Mempawah post authorBob 15 Januari 2021 68

Pagi Hadiri Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan MCC, Minta Tim Bekerja Profesional, Tak Rugikan Masyarakat

Photo of Pagi Hadiri Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan MCC, Minta Tim Bekerja Profesional, Tak Rugikan Masyarakat SOSIALISASI - Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, menghadiri sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk  pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri - Mempawah, Kabupaten Mempawah, di MCC, Rabu(13/1). IST

Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, menghadiri sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk  pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri - Mempawah, Kabupaten Mempawah, di Mempawah Conversation Center (MCC), Rabu(13/1).

"Tim pengadaan tanah telah melalui berbagai proses baik perencanaan, persiapan, konsultasi publik hingga pelaksanaan ganti rugi," kata Pagi.

Ia meminta kepada seluruh tim pengadaan tanah, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Juga Ikuti semua prosedur dan semua tahapan dengan benar. Cermat dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi objek pengadaan tanah.

" Baik dari proses pengukuran, pendataan subjek dan objek, surat tanah, bangunan dan tanaman yang terkait dengan tanah terdampak," terangnya.

Pagi berpesan  kepada tim untuk betul-betul dalam melaksanakan tugas pembebasan lahan.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan, bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan," pesannya.

Untuk masyarakat terdampak, ia berharap agar dapat membantu semua proses pengadaan tanah, baik dari kesiapan berkas hingga komunikasi bersama ahli waris. Sehingga proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat berjalan lancar sesuai aturan dan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Mempawah.

Di tempat yang sama, Kabid Pengadaan BPN/ ATR Provinsi Kalimantan Barat, Syahranur, mengapresiasi seluruh proses yang telah dilakukan tim pengadaan tanah untuk  pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sungai Duri - Mempawah,

"Semua dokumen, data, yang menjadi bentuk penguasaan tanah harus transparan dan sesuai yang disampaikan. Sesuai dengan  peraturan perundang-undangan pengadaan tanah," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa data yang diperoleh dari masyarakat akan diteliti oleh tim. (ruben/shella)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda