Melawi post authorKiwi 16 Oktober 2020 726

WTP di Tengah Kisruh Pengelolaan Keuangan, Pengajuan APBD Perubahan Melawi Defisit Rp64 Miliar

Photo of WTP di Tengah Kisruh Pengelolaan Keuangan, Pengajuan APBD Perubahan Melawi Defisit Rp64 Miliar

MELAWI, SP - Kabupaten Melawi memang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan LHP atas Laporan keuangan Pemda Tahun Anggaran 2019 yang digelar secara virtual bersama di masing-masing daerah dengan BPK RI perwakilan Kalbar pada 29 Juni 2020 lalu.

Opini WTP sendiri menjadi yang perdana didapat Kabupaten Melawi sejak berdiri 16 tahun silam. Bupati Panji, meraih WTP bersama 11 kabupaten/kota lainnya. Atas prestasi ini, Panji menyampaikan BPK sudah bekerja sungguh-sungguh profesional dan sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan standar yang berlaku.

Namun, baru saja mendapat kado manis, Pemkab dirundung problem serius.-Kabupaten Melawi dipastikan tidak memiliki APBD Perubahan pada tahun anggaran 2020 ini. DPRD Melawi memutuskan tidak mengesahkan Raperda APBD Perubahan setelah empat fraksi menyatakan penolakannya dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (9/10) lalu.

Drama penolakan terhadap APBD Melawi menjadi klimaks setelah sebelumnya penetapan APBD Perubahan dalam paripurna DPRD, Rabu 30 September lalu gagal dilaksanakan karena tidak kuorumnya anggota dewan. Setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, pada 2 Oktober, Pemkab Melawi dan DPRD pun diminta untuk melakukan pembahasan ulang dalam kurun waktu sepekan.

Namun, kesepakatan tak juga didapat dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Melawi hingga akhirnya dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Melawi, hanya dua fraksi yang menerima pengesahan APBD Perubahan Melawi. 

Bagaimana bisa perolehan WTP justru mencerminkan tata kelola penganggaran yang buruk yang ditunjukkan dengan ketidaksepahaman DPRD-Pemda dan apakah akan mengancam penilaian BPK ke depan terhadap tata kelola keuangan Pemkab Melawi?

Gunakan APBD Murni

Pemkab Melawi dipastikan tidak mengelola APBD Perubahan pada 2020 setelah gagalnya tercapainya kesepakatan dengan DPRD Melawi. Pemkab telah memutuskan kembali menjalankan APBD murni yang juga sebenarnya telah beberapa kali mengalami perubahan Perbup Penjabaran.

Sekda Melawi, Paulus mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Pemprov Kalbar pasca gagalnya pengesahan APBD-P. Termasuk dengan BPK RI perwakilan Kalbar yang nantinya melakukan audit atas keuangan Pemkab.

"Kami tentu berharap tidak adanya APBD Perubahan, tidak berpengaruh pada opini BPK kedepan. Dalam waktu dekat akan berkonsultasi dan melaporkan semua proses politik di DPRD terkait APBD Perubahan," ujarnya.

Paulus menjelaskan, APBD Perubahan ini memang tidak dapat dijalankan karena tidak ada kesepakatan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD. Terkait dengan anggaran yang berkenaan dengan Covid-19 dan belanja rutin seperti gaji pegawai, listrik, air dan belanja yang bersifat prinsip nantinya akan masuk dalam perubahan Perbup APBD kelima.

"Perubahan Perbup ini tentu akan kita konsultasikan. Dikomunikasikan agar nantinya kita tahu untuk pengelolaan sisa riil anggaran di tahun 2020 ini," jelasnya.

Soal opini pemeriksaan laporan keuangan pada 2021, Paulus juga mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan BPK. Pihaknya tentu tidak bisa tinggal diam karena harus melaksanakan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang benar.

"Untuk belanja yang sifatnya pembangunan juga sudah tidak ada persoalan karena sudah masuk dalam APBD murni. Memang banyak yang terpangkas karena harus dialokasikan untuk anggaran Covid-19. Tentu sudah tidak muncul lagi dalam penyesuaian perubahan Perbup," katanya.

Melawi, lanjut Paulus sudah melakukan perubahan Perbup APBD hingga empat kali. Saat ini kegagalan APBD Perubahan membuat Melawi akan melakukan kembali perubahan perbup kelima untuk mengakomodir belanja khusus Covid-19 serta anggaran rutin.

"Saya juga memastikan belanja baru yang diusulkan awalnya akan masuk ke APBD perubahan tidak akan berjalan karena ini tidak disepakati," jelasnya.

Soal penolakan APBD perubahan yang mungkin dipengaruhi dengan tensi Pilkada Melawi, Paulus tak memberikan komentar. Menurutnya TAPD sudah bekerja sesuai dengan aturan dan juga berupaya agar proses pembahasan sedemokratis mungkin. 

"Saya sendiri di TAPD sudah langsung di hilir (pembahasan sebelumnya belum menjabat Sekda). Saat KUA PPAS saya juga tidak berada di TAPD. Hanya memang saya harus tancap gas. Hanya semua sudah dibahas dan didiskusikan. Kalau ada perbedaan pendapat itu wajar saja. Tinggal bagaimana kita mencermati," katanya.

Defisit Rp64 Miliar

Dalam penyampaian PA Fraksi, juru bicara Fraksi PDIP, Edysun mengungkapkan perubahan APBD bukan sesuatu yang diharuskan atau dilarang. Penambahan belanja daerah harus sesuai kebutuhan aktual dan strategis dan memperhatikan prioritas. Apalagi saat ini dihadapkan dengan bencana yang datang silih berganti.

"PDI Perjuangan menyayangkan kenaikan defisit setelah pembahasan APBD perubahan naik menjadi Rp64 miliar. Ini yang dipertanyakan padahal anggaran untuk belanja penanganan Covid sudah terbayarkan dengan penyisiran anggaran," ujarnya.

PDIP, lanjut Edysun juga tak sependapat dengan belanja baru dalam APBD Perubahan padahal diketahui ada defisit yang cukup besar. Ia mengungkapkan belanja baru mencapai Rp30 miliar yang terdapat di berbagai SKPD.

"Ini apakah sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Melawi atau hanya untuk sebagian kelompok. Bila tetap dilaksanakan perubahan APBD, maka akan membebani APBD tahun berikutnya," ucapnya.

Sementara, Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Hermanus menilai TAPD Melawi belum bisa melakukan rasionalisasi belanja yang mengacu pada saran  gubernur Kalbar serta saran Banggar DPRD.

"Perubahan APBD Melawi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kesepakatan antara Banggar dan TAPD. Karena kami menilai tidak balance antara pendapatan dan belanja," katanya.

Pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Melawi gagal. Kesepakatan bersama DPRD dan Pemkab Melawi urung terjadi karena paripurna DPRD yang mengagendakan Pendapat Akhir Fraksi dan persetujuan APBD Perubahan pada Rabu (30/9) gagal kuorum.

Pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Melawi diagendakan sejak Rabu siang pukul 13.00 WIB. Namun setelah beberapa kali skor, anggota dewan yang hadir tak juga kuorum. Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti mengungkapkan Paripurna Persetujuan APBD Perubahan pun diagendakan kembali pada pukul 21.00 WIB. Hanya hingga tengah malam, hanya 19 anggota dewan yang hadir.

"Kami sudah berupaya agar persidangan bisa berjalan. Karena minimal untuk pengambilan keputusan hadir dua pertiga anggota atau 21 orang," ujarnya. Dikatakan Widya, proses persetujuan APBD Perubahan bahkan harus sampai  enam kali ditunda. Padahal pembahasan APBD Perubahan selama kurang lebih dua minggu sejak penyampaian sudah clear pembahasannya.Widya menyatakan tenggat terakhir penetapan APBD perubahan pada 30 September pukul 24.00 WIB.

Karena telah melampaui deadline, pihaknya  akan berkoordinasi dengan gubernur untuk pelaksanaan paripurna kembali. Dalam APBD Perubahan Kabupaten Melawi memuat sejumlah pos anggaran yang harus disahkan seperti pembayaran gaji tenaga kontrak selama lima bulan, khusus Covid-19.

Begitu pula dengan perubahan Perbup Penjabaran APBD Melawi yang telah berubah beberapa kali akibat pemangkasan anggaran dan belanja akibat dampak Covid-19 yang harus masuk dalam batang tubuh APBD.

"Dalam PMD Nomor 33 Tahun 2019 bila APBD Perubahan gagal disepakati maka Kepala Daerah melaksanakan belanja di tahun anggaran berjalan sesuai dengan APBD murni," katanya.

Sejarah Perdana

Kabupaten Melawi akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020. Hal tersebut disampaikan langsung penyerahan LHP atas Laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2019 yang digelar secara virtual bersama di masing masing daerah dengan BPK RI perwakilan Kalbar, Senin (29/6)

Opini WTP sendiri menjadi yang perdana didapat Kabupaten Melawi sejak berdiri 16 tahun silam. Hal ini sendiri menjadi upaya bersama dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Melawi dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya mewujudkan opini tersebut.

Bupati Panji melalui video conference bersama BPK RI perwakilan Kalbar serta kepala daerah lainnya didaulat mewakili Bupati dan walikota Se Kalbar.

“Dalam masa audit berjalan kita dihadapkan dengan masalah pandemi Covid-19 yang menimbulkan kendala dan hambatan dan beragam pada semua pihak terkait,” katanya.

Namun,lanjutnya, semua itu tidak mengurangi semangat dan motivasi serta dorongan dari BPK RI perwakilan Kalbar pada kami semua selaku pengelola dan penanggungjawab keuangan negara untuk mencapai kualitas pelaporan yang baik.

“Terlepas penilaian atau apapun opini yang kami terima masing-masing, sudah sepantasnya dari ketulusan hati kami yang dalam kami ucapakan terima kasih dan penghargaan pada pimpinan BPK RI dan jajaran atas upaya dan kerja, membantu, membimbing dan menyelesaikan tugas kami berupa laporan dan pertanggungjawaban keuangan dengan baik,” katanya.

Panji juga secara khusus, mengucapkan terima kasih bahwasanya Melawi termasuk dari 12 kabupaten/kota yang mendapatkan WTP. Ia mengatakan ini menjadi pertama yang mendapat opini WTP.

“Berapa BPK sudah bekerja sungguh-sungguh profesional dan sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan standar yang berlaku,” katanya.

Dikatakan Panji, Melawi sebagai kabupaten yang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yakni menyampaikan laporan keuangan. Dimana bila memang belum dinyatakan layak, maka Melawi tentunya tidak akan mendapatkan opini seperti saat ini.

“Ini adalah kerja keras semua pihak. Sehingga Melawi dinyatakan layak mendapat opini WTP,” ucapnya.

Target Pertahankan

Pemkab Melawi menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 ke DPRD Melawi, Rabu (29/7). Penyampaian laporan keuangan tahunan dilakukan setelah audit oleh BPK RI.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti, Bupati Melawi, Panji menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi sepanjang tahun 2019 lalu.

"Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi Pemda untuk disampaikan ke DPRD," katanya.

Laporan keuangan yang disampaikan, kata Panji, telah dilakukan audit oleh BPK RI dan mendapat opini WTP. Raihan ini, kata dia, menjadi bentuk komitmen Pemkab Melawi untuk selalu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pemerintahan, khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah.

"Banyak peran yang turut andil dalam pencapaian WTP termasuk rekan-rekan DPRD Melawi yang banyak memberikan masukan dan pendapat," ujarnya.

Panji memaparkan realisasi APBD 2019 di antaranya Pendapatan Daerah tercapai sebesar Rp 1,162 triliun atau tercapai 98,24 persen. Terdiri dari PAD tercapai 79 persen sebesar Rp 40,5 miliar. Pendapatan Transfer dari pusat dan provinsi sebesar Rp 1,039 triliun atau 115,37 persen dari target.

"Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 81,8 miliar," katanya.

Dilanjutkan Panji, untuk Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 959,8 miliar atau 94,74 persen dari target 1 triliun. Ia merincikan belanja operasi sebesar Rp 677,8 miliar. Sedangkan belanja modal terealisasi Rp 281,9 miliar. Untuk belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp 55,12 juta.

"Untuk transfer terdiri dari belanja bagi hasil atau pajak dan retribusi daerah dan belanja bantuan keuangan pada desa dan parpol terealisasi sebesar Rp 218,68 miliar," ungkapnya.

Dari nilai pendapatan dan belanja, kata Panji, didapat defisit sebesar Rp 16,3 miliar. Sementara untuk pembiayaan daerah realisasi pada anggaran 2019 tercapai sebesar Rp 77,7 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 21,23 miliar. "Silpa 2019 tercapai Rp 40,17 miliar," katanya.

Panji turut mengungkapkan untuk aset Melawi hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp 2,3 triliun. Untuk kewajiban Pemkab Melawi sebesar Rp 12,6 miliar. Serta posisi ekuitas per 31 Desember 2019 mencapai Rp 2,35 triliun.

"Investasi jangka panjang untuk BUMD PT Bank Kalbar, PDAM serta PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp 38 miliar," jelasnya.

Panji mengatakan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi rutinitas tahunan Pemda menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit BPK.

"Kita bersyukur tahun ini tahapan berjalan sesuai dengan schedule dan tahapan," katanya.

Panji mengatakan mempertahankan WTP yang diraih tahun ini tidaklah gampang. Sehingga perlu dukungan semua pihak.

"Kalau sampai anjlok lagi kan betapa sedihnya kita. Cepat pembahasan ya jadi harapan kita, tapi tetap aturan dijalankan dengan baik,” katanya.

Ditargetkan Dua PekanKetua DPRD Melawi, Widya Hastuti usai sidang mengatakan usai penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 oleh Bupati kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus.

"Kita targetkan pembahasan sesuai dengan jadwal bisa selesai dalam dua minggu ini," katanya.

Widya menegaskan pembahasan Raperda akan menjadi salah satu prioritas dalam agenda kedewanan. Selain itu DPRD masih membahas KUA PPAS RAPBD 2021.

"Kita berharap pembahasan bisa lancar dan sesuai jadwal. Kita lanjutkan dulu di pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, baru nanti kembali membahas APBD murni 2021," pungkasnya. (eko/bah/mul)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda