Landak post authorBob 15 Oktober 2020 38

Pemkab Landak Siap Tindaklanjuti Arahan Pemerintah Terkait Omnibus Law

Photo of Pemkab Landak Siap Tindaklanjuti Arahan Pemerintah Terkait Omnibus Law RAKOR – Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi bersama pimpinan Forkopimda menghadiri rapat koordinasi terkait sinergisitas pelaksanaan regulasi Undang-Undang Omnibus Law.

LANDAK, SP – Pemerintah Kabupaten Landak menghadiri rapat koordinasi yang digelar virtual terkait terkait sinergitas dalam pelaksanaan regulasi Undang-Undang Omnibus Law, Rabu (14/10).

Rapat koordinasi yang digelar secara virtual tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) Mahfud MD dan dihadiri gubernur dan bupati/wali kota serta Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten se-Indonesia.

Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam UU Cipta Kerja telah tercantum mengenai jaminan kehilangan pekerjaan yang dijamin oleh pemerintah.

“Sebelumnya 32 kali juga tetapi yang melaksanakan hanya 7 persen dan itupun tidak penuh 32 kali. Sekarang diberi kepastian tidak boleh orang di PHK sebelum ada kepastian, selain itu juga sudah ada JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang dijamin oleh pemerintah yang sebelumnya tidak ada,” terang Mahfud MD.

Hal senada disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam rakor. Ia menyampaikan tentang latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja dan manfaatnya yakni untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, serta mendukung pemberantasan korupsi.

Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menambahkan terkait urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, dirinya mengatakan jika pengesahan RUU tidak dilakukan maka akan terjadi lapangan kerja yang berpindah ke negara lain yang lebih kompetitif.

“Dengan demikian maka penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam middle income trap,” ucap Ida Fauziyah.

Sementara, Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan pertemuan kali ini untuk menjelaskan mengenai semangat maupun proses dan substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja kepada seluruh kepala daerah, Forkopimda di tingkat provinsi, kabupaten/kota sehingga bisa memiliki kesamaan visi untuk menentukan sikap dan mengambil langkah responsif dan proaktif terkait RUU Cipta Kerja.

Sementara itu Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi mengatakan Pemkab Landak siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat terkait Omnibus Law.

“Kita sangat menyambut baik arahan dari pemerintah pusat ini, yang nantinya akan kita sosialisasikan tentang UU Cipta Kerja dengan sistem penyampaian melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta lainnya supaya dapat menyebarluaskan substansi dari undangan-undang tersebut. Supaya masyarakat kita paham dan mengerti akan Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja ini,” ungkap Herculanus Heriadi. (ril)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda