Landak post authorKiwi 27 November 2020 59

DPRD Landak Matangkan Pembentukan Raperda Kelembagaan Adat

Photo of DPRD Landak Matangkan Pembentukan Raperda Kelembagaan Adat

LANDAK, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak melakukan dengar pendapat dengan tokoh adat di Landak terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kelembagaan Adat.

Raperda ini merupakan inisiasi dari DPRD Kabupaten Landak. Dengar pendapat digelar di aula utama DPRD, Kamis (26/11) dan dihadiri Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.

Karolin mengatakan Raperda ini akan mengatur, menaungi dan memberikan kepastian hukum pada lembaga adat di Landak. Untuk membuat suatu Perda, maka dilakukan dengar pendapat agar ada masukan dalam menyusunnya.

"Silakan menanggapi atau memberikan masukan terkait Raperda ini, dan selanjutnya akan dibahas bersama dengan pemerintah untuk dapat dijadikan Perda. Kami Pemkab Landak sangat mendukung, serta berharap Perda segera disahkah dan segera dilaksanakan," ucap Karolin.

Karolin menyebutkan tidak semua daerah di Kalimantan Barat maupun di Indonesia memiliki Perda Kelembagaan Adat. Menurutnya kurangnya referensi atau tidak ada keberanian dari legislatif maupun eksekutif untuk melakukan hal tersebut yang jadi alasannya.

"Jadi ini merupakan catatan sejarah bagi Kabupaten Landak, karena ini Perda yang sangat penting bagi pengakuan masyarakat adat di Landak dan pengakuan masyarakat adat dihadapan Republik Indonesia," terang Karolin.

Karolin berharap adanya Perda Kelembagaan Adat dapat menjadi cita-cita besar bagi masyarakat adat agar maju dan berkembang tanpa menghilangkan adat istiadat.

"Saya punya cita-cita besar dan luas berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat, karena saya ingin memajukan masyarakat adat apapun yang ada di Landak," jelas Karolin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman mengatakan Raperda ini merupakan inisiatif dari legislatif yang sudah dilakukan perencanaannya sejak tahun 2019, dan raperdanya dilaksanakan tahun 2020.

"Adanya Raperda ini kita ingin mengembalikan marwah lembaga adat kita sebagai lembaga adat yang bisa membantu pemerintah untuk mendukung program-program, terutama untuk bidang adat istiadat serta budaya," ungkap Heri Saman. (ril)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda