Melawi post authorKiwi 21 Januari 2021 93

Satgas Covid-19 Melawi Jalankan Kembali Operasi Yustisi

Photo of Satgas Covid-19 Melawi Jalankan Kembali Operasi Yustisi APEL - Pelaksanaan Apel Operasi Yustisi dari lintas instansi untuk penegakan hukum penerapan protokol kesehatan.

NANGA PINOH, SP - Satgas Covid-19 Kabupaten Melawi kembali melanjutkan Operasi Yustisi sejak 20 Januari hingga 30 Maret mendatang. Hal tersebut dilakukan sesuai Instruksi Mendagri serta Satgas Covid-19 Nasional. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Paulus saat Apel Gelar Tim Unit Kerja Terpadu, Rabu (20/1) di Lapangan Kuliner Nanga Pinoh. Apel turut dihadiri jajaran Polri, TNI, Satpol-PP, BPBD serta instansi teknis lainnya. 

"Mendagri dan Satgas Covid-19 Nasional telah meminta Satgas Covid-19 di daerah tetap melakukan penanganan pencegahan Covid-19, termasuk Melawi," katanya. 

Dikatakan Paulus, Satgas Covid-19 Melawi akan kembali melanjutkan Operasi Yustisi sejak Rabu, 20 Januari hingga tiga bulan kedepan. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru.

Wakil III Satgas Covid-19 Melawi, menerangkan dalam operasi yustisi nantinya dibentuk dua tim.

"Kami berharap kita tetap semangat menjalankan tugas ini dimulai dengan sosialisasi pada masyarakat untuk penerapan kepatuhan masyarakat terkait Prokes," ujarnya. 

Paulus turut menegaskan operasi Yustisi diiringi dengan penegakan hukum sesuai dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2020. Dalam Perbup ini telah mengatur teknis penerapan protokol kesehatan hingga sanksi bagi pelanggarnya.

"Bentuk sanksi baik untuk perorangan atau pelaku usaha mulai dari sanksi peringatan, sanksi sosial hingga denda," paparnya.

Sementara Kabag Ops Polres Melawi, Kompol Dedy F Siregar mengatakan, kelompok masyarakat yang akan menggelar kegiatan yang mengumpulkan orang, harus meminta rekomendasi ke Satgas Covid-19.

“Nanti diawasi oleh unit UKL (Unit Kerja Lengkap),” katanya. 

Batasi Operasional

Kepala Satpol PP Melawi, Aji Kuswara mengungkapkan pihaknya akan kembali membatasi operasional pelaku usaha, seperti rumah makan, kafe dan warkop.

“Operasional warkop dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Sedangkan rumah makan maupun pasar kuliner dibatasi sampai 23.00 WIB," jelasnya.

Operasi Yustisi, lanjut Aji juga melibatkan instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Pendapatan Daerah. Keterlibatan instansi perizinan ini untuk melihat izin pemilik usaha apakah dalam bentuk kafe atau warkop sehingga bisa menyesuaikan batas jam operasionalnya.

"Sedangkan keterlibatan Bapenda terkait dengan penerapan sanksi denda administrasi bagi pelanggar Prokes. Karena Denda kan tidak dibayarkan ke Satpol PP, tapi langsung ke rekening kas daerah," paparnya. (eko)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda