Mempawah post authorKiwi 17 Juni 2021

Sengketa Makam Rp24 Miliar Berlanjut, PN Mempawah Tolak Eksepsi YPKOT

Photo of Sengketa Makam Rp24 Miliar Berlanjut, PN Mempawah Tolak Eksepsi YPKOT

MEMPAWAH, SP - Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, memutuskan tidak menerima eksepsi Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) terhadap Yayasan Bhakti Baru (YBB) atas makam Tionghoa di Desa Tanjung Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.

Sidang berlangsung pada Kamis(17/6), di PN Mempawah, Jalan Raden Kusno No. 80, Terusan, Mempawah Hilir, Kalimantan Barat.

Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Hakim Ketua, Erza Sulaiman dan Hakim Anggota, Wiendra Kresnantyo dan Inggit Mukti.

Dimana jalannya persidangan berlangsung aman dan terkendalai meskipun sejumlah aparat baik TNI maupun Polri turut mengamankan jalannya persidangan.

Berdasarkan sejumlah sidang yang dilakukan antara YPKOT dan YBB. PN Mempawah memutuskan bahwa tidak menerima eksepsi YPKOT terhadap YBB atas makam Tionghoa

"Eksepsi Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) terhadap Yayasan Bhakti Baru (YBB), tidak diterima," kata Erza Sulaiman.

Kuasa Hukum YBB, Henok Lafu mengatakan berdasarkan keputusan Majelis Hakim PN Mempawah, yang mengabulkan eksepsi YBB dan menolak eksepsi dari YPKOT terkait makam Tionghoa di desa Tanjung Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

"Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kita. Karena penggugat tidak memiliki kapasitas hukum," ujar Xenox.

Dengan keputusan Majelis Hakim, di mana dirinya menerima akan keputusannya yang benar dalam menangani masalah ini.

Sementara itu, Subandrio selaku perwakilan YPKOT Kecewa karena gugatan yang dilayangkan tidak diterima PN Mempawah. Namun, pihaknya akan mempelajari terkait hasil ini agar lebih teliti.

"Jadi, keputusan ini akan kita dipelajari. Namun jika melakukan upaya hukum lebih lanjut kedepannya, bisa lebih diteliti," tegasnya.

Menurutnya, apapun keputusannya, ia menerima. Namun, langkah ke depan untuk mengambil jalur hukum yang lebih tinggi, akan dipikirkan kembali.

"Kita pelajari dulu salinan hasil putusan, untuk langkah hukum ke depannya," paparnya.

Pengacara YPKOT, Ridho Fathant mengatakan akan segera mengambil sikap setelah putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yang diambil majelis hakim PN Mempawah.

“Kita akan ambil sikap dengan keputusan ini, sekarang saya masih menunggu putusan salinan dikeluarkan dari pihak pengadilan,” katanya.

Sesuai tata acara hukum perdata, kata Ridho, pihaknya diberi kesempatan selama 14 hari ke depan untuk mengambil sikap terhadap keputusan majelis hakim.

“Dalam waktu tujuh hari ke depan sesuai hukum perdata, kita akan tentukan apakah nantinya akan melakukan upaya banding,” pungkasnya. 

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) sendiri merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil.

Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.

Perselisihan Bertahun

Sidang putusan kasus gugatan YPKOT terhadap YBB atas lahan di Desa Tanjung Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, adalah salah satu puncak perselisihan dua yayasan kematian Tionghoa dalam memperebutkan hak atas tanah makam.

Vonis tersebut akan berdampak terhadap uang ganti rugi kepemilikan lahan kuburan senilai Rp24 miliar yang segera dibebaskan manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero), untuk dijadikan kawasan Pelabuhan Internasional Kijing.

Sengketa kepemilikan lahan pemakaman Tionghoa ini mulai mencuat saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan surat bernomor A1.02/61.02V/2019 pada 7 Mei 2019, perihal Revisi Validasi VI terhadap Daftar Nominatif (Danom) 79, 165 dan 166 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelindo II (Persero).

Dalam surat bersifat segera, Kantor Kementerian ATR/BPN mengelompokan penerima ganti rugi dan besaran ganti rugi dengan sebutan Danom nomor. Untuk Ng Kueng Ueng alias Kong Ti (YPKOT) dengan Danom Nomor 79 dan luas lahan 22.547 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp23.110.545.228.

Kemudian, Lim Tji Kong (YBB) Danom Nomor 165 luas lahan 1.856 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp585.811.958. Ng Kueng Ueng alias Kong Ti (YPKOT) Danom nomor 166, luas lahan 1.334 meter persegi, nilai ganti rugi dalam bentuk uang Rp429.620.185.

Di butir terakhir (butir ketiga) surat Kementerian ATR/BPN menyatakan, bahwa terhadap perbaikan validasi tersebut, PT Pelindo II (Persero) diharap segera melaksanakan pembayaran.

Belakangan, Sun Foh alias Apo dari YBB mengklaim berhak atas semua uang pembayaran ganti rugi Rp24 miliar pada dua persil lahan kuburan milik YPKOT, dengan dalih tidak ada dualisme di dalam pengurusan yayasan. Dia menegaskan, lahan diklaim milik YPKOT berupa dua persil lahan kuburan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari YBB, sehingga teknis pembayaran harus terintegrasi di dalam sistem manajamen YBB.

PN Mempawah memutuskan tidak menerima eksepsi YPKOT terhadap YBB atas makam Tionghoa di Desa Tanjung Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

Perhatian KY Pusat

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalbar, Budi Darmawan mengatakan hukuman yang sudah diberikan majelis hakim tidak boleh dilakukan penilaian sekalipun oleh ketua pengadilan bahkan Presiden. Karena hal tersebut merupakan hak dari pengadilan. Boleh dilakukan penilaian yakni melalui eksaminasi. 

"Jika putusan dinyatakan NO artinya dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim yang mengajukan tidak memenuhi ketentuan formil," papar Budi Darmawan.

Ia menambahkan jika pihak penggugat merasa tidak puas maka bisa mencari bukti-bukti baru untuk mengajukan gugatan kembali. Hal tersebut diperbolehkan dan diatur dalam kitab undang-undang hukum acara perdata.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati putusan hakim yang sudah diambil," katanya.

Dirinya mengapresiasi masyarakat yang sudah memberikan pengawasan dan mengikuti sidang-sidang sebelumnya sehingga pihaknya mendapatkan informasi yang valid. Pihaknya berharap tidak hanya pada kasus-kasus seperti ini yang dikawal oleh masyarakat. 

Tetapi juga kasus-kasus lainnya juga harus masyarakat menjadi perhatian. Agar majelis hakim merasa di dampingi dan diawasi masyarakat. Karena tidak boleh benar-benar menyerahkan secara sepenuhnya perkara ke pihak pengadilan.

"Kami salut terhadap masyarakat Kabupaten Mempawah yang peduli terhadap proses persidangan di Pengadilan Mempawah," ungkapnya.

"Kami meminta agar tidak hanya pada kasus seperti ini dilakukan pengawasan karena masyarakat juga memiliki hak dan akses karena perkara ini terbuka untuk umum jadi masyarakat bisa melakukan pengawasan, jika ada temuan masyarakat jangan bertindak tapi laporkan ke KY," ujar Budi.

Majelis hakim PN Mempawah sendiri yang menggelar sidang putusan kasus sengketa lahan antara pihak YBB 2014 dengan YPKOT 2018 pada Kamis 17 Juni 2021, yang sebelumnya agenda sidang putusan sengketa lahan itu tertunda pada Kamis 10 Juni 2021.

Budi mengatakan jika perkara sengketa lahan itu sudah masuk dalam radar KY Pusat.

"Karena ini sudah masuk dalam radar KY pusat, maka kami akan turun ke Mempawah untuk memantau hasil sidang putusan yang digelar oleh PN Mempawah," katanya.

Tak hanya itu, KY Kalbar juga sudah menggerakkan seluruh jariangannya yang ada di Mempawah untuk turut memantau jalannya sidang putusan itu

"Kami juga mengharapkan kepada masyarakat untuk memberikan pengawasan terhadap putusan dari hasil putusan pengadilan negeri Mempawah itu, karena ini menyangkut masalah hukum," ucapnya.

Apabila dalam putusan itu ada temuan atau ada kejanggalan, maka dirinya meminta masyarakat untuk melaporkan oknum hakim itu ke KY, dan akan segera ditindaklanjuti laporan dari masyarakat itu.

Secara tegas, Budi Darmawan meminta agar putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Mempawah tersebut benar-benar dari hasil produk hukum, sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

SL Buktikan YBB Caplok Lahan

Perebutan uang ganti rugi kompleks pemakaman Tionghoa di DesaTanjung Sanggau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, memanas.

Menurut informasi yang diperoleh Suara Pemred, beberapa waktu lalu, kedua belah pihak saling melaporkan polisi. Persoalan saling klaim keabsahan YPKOT Sungai Kunyit, berdampak pada proses pencairan ganti rugi pemindahan makam yang terkena proyek nasional pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing senilai kurang lebih Rp24 miliar terhambat selama satu setengah tahun lebih.

Adapun kedua belah pihak yang bersengketa, di antaranya YPKOT Akta Tahun 1979 dengan YPKOT Akta Tahun 2018.

Mewakili pihak YPKOT Akta Tahun 1979, Ketua Umum Seknas KPP Justitia, Chandra Kirana mengatakan, kasus ini bermula ketika sejumlah pihak yang mendirikan YPKOT, mengklaim sebagai pihak yang mengakui atas aset dan makam yang dikelola dan dimiliki YPKOT dengan akta tahun 1976. Saat ini kepengurusan dipimpin oleh Lim Tji Kong.

"Pihak pendiri YPKOT hanya ada satu orang yang berasal dari salah satu YPKOT Akta 1976 bernama Eng Kueng Ueng/Kong Ti," kata dia melalui rilis yang diterima Suara Pemred, beberapa waktu lalu.

Sementara, pengurus YPKOT Akta 2018, dikatakannya terdiri dari orang-orang yang bukan pengurus YPKOT lama dan tidak pernah terlibat dalam pengurusan pemakaman kematian di kalangan warga Tionghoa yang bernaung dibawa YPKOT.

"Bahkan sebagian memiliki KTP atau berdomisili di luar Desa Sungai Kunyit Mempawah," ungkapnya. Diketahui, melalui akta notaris Verra Kamelia, No. 30 Tanggal 28 Desember 2018 dengan bagian permis jelas menyatakan pada 3 Februari 2017 telah berdiri YPKOT.

Sementara Yayasan YPKOT yang diketuai Lim Tji Kong telah eksis sejak 1976 dengan akta pendirian notaris Mochamad Damiri No. 7 Tanggal 4 Oktober 1976.Untuk menyelesaikan persoalan agar tidak berlarut-larut, pada Selasa (3/9) lalu, bertempat di Aula Serbaguna Kecamatan Sungai Kunyit diadakan pertemuan dengan seluruh ahli waris, dimana makam orangtuanya yang berada di area pemakaman YPKOT diundang untuk memberikan aspirasi, guna menentukan siapa yang berhak dan yang sah sebagai pengurus YPKOT, serta memiliki kewenangan dalam hal melakukan penerimaan ganti rugi, menyalurkan dan memindahkan makam-makam yang berada di lokasi pembangunan proyek Pelabuhan Kijing tersebut.

Pertemuan anggota/ahli waris dan pengurus dipimpin oleh Ketua BPD Desa Sungai Kunyit, dihadiri juga perwakilan Pelindo II dari Jakarta, Kapolres Mempawah yang diwakili Kasat Intel, Camat Sungai Kunyit, Kapolsek Sungai Kunyit, Danramil Sungai Kunyit dan Kepala Desa Sungai Kunyit serta 76 anggota/ahli waris makam YPKOT.

"Forum rapat anggota dan ahli waris saat ditanya, bilamana besok ada terjadi kematian siapa yang akan mereka cari untuk mengurus anggota keluarganya yang meninggal, dengan serentak mereka menjawab "Tji Kong!"," kata dia.

"Hal ini ditanyakan berulang-ulang oleh Misdi selaku moderator dan juga Ketua BPD Desa Sungai Kunyit dan jawabannya tetap sama, karena tidak puas dengan jawaban tersebut anggota dan ahli waris dibagikan potongan kertas untuk menuliskan siapa yang mereka akui untuk mengurus dan mewakili ahli waris atas nama YPKOT, dan 76 orang yang hadir dan disaksikan oleh semua undangan, secara aklamasi menyatakan mendukung YPKOT yang didirikan melalui akta dan telah ada sejak 1976," lanjutnya.

Untuk itu, demi kepentingan negara dan kepentingan orang banyak, menurut Candra seharusnya polemik dan permasalahan ini tidak perlu terjadi.

"Saya berharap pihak-pihak di luar kepentingan yayasan berhenti untuk bermanuver dan TP4D dapat lebih meningkatkan kewenangannya, agar semua dapat terawasi, dari nanti penyaluran ganti rugi sampai pada pengadaan lahan penggantinya," tuturnya.

Penyalahgunaan Wewenang

Sementara itu, Dadang Suprijatna, kuasa hukum dari Lim Tji Kong dan Wilian mengatakan  ada indikasi dugaan penyalahgunaan dan/atau pengelapan dokumen kepala desa/pemerintah daerah tingkat desa yang berwenang mengeluarkan surat yang digunakan sebagai persyaratan pengesahan yayasan oleh Ditjen AHU KUMHAM RI yaitu surat keterangan berdomisili yang telah dibatalkan masih tetap digunakan.

"Kita sudah berusaha untuk menemui notaris yang mengeluarkan akta pendirian YPKOT No. 30 tahun 2018, justru ia menyatakan akan melaporkan ke pihak berwajib bilamana ada pihak yang merasa dirugikan dengan akta yang dikeluarkannya dengan nada yang sangat tidak bersahababat," katanya.

Dadang yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Seknas KPP Justitia mengatakan bahwa hal tersebut akan dipikirkan langkah dan upaya hukum yang akan dilakukan pihaknya, namun ada pihak yang lebih berwenang untuk menindak lanjuti masalah tersebut.

"Fokus penyelesaian masalah  ada yang lebih diutamakan ketimbang masalah ini berlarut. Silahkan kepada pihak terkait untuk menindak lanjuti, karena semua itu sudah diatur dalam peraturan secara khusus," tuturnya.

Konflik penggantian lahan antara Pelindo terhadap dua yayasan pemakaman Tionghoa,  YPKOT dan YBB kembali berjolak. Bagaimana tidak, penggantian belum dilaksanakan, saat ini justru timbul gejolak baru di mana terdapat pembentukan dan penunjukan pengurus baru dan kuasa hukum baru yang mengatasnamakan YPKOT dan YBB melalui rapat dan voting.

Bahkan, disebut-sebut rapat pemilihan dan pembentukan ini disebut-sebut difasilitasi oleh Pelindo sendiri dengan dihadiri pihak kepolisian dan tentara.

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda