Melawi post authorKiwi 07 Juli 2020

Bupati Panji Lantik 37 Pejabat Eselon III dan IV

Photo of Bupati Panji Lantik 37 Pejabat Eselon III dan IV PELANTIKAN - Prosesi pelantikan pejabat eselon III dan IV oleh Bupati Melawi, Panji di Kantor Bupati Melawi, Selasa (7/7).

NANGA PINOH, SP - Bupati Melawi, Panji melantik 37 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Melawi, Selasa (7/7). Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang lowong.

Pelaksanaan sumpah dan janji jabatan serta pelantikan pejabat struktural, administrator hingga pengawas digelar di Kantor Bupati Melawi. Pelantikan digelar dengan penerapan protokol kesehatan dan tak banyak dihadiri tamu undangan.

"Pelantikan ini dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pembinaan kinerja dan karir serta peningkatan kinerja," ujar Panji dalam sambutannya.

Panji juga menegaskan proses pengisian jabatan dilakukan untuk kepentingan organisasi, bukan demi kepentingan tertentu. Ia menuturkan pengembangan karir pegawai tidak semata-mata bagi kepentingan pegawai, tapi juga pembinaan dan pemantapan organisasi dalam menjalankan pelayanan publik agar berjalan dengan baik. 

"Diharapkan pejabat yang dilantik dapat melakukan inovasi dimanapun ditempatkan. Seluruh pejabat structural, administrator dan pengawas harus memiliki rasa optimisme yang tinggi yang mampu melakukan perubahan dan peningkatan kinerja," pesannya.

Panji pun mengakui pelaksanaan proses mutasi dan promosi pegawai jelang Pilkada ini bisa memberikan  konsekuensi tertentu. Bahkan, banyak kepala daerah yang enggan melakukan pelantikan saat ini karena Melawi mau Pilkada.

"Pelantikan yang digelar saat ini prosesnya panjang sekali. Ada surat dari Kemendagri, ada persetujuan Mendagri, ada persetujuan gubernur juga," katanya.

Panji menegaskan, pelantikan ini bukan kemauannya untuk mutasi pegawai semata, tapi mutasi dan promosi dilakukan agar kinerja Pemda berjalan dengan baik. 

"Karena jabatan yang kosong ditinggalkan sebelumnya punya rentetan ke bawahnya. Dan banyak jabatan yang dijabat Plt seperti camat Pinoh Selatan dan Belimbing. Saya ingin camat definitif. Jadi, ini bukan soal mutasi dan promosi tapi mendefinitifkan jabatan yang Plt," katanya. 

Menurut Panji, dengan kondisi menjelang Pilkada, kinerja pemerintah tak boleh terganggu. Roda pemerintahan harus terus berjalan seperti biasa. Karenanya, ia tetap melakukan proses pelantikan setelah adanya persetujuan Mendagri.

"Kita memahami jabatan yang kosong akan membuat kinerja pemerintah kesulitan. Pejabat Pelaksana tugas juga merasa secara psikologis belum memiliki kewenangan penuh," ujarnya.

Persetujuan Mendagri

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus menerangkan 37 pejabat yang dilantik terdiri dari 19 pejabat administrator serta 18 pejabat pengawas. Pelantikan ini didasarkan persetujuan Mendagri serta surat perintah melantik dari Gubernur Kalbar.

"Dua surat ini menjadi dasar bupati menggelar pelantikan pejabat hari ini," katanya.

Paulus mengungkapkan ada empat pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang di-SK-kan langsung oleh Kemendagri. Hal ini memang mengacu aturan pusat dimana pengangkatan dan pemberhentian pegawai Disdukcapil harus dengan persetujuan Mendagri untuk kepala Dinas dan Dirjen Dukcapil untuk pejabat di bawahnya.

"Kita tinggal mengusulkan pejabat yang akan diangkat atau diberhentikan. Namun prosesnya panjang, karena harus diusulkan melalui gubernur, setelah disetujui baru gubenur menyurati Mendagri," katanya. (eko/bah)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda