Landak post authorKiwi 21 November 2020 264

Perayaan Natal Bersama di Landak Ditiadakan, Pejabat dan ASN Dilarang Gelar Open House

Photo of Perayaan Natal Bersama di Landak Ditiadakan, Pejabat dan ASN Dilarang Gelar Open House HIASAN NATAL – Seorang warga melihat hiasan untuk perayaan Natal. Di Landak, Pemda meniadakan Perayaan Natal Bersama dan open house pada tahun ini sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 di Landak.

LANDAK, SP – Pemerintah Kabupaten Landak memutuskan meniadakan acara Perayaan Natal Bersama, tahun ini. Keputusan ini diambil kata Bupati Landak, Karolin Margret Natasa setelah mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih mengancam.

"Pemkab Landak dengan sangat menyesal tidak mengadakan Perayaan Natal Bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan orang dan penghematan anggaran pemerintah, karena anggaran pelaksanaan dialihkan untuk penanganan Covid-19," kata Karolin, Jumat (20/11).

Karolin mengimbau ASN dan masyarakat agar mengikuti Ibadah Natal di tempat ibadah, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran Covid-19 di Landak.

"Namun kita lebih menyarankan melaksanakan ibadah dari rumah saja,” tutur Karolin.

Selain meniadakan perayaan Natal Bersama, di tengah pandemi Covid-19 ini, Karolin juga melarang kalangan pejabat di Pemkab Landak untuk menggelar open house, pada perayaan Natal nanti.

“Para pejabat dan ASN Pemkab Landak juga dilarang melaksanakan kegiatan open house," kata Karolin mengingatkan.

Selain untuk beribadah, masyarakat juga dilarang melaksanakan kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan orang, seperti resepsi atau hiburan bersama saat Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak berkeliling silaturahmi dari rumah ke rumah yang selama ini menjadi tradisi saat Natal dan Tahun Baru.

"Sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap krisis dan bencana yang saat ini dihadapi dunia dan indonesia, mari kita rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sederhana, namun khusuk dan khidmat," pinta Karolin.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan libur panjang Natal dan Tahun Baru pada Desember mendatang terancam ditiadakan jika terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Wiku mengatakan, hal ini menjadi konsekuensi apabila masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan yang menyebabkan kasus Covid-19 naik.

"Apabila masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga kasusnya meningkat, maka ada konsekuensi terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait masa libur akhir tahun," kata Wiku, Jumat (20/11).

Ia mengklaim keputusan libur panjang ditentukan oleh pemerintah namun tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, apalagi di masa pandemi Covid-19.

Jika kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dirasa kurang, maka libur dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru bisa saja ditiadakan.

"Jadi keputusan terkait libur panjang walaupun ditentukan oleh pemerintah namun prinsipnya sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M terutama di masa-masa liburan," tutur Wiku.

Wiku juga menegaskan, apapun keputusan yang diambil pemerintah terkait libur panjang ini, merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tertular Covid-19.

"Terlepas diberlakukan atau ditiadakan libur akhir tahun ini keputusan yang diambil oleh pemerintah tentu dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi penularan Covid-19," imbuh Wiku.

Libur panjang dikhawatirkan membuat lonjakan kasus Covid-19, karena arus mobilitas masyarakat yang tinggi, padahal di masa pandemi pergerakan orang idealnya dibatasi. 

Kasus positif Covid-19 diketahui mencapai 483.518 per 19 November 2020 dengan 406.612 sembuh dan 15.600 di antaranya meninggal dunia. (ril/cnn)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda