Mempawah post authorKiwi 05 Agustus 2020 278

Kehadiran KHDTK Merugikan Masyarakat

Photo of Kehadiran KHDTK Merugikan Masyarakat

MEWAKILI masyarakat Dusun Lembah Hijau, Desa Peniti Dalam 2, Kabupaten Mempawah, Toni dan Taufik mengatakan kehadiran KHDTK justru merugikan masyarakat. Pasalnya, masyarakat yang sejak dulu bekerja memanfaatkan sumber alam dengan kearifan lokal di dalam hutan tersebut, dibuat resah dengan stigma-stigma aktivitas illegal logging.

Terlepas dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka illegal logging dalam kawasan itu, Taufik mengatakan masyarakat sudah tiga periode keturunannya memanfaatkan hutan itu. “Sudah tentu dengan cara-cara kami masyarakat sekitar,” ujar Toni.

Yang dimaksud Toni adalah, dalam pemanfaatan hasil hutan tersebut, masyarakat menerapkan sistem tebang tanam. Itu sudah menjadi anjuran dari nenek moyang terdahulu.

Namun, sejak aktivitas pembalakan liar hadir di hutan ini, masyarakat pun mau tidak mau hanya mengambil sisa-sisa kayu yang sudah ditebang untuk dimanfaatkan kembali.

“Misalnya kami manfaatkan untuk buat jembatan. Sudah ada tiga (jembatan). Untuk bangun masjid kami di desa, untuk papan kalau ada masyarakat kami yang meninggal,” jelasnya.

“Tapi kami justru yang menanam kembali dengan tanaman baru. Kami tidak pernah jual-beli (mengkomirsil hasil hutan untuk keuntungan pribadi,” tambahnya.

Di lain sisi, Taufik menjelaskan sejak diklaim sebagai kawasan KHDTK empat tahun terakhir ini, pihak Untan tidak pernah melakukan sosialisasi dengan adanya KHDTK tersebut. Jikapun ada, hanya sebatas kepada kepala desa atau orang-orang yang mengaku sebagai ketua adat setempat.

“Dengan kami tidak pernah (sosialisasi). Kami tahunya ketika akhir-akhirnya setelah ada pemberitaan itu,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, akhir-akhir ini mmasyakat dibuat resah karena desa mereka kerapkali didatangi aparat. Tak jelas tujuannya, namun sebelum kasus ini muncul, Taufik mengatakan belum pernah ada aparat yang datang ke desa mereka jika tidak punya keperluan.

“Masyarakat sekarang resah. Bahkan beberapa waktu lalu ada salah satu masyarakat kami didatangi petugas dan dipaksa menandatangani surat pemanggilan sebagai saksi. Tapi tidak jelas saksi apa,” ujarnya.

Pernyataan Toni dan Taufik, bukan tanpa landasan. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua DPD Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), Rudi Supriadi.

Dia menjelaskan lahan seluas kurang lebih 19 hektar yang diklaim Untan sebagai KHDTK tersebut ditetapkan secara sepihak, tanpa ada sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Terlebih, Untan sendiri tidak pernah membuat tapal batas.

Padahal, kata Rudi jika mengacu pada juklak dan juknis penetapan KHDTK, Untan semestinya sudah melakukan tapal batas di tahun pertama. Atau paling tidak, di tahun kedua apabila di tahun pertama tidak memungkinkan.  Sementara, klaim Untan terhadap KHDTK tersebut saat ini sudah berjalan empat tahun, sejak 2016 lalu.

“Apakah waktu ini tidak cukup dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak,” jelasnya.

Bukan hanya itu, dia juga mematahkan pernyataan Untan yang mengatakan lahan KHDTK yang seluas 19,662 hektar tersebut mencakup tiga wilayah, yakni kabupaten Mempawah, Landak dan Kubu Raya. S

Sementara, jika diselaraskan dengan dokumen kerjasama lama antara dua desa Peniti Dalam 1 dan Peniti Dalam 2 di dalam kawasan tersebut justru lebih besar denga luas 25 ribu hektar.

“Dua desa ini saja sudah lewat ukurannya. Jadi di sini kita bicara dengan data dan fakta yang sudah pernah dibuat masa lalu,” ungkapnya.

Menurut dia, Untan secara tidak langsung telah mengklaim kepemilikan lahan tersebut sepihak. Padahal,  berdasarkan dalam tata cara penetapan, KHDTK tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menghakimi dan mengklaim.

“Hanya untuk penelitian dan pendidikan. Tapi kalau kita lihat, dulu di dekat camp Untan itu ada aktivitas perusahan bahkan menghancurkan lahan sekitar 28 hektar di  lahan itu,” ungkapnya.

Kata Rudi, beberapa tahun lalu ada sebuah perusahaan sawit yang beraktivitas di lahan tersebut. Aktivitas ini sudah tentu diketahui pihak Untan, sebab areal yang digunakan perusahaan tidak jauh dari camp.

Bukan hanya merambah hutan, aktivitas perusahaan ini disebut Rudi juga menghilangkan histori keluhuran masyarakat setempat. Banyak makam-makan nenek moyang masyarakat yang dihilangkan,

“Lalu dengan keadaan ini, di mana peran Untan yang mengatakan lahan tersebut dijadikan tempaqt penelitian dan pendidikan. Ini justru bertolak belakang dengan visi misinya KHDTK,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda