Melawi post authorKiwi 24 September 2021

Bupati Serahkan 1.248 Sertifikat Redistribusi Tanah Bersamaan dengan Penyerahan Virtual Oleh Presiden

Photo of Bupati Serahkan 1.248 Sertifikat Redistribusi Tanah Bersamaan dengan Penyerahan Virtual Oleh Presiden Bupati Melawi, Dadi Sunarya, menyerahkan sertifikat Redistribusi Tanah secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, kemarin. IST

KAPUAS RAYA, SP - BPN menggelar penyerahan 1.248 sertifikat tanah hasil kegiatan Redistribusi Tanah pada tahun anggaran 2021, Rabu (22/9). Penyerahan secara simbolis disampaikan langsung Bupati Melawi, Dadi Sunarya, pada perwakilan masyarakat. 

Kepala BPN Kabupaten Melawi, Antonius, dalam laporannya mengatakan target redistribusi tanah tahun 2021 di Kabupaten Melawi sebanyak 3.144 sertifikat tanah dan yang sudah terealisasi sebanyak 1.248 sertifikat tanah.

"1.248 sertifikat tanah yang sudah terealisasi, sebanyak 455 bidang berada di Desa Lintah Taum, Kecamatan Tanah Pinoh Barat; 353 bidang berada di Desa Laja, Kecamatan Tanah Pinoh Barat; 400 bidang berada di Desa Batas Nangka, Kecamatan Menukung; dan 50 bidang berada di Desa Pelaik Keruap, Kecamatan Menukung," ujarnya.

Antonius mengatakan bahwa kegiatan penyerahan dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi, di Istana Negara kepada sejumlah masyarakat daerah di berbagai provinsi secara virtual. 

Dijaga dengan Baik

Bupati Melawi, Dadi Sunarya, dalam sambutannya mengatakan melalui penyerahan sertifikat redistribusi tanah memberikan kepastian hukum atau hak masyarakat atas tanah yang dikuasainya menjadi kuat atau pasti.

"Sehingga masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya di bidang pertanian, akan merasa aman dan tenang," tuturnya.

Dadi mengapresiasi jajaran BPN Melawi serta PPL, yang telah bekerja keras dan penuh tanggung jawab sehingga kegiatan penyerahan sertifikat tanah hasil redistribusi tanah tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Ia juga berharap ke depannya, program tersebut dapat terus dilaksanakan karena masih banyak ditemukan persoalan terkait legalitas tanah atau masyarakat yang masih belum mendapatkan sertifikat tanah untuk menghindari persoalan-persoalan terkait sengketa tanah di kemudian hari.

"Saya berharap sertifikat dapat dijaga dengan baik, dan dapat bermanfaat bagi para masyarakat penerima sertifikat," harapnya. (eko/lha)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda