Mempawah post authorKiwi 11 Januari 2023

Warga Desak Izin PT MPL Dicabut, Belasan Tahun Tanah Dikuasai Perusahaan Sawit tanpa Bagi Hasil

Photo of Warga Desak Izin PT MPL Dicabut, Belasan Tahun Tanah Dikuasai Perusahaan Sawit tanpa Bagi Hasil

MEMPAWAH, SP - Selama belasan tahun, sejak lahan diserahkan ke perusahaan sawit, yaitu PT Mempawah Permai Lestari (MPL), dengan mekanisme kebun plasma, tak sepeser pun warga mendapat untung. Yang ada malah buntung.

Berang dengan kondisi itu, sejumlah warga yang lahannya diserahkan ke PT MPL pun melakukan pertemuan dengan difasilitasi Pemkab Mempawah di Ruangan Bupati Mempawah, Senin (9/1).

Hadir pada pertemuan itu, Bupati Mempawah, Erlina, investor asing PT MPL didampingi Tokoh Nasional, Din Syamsudin, dan pejabat dinas terkait di Pemkab Mempawah.

Sejumlah warga pemilik lahan bersikukuh mengambil balik lahannya yang telah diserahkan ke PT MPL.

Keinginan sejumlah warga Sadaniang untuk mengambil balik lahannya yang dijadikan inti plasma oleh PT MPL tersebut dikarenakan warga tidak pernah menikmati hasilnnya dari tahun 2007-2008 atau setara 14-15 tahun.

Ondon (82), satu di antara pemilik lahan menegaskan bahwa diriya akan menarik lahannya yang diserahkan untuk dijadikan kebun plasma ke pihak PT MPL. Perjanjian awalnya pembagian inti plasma 70 untuk perusahaan dan 30 untuk warga.

"Jadi, perjanjian awal penyerahan lahan tersebut, pembagiannya 70 perusahaan dan 30 pemilik lahan, sehingga kita menyerahkan lahan dengan maksud bisa mendapatkan hasil," katanya.

Namun, kenyataannya bertolak belakang dengan perjanjian yang sudah dibuat.

"Jika berkebun, sudah tentu ada hasilnya dan keuntungan. Sejak lahan diserahkan ke PT MPL hampir 14-15 tahun silam, belum ada menerima hasil satu rupiah pun," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk total lahan warga yang dijadikan kebun plasma ke pihak PT MPL yang sudah mendapatkan GRTT sekitar 1.200 hektar. Makanya banyak warga yang ingin menarik lahan mereka karen tidak ada keuntungan.

Nihil Penghasilan

Warga Sadaniang tetap bersikukuh akan menarik lahan mereka yang diserahkan ke PT MPL untuk dijadikan kebun plasma di kawasan Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah. Karena warga tak mendapatkan hasil, secuil pun.

Pasen (60), mengatakan bahwa dirinya tetap bersikukuh untuk menarik lahan dirinya dan lahan anak anak nya sekitar 6 Hektar yang telah diserahkan atau yang sudah di Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) terhadap Pihak PT MPL.

"Jadi, saya beserta anak anak saya. memiliki lahan sekitar 6 hektar yang di GRTT ke PT MPL. Namun hingga saat ini kita belum ada menerima hasilnya sedikitpun," tegasnya.

Menurutnya, untuk warga yang menyerahkan lahan ke pihak perusahaan  PT MPL di Dua desa, di Kecamatan Sadaniang, diperkirakan  sekitar 300 orang lebih, dengan luas lahan sekitar 1.200 hektar.

"Karena kita belum ada terima hasil, dari hasil lahan sawit dari penyerahan lahan yang kita lakukan ke pihak perusahaan.  Makanya kita berencana untuk menarik nya,"ujarnya.

Menurutnya, bersama yang lainnya sudah berupaya untuk mempertanyakannya. Karena alasan dari pihak perusahaan, kebun plasma tentunnya ada proses beberapa tahun, hingga sawit tersebut baru berbuah.

“Namun,  lahan warga yang diserahkan tersebut tidak dirawat oleh perusahaan hingga tidak produktif dan saat ini lahan tersebut sudah kembali menjadi hutan,” tuturnya.

"Karena perjanjian awal dulu saat lahan yang diserahkan. Dimana 70 persen hasi untuk perusahaan dan 30 persen warga. Namun karena sawit tersebut tak diurus perusahaan hingga sawit di lahan plasma tersebut tak produktif," tegasnya.

Melihat lahan tersebut tidak produktif, makannya warga berencana untuk mengambil kembali lahan yang diserahkan ke perusahaan. Karena jika warga mengambil lahan secara paksa dikhawatirkan akan timbul hal hal yang tak diinginkan.

"Makannya kita bersikukuh untuk mengambil kembali lahan kuta sesuai ketentuan," tegasnya.

Ia mengatakan, karena belasan tahun sudah menggunakan lahan. Dan perusahaan berupaya untuk  memperbaiki perusahaan. Di mana warga sudah tidak percaya, karena dikhawatirkan permasalahan ini akan terulang.

"Jika memang benar pihak perusahaan untuk memperbaiki perusahaan. Maka perusahaan  harus membayar kompensasi perjanjian yang telah dilakukan silam selama 8 tahun," tegasnya.

Panggil Perusahaan

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Mempawah, Gusti Basrun mengatakan pemanggilan terhadap pihak investor asing PT MPL ini, untuk melakukan evaluasi terkiat keseriusan investor Asing untuk berinvestasi di Kabupaten Mempawah.

"Makanya kita undang pihak investor asing ini. Karena diakuinnya banyak mengabaikan kewajibannya amanah yang diberikan  untuk membangun perkebunan di Kecamatan Sadaniang," tegasnya.

Ia mengatakan, dengan dihadirkan investor ini,  pihaknya bisa mengetahui apakah masih akan melanjutkan dan serius untuk berinvestasi di Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah.

"Jika Pihak PT MPL tidak serius untuk berinvestasi, maka akan kita cabut izinnya di Mempawah," katanya.

Gusti Basrun mengakui bahwa warga sudah tidak percaya dengan PT MPL lagi, karena tidak pemilik lahan tidka mendapatkan kemanfaatannya dari lahan yang diserahkan.

"Makannya dilakukan pertemuan hari ini. Karena diakuinya PT MPL ini bandel banget," ujarnya.

Bupati Kabupaten Mempawah, Erlina menegaskan bahwa pihaknnya akan melakukan kajian bersama yang lainnya, terkait keberlangsungan PT MPL di Kecamatan Sadaniang.

"Jadi kita, belum bisa mengambil keputusan. Karena kita masih akan melakukan kajian yang berlandaskan aturan yang berlaku,"tegasnya.

Konflik Laten

KONFLIK yang terjadi di sektor perkebunan sawit, terutama dengan Mitra Plasma itu laten dan di mana-mana terjadi.

Sehingga, seharusnya pemerintah dalam hal ini dinas perkebunan harusnya sigap dan cepat. Bukan hanya sekedar menunggu berkirim surat dan respon.

Hal ini juga berkaitan dengan moratorium perkebunan sawit. Seharusnya sudah dilakukan evaluasi secara keseluruhan dampak negatif dan positif perkebunan sawit. Apa saja yang didapatkan masyarakat baik aspek ekonomi, CSR dan lainnya.

Posisi pemerintah dalam hal ini dinas perkebunan juga harus proaktif. Bukan hanya sekedar menunggu laporan dari tingkat bawah dan perusahaan.

Tetapi juga harus proaktif menanyakan dan melakukan evaluasi atas perkebunan sawit yang ada.

Jika kita melihat program pemerintah soal sosial development goal. SDGs menjadi salah satu syarat untuk mengatakan perkebunan sawit baik atau tidak. Hal itu menjadi salah satu indikator dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten untuk duduk bersama.

Selama ini proses penyelesaian itu selalu menggantung. Bahkan terindikasi tidak berpihak kepada masyarakat yang sudah menunggu begitu lama atas janji perusahaan tersebut.

Hal semacam ini yang harus di selesaikan pemerintah baik kabupaten maupun provinsi. Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemerintah pusat bukan hanya mengumpulkan uang pajak dan ekspor impor. Tetapi harus bisa memastikan benar-benar perkebunan sawit yang berkelanjutan menuju ke arah sana.

Sehingga pemerintah harus benar-benar memperhatikan masyarakat secara serius banya untuk mendapatkan pendapatan negara demi pembangunan yang kemudian merugikan masyarakat. (din/ben)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda