Melawi post authorKiwi 01 Desember 2020 437

Isu Setoran Pengadaan Bibit Sapi Menyeruak, Distankan Tegaskan Usulan Kegiatan Berbasis e-Planing

Photo of Isu Setoran Pengadaan Bibit Sapi Menyeruak, Distankan Tegaskan Usulan Kegiatan Berbasis e-Planing SAPI – Peternak sedang memberi pakan sapi peliharaannya di kandang.

NANGA PINOH, SP - Isu soal pungutan untuk mendapatkan bantuan bibit sapi menyeruak di tengah pelaksanaan Pilkada Melawi. Hal ini muncul setelah adanya informasi terkait masyarakat atau kelompok yang dijanjikan akan mendapatkan bantuan dengan menyetor sejumlah nominal uang.

Salah satu masyarakat yang ikut mempertanyakan hal tersebut adalah Andi. Isu ini turut meresahkan masyarakat karena ketidakpastian soal bantuan sapi.

"Isu soal setoran untuk dapat bantuan bibit sapi ini sangat meresahkan. Karena informasi masyarakat ada yang sudah setor ke oknum tertentu terkait proyek pengadaan bibit sapi pada 2021 mendatang," ujar warga Melawi ini, kemarin.

Andi melanjutkan, isu soal setor uang ini santer terdengar di sejumlah kecamatan seperti di wilayah Sokan, Tanah Pinoh, maupun Sayan. Bahkan ada beberapa warga yang katanya sudah membayar agar bisa mendapatkan bantuan bibit sapi pada tahun depan. Ia turut menyebut nominal setoran antara Rp1,5 juta hingga Rp2,7 juta per orang. 

"Masalahnya apakah memang benar ada pengadaan bibit sapi bagi yang sudah menyetor, atau jangan-jangan ini hanya permainan di tahun politik ini saja," keluhnya.

Ia pun meminta agar instansi terkait bisa mengklarifikasi persoalan tersebut. Termasuk jika memungkinkan dari aparat kepolisian untuk menyelidiki hal tersebut.

"Agar ada kejelasan terkait bantuan bibit sapi ini. Soal kriteria serta kegiatan pengadaan bibit sapi, apakah memang harus terlebih dahulu setor," tanyanya. 

Sebelumnya, beredar surat dari Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Melawi yang meminta penundaan usulan masyarakat yang dinilai belum signifikan mendukung pembangunan berkelanjutan seperti pengadaan pagar ternak, pengadaan benih ikan, pengadaan bibit sapi hingga babi.

Surat yang ditujukan ke DPRD Melawi meminta agar usulan masyarakat mengacu pada e-planing yang sudah ada. 

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Melawi, Oslan Junaidi dikonfirmasi, Senin (30/11) mengaku belum pernah mendengar langsung soal isu adanya setoran paket pengadaan bibit sapi oleh oknum tertentu. Ia juga menegaskan dinas tak pernah meminta sejumlah uang tertentu agar paket pengadaan bisa muncul dalam APBD Melawi tahun depan.

"Prosedur untuk pengajuan bantuan bibit sapi jelas. Harus ada kelompok, kemudian mengajukan permohonan menggunakan proposal ke dinas," ujarnya.

Oslan berharap berbagai kegiatan yang terkait dengan pertanian, peternakan maupun perikanan baik yang diusulkan masyarakat hingga dewan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan.

Jangan sampai justru disalahgunakan untuk kegiatan politik atau menjadi bahan komersial oleh orang orang tertentu.

"Usulkanlah kegiatan yang dinilai mendukung peningkatan produksi pertanian," ujarnya. 

Oslan juga mengungkapkan, saat ini Pemkab Melawi telah menerapkan e-planning sebagai bagian perencanaan kegiatan di tiap OPD. Usulan kegiatan masuk dalam e-planning satu tahun sebelumnya. Sehingga bila ada usulan di luar e-planning, instansinya tak akan mengakomodir usulan tersebut. 

"Bahkan saat inipun, usulan kegiatan yang sudah masuk dalam e-planning, tapi dinilai tak sesuai dengan visi misi yang kami bangun, juga akan didelete. Secara bertahap kegiatan seperti pengadaan bibit sapi serta bibit ikan akan dikurangi, Karena saat ini Distankan fokus pada pembangunan berkelanjutan seperti pengembangan sawah hingga infrastruktur pendukung bidang pertanian," ujarnya.

Oslan juga membenarkan adanya surat yang ditujukan pada DPRD Melawi terkait soal usulan yang dinilai tidak mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada empat item kegiatan yang tidak diakomodir untuk sementara ini mulai dari pembangunan pagar ternak, pengadaan bibit sapi, ikan hingga babi. 

"Program kita sekarang fokus pada sawah, holtikultura, termasuk rehab jaringan irigasi yang mendukung produksi gabah. Diluar itu kalau masuk e-planing kita batasi," tegasnya. (eko/bah)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda