Melawi post authorelgiants 19 November 2020 2,811

Kampanye Hitam di Pilkada Melawi, Tim Paslon Hina Alm Firman Muntaco

Photo of Kampanye Hitam di Pilkada Melawi, Tim Paslon Hina Alm Firman Muntaco Ilustrasi Wesi

NANGA PINOH, SP - Keluarga Almarhum Firman Muntaco meradang. Nama Bupati Melawi periode 2010-2015 ikut disebut-sebut dalam sebuah rekaman berdurasi 53 detik dan tersebar melalui pesan WhatsApp. 

Rekaman yang diduga berasal dari orasi dalam sebuah kampanye politik di salah satu desa di Melawi. Dalam salah satu bagian rekaman tersebut menyebutkan Firman Muntaco sebagai "Anak Kampang". 

Adik almarhum Firman Muntaco, Faizir Syam pun menyebut seluruh keluarga besar tak bisa menerima perkataan tersebut. Syam menganggap ini merupakan bentuk penghinaan bagi Firman Muntaco yang sudah dianggap sebagai tokoh besar di Melawi, bahkan Kalbar.

"Kami seluruh keluarga besar baik yang ada di Melawi serta Pontianak tak bisa menerima perkataan itu. Ini penghinaan. Seluruh keluarga besar tersinggung dan merasa terhina," ucapnya.

Faizir Syam mengungkapkan, sebagai tindak lanjut atas rekaman audio yang beredar, ia mewakili keluarga besar Firman Muntaco telah melaporkan oknum yang diduga adalah saudara Oktavianus alias Bobo. Ucapan ini, kata Syam diduga disampaikan Bobo dalam orasi politiknya saat kampanye pasangan calon nomor urut 3 (Dadi-Kluisen) di daerah Perembang Gala Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan beberapa waktu lalu. 

"Saya sendiri mendapat rekaman audio itu ada 7 November sekitar pukul 23.43 WIB. Kemudian saya kroscek ke sejumlah pihak soal rekaman tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi saya dan keluarga besar mengambil langkah hukum," ujarnya.

Dengan berbekal dukungan tanda tangan pihak keluarga, Faizir Syam mendatangi Polres Melawi. Ia pun berkonsultasi dengan Kasat Reskrim terkait pelaporan dugaan penghinaan terhadap almarhum Firman Muntaco.

Saat itu, jajaran Polres Melawi menyebutkan bahwa proses pelaporannya sudah bersamaan dengan laporan yang masuk ke Bawaslu dan Gakkumdu.

"Kami dari keluarga hanya meminta laporan itu diterima dan direspon kepolisian. Saat melapor saya juga membawa bukti rekaman WhatsApp dan screenshot WA  yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya," ujarnya.

Faizir mengatakan terkait rangkaian kampanye oleh Paslon tersebut, ia menyebut hal tersebut bukan menjadi urusannya. Hanya  perkataan Anak Kampang itulah yang diperdebatkan. Apalagi sejumlah ormas di Pontianak juga dikabarkan ikut kesal atas pernyataan itu.

"Ormas sudah datang ke Polda, hanya waktu itu mereka tidak bisa ikut melapor soal penghinaan pada almarhum. Rencananya nanti akan dilaporkan langsung oleh keluarga di Pontianak ke Polda terkait ini juga," ujarnya.

Pihak keluarga, kata Syam juga bakal dilaporkan hal ini ke Polda bila Polres Melawi tak menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya hanya menuntut agar hal-hal seperti ini tidak terus terjadi.

"Karena almarhum Firman Muntaco sangat ditokohkan di sini. Soal proses laporan dugaan pidana dalam tahapan Pilkada, itu hal yang berbeda. Kami menunggu tindak lanjut pihak kepolisian," katanya. 

Faizir Syam mengakui, saat ini sudah ada upaya permintaan maaf langsung kepada istri almarhum, Henny Dwi Rini melalui pesan WhatsApp. Namun, lanjut Syam, pihak keluarga tetap menegaskan untuk memperkarakan hal ini melalui jalur hukum.

"Karena bagi keluarga ini benar-benar bentuk penghinaan bagi almarhum. Soal berdamai atau tidak, kami tetap akan meminta proses hukum terlebih dahulu dijalankan," katanya.

Kapolres Melawi, AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto yang dikonfirmasi melalui seluler justru menyebutkan pihak keluarga tidak jadi membuat laporan di Polres.

"Nanti silahkan konfirmasi ke Bawaslu dan Gakkumdu.  Kemarin tidak jadi buat laporan ke Polres karena sudah dilaporkan ke Gakkumdu," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Muhammad Ginting hingga berita ini dibuat belum bisa dikonfirmasi terkait laporan keluarga almarhum Firman Muntaco. Permintaan wawancara melalui WhatsApp belum direspon hingga berita ini diturunkan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Melawi, Johani mengungkapkan  kasus ini dilaporkan pada 7 November lalu dan diregister pada 9 November dengan nomor register 02/REG/LP/PB/KAB/20.09/XI/2020 dengan terlapor atas nama Oktavianus alias bobo sudah dilakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020.

Johani tak mengungkapkan siapa pelapor dalam kasus ini karena hal tersebut menjadi salah satu yang bersifat rahasia. 

"Sebagaimana ketentuan yang berlaku kami telah meminta keterangan dari pelapor, terlapor dan saksi untuk memperoleh informasi dan memperdalam bukti yang telah diserahkan kepada kami," jelasnya.

Johani melanjutkan, dari proses yang telah dilakukan selama lima hari selanjutnya pihaknya  membahas kasus tersebut di sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Melawi.

"Dan dari hasil pembahasan akhirnya kasus tersebut tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dengan sejumlah alasan ada perbedaan antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan," ujarnya.

Dalam rapat Gakkumdu, Bawaslu berpendapat bahwa kasus dugaan pelanggaran pidana pemilihan dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Sementara pihak kepolisian berpendapat bahwa terhadap dugaan perkara ini yg telah dirumuskan dalam Pasal 187 ayat (2) belum memenuhi unsur pidana yg dipersangkakan.

"Begitu pula kejaksaan berpendapat bahwa perkara belum dapat di naikkan ke tahap penyidikan," ujarnya.

Terpisah, Oktavianus alias Bobo, hanya memberikan penyataan singkat. "Saya sudah mengklarifikasi persoalan ini Gakkumdu," kata dia.

Ia belum merespon pertanyaan terkait klarifikasi pernyataannya yang menyinggung almarhum Firman Muntaco.

Marak Terjadi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprediksi kampanye hitam (black campaign) akan marak terjadi pada gelaran Pilkada serentak 2020.

Untuk itu, Bawaslu meminta masyarakat dapat mengidentifikasi dan berhati-hati terkait kemungkinan adanya black campaign dalam Pilkada 2020.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan telah mengidentifikasi 4 modus kampanye hitam yang diperkirakan terjadi pada Pilkada 2020.

Pertama, pidato politik yang cenderung mengarah kepada politik identitas yang bermuara kepada politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Bahkan, kata dia, hal tersebut juga terjadi saat pilkada di DKI dan Pemilu 2019 Jakarta.

"Saya rasa kita memiliki pengalaman di DKI, kemudian ada pengalaman saat Pemilu 2019," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (15/8).

Modus kedua, yakni ceramah-ceramah provokatif di tempat ibadah atau acara keagamaan. Baginya butuh pendekatan secara struktural kepada tokoh-tokoh agama yang akan memengaruhi Pilkada 2020.

Namun demikian, terkait modus ceramah-ceramah provokatif di tenpat ibadah, Bawaslu telah membentuk kelompok lintas agama secara konkrit membuat buku Pilkada Tanpa Politik Uang dan Politisasi SARA yang berisi sosialisasi untuk digunakan oleh tokoh-tokoh agama ketika melakukan ceramah di rumah ibadah.

"Kami (Bawaslu) sudah memulainya tahun 2019 dengan melibatkan tokoh lintas agama baik itu Islam, Kriten Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, bahkan aliran kepercayaan," sebutnya.

Modus ketiga, lanjutnya, terdapat spanduk yang mengandung pesan verbal berkonten SARA dan keempat penyebaran ujaran kebencian oleh akun-akun anonim di media sosial.

Dia memprediksi Pilkada 2020, terlebih dengan situasi covid-19, kampanye mengunakan medsos lebih ramai dan lebih banyak digunakan dan itu berpotensi semakin tingginya kampanye dengan ujaran kebencian.

"Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi Bawaslu, bagaimana bisa menindaklanjuti pertemuan atau laporan ujaran kebencian yang dilakukan di akun-akun yang tidak resmi di medsos," tuturnya.

Ia menilai, politisasi SARA masih jadi ancaman terbesar pada pelaksanaan pilkada 2020.

Menurutnya, kontestasi dengan memanfaatkan agama serta simbol-simbolnya untuk menegasi calon kepala daerah yang berbeda agama atau suku akan menimbulkan ketidaksetaraan politik dan itu dapat mencederai proses pemilihan di Indonesia.

"Proses tindak pidana terhadap praktik politisasi SARA dan ujaran kebencian menjadi cara paling baik dan efektif memberikan sanksi sekaligus sebagai pencegahan praktik tersebut," tegasnya.

Kendati demikian, ia menjelaskan ada empat strategi yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah politisasi SARA dan ujaran kebencian.

Pertama, membangun komitmen calon kepala daerah untuk tolak politisasi SARA dan ujaran kebencian di pilkada.

Kedua, menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai peringatan dini untuk pencegahan ujaran kebencian dan politisasi sara.

Ketiga, menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan tolak politisasi SARA di pilkada, dan keempat, membangun kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penegakan hukum ujaran kebencian dan politisasi SARA.

"Terutama fokus kami kepada Tim Cyber Mabes Polri untuk menyusuri pemanfaatan media sosial dalam melakukan pelanggaran-pelanggran berkaiatan dalam melakukan tindak pidana pemilihan," tukasnya. (eko/mdi/lip)

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda