Landak post authorKiwi 15 Juni 2020 209

Dewan Kalbar Diminta Bantu Selesaikan Persoalan Batas Wilayah

Photo of Dewan Kalbar Diminta Bantu Selesaikan Persoalan Batas Wilayah CINDERAMATA – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menerima cinderamata dari Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco, usai pertemuan membahas persoalan batas wilayah di Kabupaten Landak

LANDAK, SP - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa meminta kepada Komisi I DPRD Kalbar untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi terkait penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Landak dengan kabupaten yang ada di sekitar.

"Harapan kami ada hal-hal produktif yang kita hasilkan, sehingga rekan-rekan di DPRD Provinsi bisa membantu kami dalam menyelesaikan batas-batas wilayah, terutama yang berbatasan dengan kabupaten lainnya," kata Karolin saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalimantan Barat ke Kabupaten Landak, kemarin.

Kabupaten Landak berbatasan dengan empat kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Sanggau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah.

Pemkab Landak kata Karolin saat ini masih dalam proses menyelesaikan masalah batas-batas wilayah agar adanya status yang jelas. Menurut Karolin, permasalahan batas wilayah dengan kabupaten tetangga menjadi kendala, seperti pembangunan di daerah dan keseluruhan di Kabupaten Landak yang harus dihadapi.

"Yang menjadi persoalan adalah terkait data penduduk seperti KTP dan KK, ada yang beralamat di Landak, ada yang di Sanggau dan sebagainya, ini masih menjadi problem klasik. Kemudian juga dalam perencanaan pembangunan, baik jalan dan jembatan, kadang masih terkendala masalah administratif," terang Karolin.

Saat ini yang menjadi progres dan dalam proses  penyelesaian yaitu batas Kabupaten Landak dengan Kabupaten Mempawah. Karolin meminta Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat agar mengawal proses yang sedang berjalan.

"Dalam hal ini kami mohon pengawalan agar bisa juga mendorong ke kementerian, sehingga bisa ada progresnya. Kami menunggu sudah dua tahun untuk menuju ke Permendagri. Selanjutnya yang menjadi prioritas kami adalah untuk batas wilatah kami dengan Sanggau dan Bengkayang," ungkap Karolin.

Ketua Komisi 1 DPRD, Angeline Fremalco menyampaikan, pihaknya memang memprioritaskan menyelesaikan masalah batas wilayah di Kalimantan Barat yang masih belum rampung.

"Kita memang memprioritaskan membahas tentang batas wilayah, kami ingin mendorong setiap kepala daerah mempersiapkan serta mengurus batas daerah, kita memang harus mempersiapkan hal ini lebih keras lagi agar permasalah batas wilayah menjadi cepat beres. Ini agenda utama kami ke depan di Komisi I," terang Angeline.

Angeline menyampaikan jajarannya di Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyelesaian batas wilayah ini.

"Mungkin setelah pandemi corona mereda dan situasi mulai normal lagi, sehingga kami bisa melakukan kunjungan ke luar dan berkonsultasi langsung dengan Kemendagri. Maka kami nanti minta lengkapi data-datanya dan berikan ke kami, tentu pada awalnya nanti akan kami bahas dalam rapat bersama dengan mitra kerja kami di Provinsi Kalbar, " ungkapnya. (ril/jee)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda