mendaftarkan 11,2 juta bidang tanah. Adapun target sertifikasi tanah yang dicanangkan adalah 9 juta bidang.

Tahun ini pun, program PTSL ditargetkan dapat mengadopsi pemutakhiran data digital. "Karena kita sudah mulai memikirkan langkah-langkah untuk reformasi digital, jadi data-data yang nanti dalam bentuk digital base," ucap Himawan.

Digitalisasi itu merupakan salah satu cara mencapai target 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia dapat tersertifikasi pada 2025.

Sebab, sistem digital bisa memvalidasi data temuan di lapangan secara akurat, seperti memeriksa sinkronisasi sertifikat yang sudah ada, kemudian memeriksa lahan belum tersertifikat, selanjutnya melihat potensi tumpang tindih lahan yang biasanya menyebabkan sengketa. "Ini kita sebut data cleansing," tuturnya.

Tak hanya digitalisasi data, ATR/BPN saat ini sedang mempersiapkan elektronik layanan. Saat ini, kata Himawan, pihaknya sedang mengoptimalkan layanan Hak Tanggungan secara elektronik.

"Kita juga membahas, bahwa kita ingin digitalisasi layanan, salah satu yang sudah kita lakukan adalah seperti hak tanggungan elektronik dan akan dimaksimalkan," katanya. (ril/tmp/jee)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda