Landak post authorKiwi 27 Oktober 2020 66

Bupati Landak Ingatkan Pemdes Susun APBDes Tepat Waktu

Photo of Bupati Landak Ingatkan Pemdes Susun APBDes Tepat Waktu BIMTEK - Kepala desa di Kabupaten Landak dan pihak terkait mengikuti Bimtek Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ladak di Aula Kantor Bupati Landak, Senin (26/10).

LANDAK, SP – Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengingatkan pentingnya melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 tepat waktu.

Dikatakan Karolin, jika penyusunan APBDes kurang lengkap dan mengalami keterlambatan akan mempengaruhi pencairan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

"Kondisi tersebut tentunya akan mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa," kata Karolin saat Bimtek Penyusunan APBDes tahun anggaran 2021 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ladak di Aula Kantor Bupati Landak, Senin (26/10).

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, maka dalam rangka percepatan perencananaan pembangunan dan memastikan dokumen anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2021 sudah ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2020.

"Bimtek ini dilakukan dalam rangka mendorong desa memenuhi aspek ketepatan waktu. Dengan demikian diharapkan desa dapat segera melakukan proses penyusunan APBDes untuk tahun 2021, sehingga tidak akan mengalami hambatan yang berarti," ujar Karolin.

Diungkapkan Karolin salah satu sumber terbesar pendapatan dalam APBDes adalah DD yang bersumber dari APBN. Dana ini diperuntukan bagi desa untuk membangun berbagai aspek.

"Kebijakan DD diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa," papar Karolin.

Menurut Bupati Karolin pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan. (ril)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda