Mempawah post authorKiwi 13 Oktober 2021

Peningkatan Reformasi Birokrasi, Pemkab Sosialisasikan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Photo of Peningkatan Reformasi Birokrasi, Pemkab Sosialisasikan Penyusunan Peta Proses Bisnis Bupati Mempawah, Erlina, membuka Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemda Mempawah, di Aula Balairung Setia Pemda Mempawah, Selasa (12/10).

MEMPAWAH, SP - Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah membuka Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemda Mempawah, di Aula Balairung Setia Pemda Mempawah, Selasa (12/10).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Mempawah, Erlina, didampingi Sekda Mempawah, Ismail dan diikuti sejumlah OPD di lingkungan Pemda Mempawah.

Erlina mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan melakukan perubahan yang sistematis dan terencana, menuju tatanan administrasi pemerintah yang lebih baik.

"Tentunya bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik,” paparnya.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome.

"Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain, akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu setiap unit organisasi merupakan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi," terangnya.

Erlina menjelaskan, peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi.

Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan struktur elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan, sesuai dengan rencana strategis organisasi.

"Penyusunan peta proses bisnis ini sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintahan guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi," tuturnya.

Tujuannya, agar penyusunan peta bisnis proses setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengomunikasikan, baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi serta  tujuan.

Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan, tentunya agar menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

"Adapun manfaat dari peta proses bisnis merupakan di antaranya mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan dna lainnya," ujar Erlina.

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah, karena  ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah kabupaten maupun perangkat daerah menyusun peta proses bisnisnya.

"Untuk itu, melalui sosialisasi ini kami mengharapkan kita dapat memahami secara utuh terkait peta proses bisnis instansi pemerintah. Mulai dari mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan ditetapkan berdasarkan mandar dari visi, misi, dan tujuan," ungkap Erlina.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan upaya dan langkah awal perbaikan dan peningkatan reformasi birokrasi terkait ketatalaksanaan melalui sosialisasi dan pendampingan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. (ben/lha)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda