Mempawah post authorBob 10 Oktober 2020 57

Aliansi Pemuda Sampaikan Aspirasi ke DPRD Mempawah, Tolak UU Ciptaker hingga Kecam Tindakan Aparat

Photo of Aliansi Pemuda Sampaikan Aspirasi ke DPRD Mempawah, Tolak UU Ciptaker hingga Kecam Tindakan Aparat SAMPAIKAN ASPIRASI - Peserta aksi, Ketua DPRD Mempawah, Kapolres Mempawah, dan Dandim Mempawah duduk bersama mendengarkan penyampaian tuntutan peserta aksi damai di Kantor DPRD Mempawah, Jumat (9/10). IST

MEMPAWAH, SP - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mempawah Bersatu (APMB) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mempawah untuk menyampaikan aspirasi penolakan atas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Jumat (9/10).

Pergerakan ratusan massa dimulain dari titik kumpul di kawasan taman jalan baru, Jalan Opu Daeng Manambon. Selanjutnya langsung  menuju kawasan gedung DPRD Mempawah untuk menyampaikan aspirasi.

Kedatangan aliansi untuk menyampaikan aspirasi itu, disambut oleh sejumlah anggota DPRD Mempawah dengan pengamanan sekitar seratus personel gabungan, dari TNI dan Polri.

Aksi demonstrasi tersebut berlangsung damai tanpa bentrok. Diketahui, aksi disertai dengan penandatanganan dari aliansi.

Muhammad Ali, satu di antara perwakilan APMB yang merupakan Ketua HMI Cabang Mempawah mengatakan, sedikitnya dua poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi  demonstrasi di DPRD Mempawah.

"Dua poin yang disampaikan, yaitu terkait penolakan atas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mengecam keras tindakan respresif aparat terhadap massa aksi kemarin," terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menyampaikan aspirasi ke DPRD Mempawah untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR Ri.

"Kita minta DPRD Mempawah menolak UU tersebut karena tidak berpihak terhadap masyarakat," tuturnya.

Dengan banyaknya aksi yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah. Pihaknya meminta Presiden Republik Indonesia untuk membuat Perppu terkait pembatalan undang-undang tersebut.

"Kita berharap, agar presiden Republik Indonesia membatalkan undang-undang tersebut," ungkap Ali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi, mengatakan penyampaian yang dilakukan massa aksi demontrasi akan ditampung dan akan dilakukan rapat intern untuk pembahasan.

"Jadi, kita sudah menerima penyampaian yang dilakukan aksi demontrasi. Namun hal itu akan dibahas kembali dengan dewan dari fraksi yang lainnya, yang saat ini tak hadir," tuturnya.

Ia mengatakan, terkait UU tersebut, dikatakannya perlu dilakukan kajian-kajian dan pendalaman khusus. Karena, berbeda pandangan terkait undang-undang ini hal biasa.

"Saya memohon kepada pemerintah, hak-hak rakyat tolong diperhatikan. Karena sesuai pemerintahan kita, dari rakyat dan untuk rakyat. Tolong pemerintah mengambil kebijakan yang pro ke rakyat," pinta Ria.

Salut dengan Aksi Damai

Kapolres Mempawah, AKBP Tulus Sinaga, mengungkapkan dirinya salut atas damainya aksi di Mempawah. Karena jika aksi yang berlangsung dengan rusuh, bukan di Kabupaten Mempawah.

"Salut dengan aksi demonstrasi di Mempawah," ucapnya.

Menurutnya, pihaknya juga mengapresiasi DPRD Mempawah yang menerima para aksi demonstrasi dengan cara santun. "Saya pikir ini merupakan unjuk rasa yang beradab,” katanya.

Tulus mengatakan, untuk penanganan aksi, ada sekitar seratus lebih personel dikerahkan yang berasal dari satuan gabungan, baik dari Kodim 1201 Mempawah maupun dari Polres Mempawah.

"Dari Kodim sekitar 30 personel dan kita sekitar 90 personel dalam mengamankan aksi demontrasi. Meskipun saya yakin akan karakteristik masyarakat Mempawah, yang santun dan beradab dalam menyampaikan aksi," tuturnya. (ben/lha)



 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda